Senin, 01 Mei 2017 WIB

Close

JIPI: Peralihan Wewenang Justru Rentan Menimbulkan Masalah Baru

Oleh : Otto Ismail | Rabu, 11 Januari 2017 | 21:16 WIB


ilustrasi

DEPOK, PJ - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut. Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun. "Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia, pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP.

"Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Ketiga, kata Nailul yakni mengenai status guru honorer yang makin tidak menentu. Sebab banyak guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah Kab/Kota, dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK Pemprov.

"Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan," katanya.

Karenanya kata Nailul diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, secara umum kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal.

"Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sahat Farida Berlian Saragih, menuturkan pihaknya akan memonitor agar kekhawatiran JPPI soal pungutan liar di 13 SMA dan SMK negeri yang diserahkan ke Pemprov Jabar dari Pemkot Depok tidak terjadi.

Sahat mengaku mendukung penuh pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar.

Sebab katanya hal itu akan sangat membantu Pemkot Depok terutama Dinas PendidikanKota Depok agar lebih fokus dan maksimal dalam pelayanan pendidikan di tingkat dasar.

"Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah serta di tingkat atas dan kejuruannya," kata Sahat.

Ia mengatakan salah satu keuntungan dan dampak positif yang bisa dirasakan di Depok, nantinya adalah mengenai keterbatasan dana untuk pengadaan gedung bagi SMA dan SMK di Depok.

 

 

 


Komentar


Bodetabek - 26 menit yang lalu

Hasil Gelar Perkara, Iwa K Terancam Empat Tahun Penjara

TANGERANG, PJ - Penetapan status Iwa K sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yakni hasil tes urin dan hasil..
Jakarta Pusat - 39 menit yang lalu

Polisi Menutup Jalan Istana Dengan Kawat Berduri

GAMBIR, PJ - Aparat Kepolisian telah menutup akses menuju Istana Presiden dengan menggunakan kawat berduri dilapisi..
Jakarta Pusat - 1 jam yang lalu

300 Massa Komite Aksi Perempuan Ikut Berdemo

GAMBIR, PJ - Beberapa komunitas serikat buruh yang berada di depan Patung Kuda dan Monumuen Nasional mengenakan baju..
Jakarta Timur - 1 jam yang lalu

Sandi : "Kartu Jakarta Jomblo" untuk Ajang Silaturahmi

CAWANG, PJ - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan segera meluncurkan program “Kartu Jakarta..
Jakarta Pusat - 1 jam yang lalu

KSPI Minta Presiden Jokowi Mau Menerima Langsung

GAMBIR, PJ - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indoneisa (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebanyak 150 Ribu Buruh yang..
Nusantara - 1 jam yang lalu

Pesta Gay Party di Surabaya Dibubarkan Polisi, 14 Orang Diamankan

SURABAYA, PJ – Pesta seks kaum homoseksual atau gay party dibubarkan Kepolisian Resor Kota Surabaya,di sebuah..
Jakarta Selatan - 2 jam yang lalu

Usai Penetapan KPU DKI, Anies-Sandiaga Kunjungi 267 Kelurahan

KEBAYORAN BARU, PJ – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berencana mengunjungi 267 kelurahan yang..
Jakarta Selatan - 3 jam yang lalu

Disiapkan Panggung Hiburan untuk Buruh di GBK

SENAYAN, PJ - Pemerintah menyiapkan sebuah panggung hiburan untuk menghibur buruh yang rencaananya akan melaksanakan..
Jakarta Utara - 4 jam yang lalu

RTH-RPTRA Kalijodo Bagai Magnet Menyedot Ribuan Pengunjung

PENJARINGAN, PJ - Marwadi (65) tertegun sejenak melihat pemandangan yang ada di depan matanya di Ruang Terbuka Hijau..
Jakarta Selatan - 4 jam yang lalu

Petunjuk Lalu Lintas di Jakarta Saat Unjuk Rasa Buruh “May Day"

SENAYAN, PJ - Selama May Day 1 Mei 2017, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas pada akses jalan yang..
Lihat Semua

Close
Close



Indeks


Close
Close
Close