Sabtu, 25 Pebruari 2017 WIB

Close

JIPI: Peralihan Wewenang Justru Rentan Menimbulkan Masalah Baru

Oleh : Otto Ismail | Rabu, 11 Januari 2017 | 21:16 WIB


ilustrasi

DEPOK, PJ - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut. Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun. "Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia, pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP.

"Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Ketiga, kata Nailul yakni mengenai status guru honorer yang makin tidak menentu. Sebab banyak guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah Kab/Kota, dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK Pemprov.

"Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan," katanya.

Karenanya kata Nailul diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, secara umum kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal.

"Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sahat Farida Berlian Saragih, menuturkan pihaknya akan memonitor agar kekhawatiran JPPI soal pungutan liar di 13 SMA dan SMK negeri yang diserahkan ke Pemprov Jabar dari Pemkot Depok tidak terjadi.

Sahat mengaku mendukung penuh pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar.

Sebab katanya hal itu akan sangat membantu Pemkot Depok terutama Dinas PendidikanKota Depok agar lebih fokus dan maksimal dalam pelayanan pendidikan di tingkat dasar.

"Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah serta di tingkat atas dan kejuruannya," kata Sahat.

Ia mengatakan salah satu keuntungan dan dampak positif yang bisa dirasakan di Depok, nantinya adalah mengenai keterbatasan dana untuk pengadaan gedung bagi SMA dan SMK di Depok.

 

 

 


#JIPI: #Peralihan Wewenang #Justru Rentan #Masalah Baru

Komentar


Bodetabek - 1 jam yang lalu

HUT TMP ke-9 Gelar Kirab Budaya ‘Pancasila Rumah Kita’ di Karawang

KARAWANG, PJ – Kirab budaya bertajuk ‘Pancasila Rumah Kita’ akan digelar oleh organisasi sayap PDI..
Bodetabek - 2 jam yang lalu

Polresta Depok Tangkap, Tiga PNS Pemkot Depok Tersangka Pungli

DEPOK, PJ- Polresta Depok menetapkan tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tersangka dugaan pungutan liar ( Pungli)..
Jakarta Timur - 3 jam yang lalu

KPUD : Rekapitulasi Suara Pilkada DKI Jakarta Tingkat Kota Telah Rampung

RAWAMANGUN, PJ – Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota pada Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) DKI Jakarta..
Bodetabek - 4 jam yang lalu

Kubu Sa’duddin-Ahmad Dhani Tolak Hasil Pleno KPUD Bekasi

BEKASI, PJ – Kubu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bekasi, Sa’duddin - Ahmad Dhani menolak..
Jakarta Selatan - 5 jam yang lalu

Pengamanan Akan di Tambah Pada Sidang Lanjutan Ahok

KEBAYORAN BARU, PJ – Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama (Ahok)...
Jakarta Pusat - 6 jam yang lalu

Partai Golkar Akan Tetap Solid Menangkan Ahok-Djarot

MENTENG, PJ – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama-Djarot Saiful..
Jakarta Selatan - 8 jam yang lalu

Pemerintah Indonesia Siap Sambut Rombongan Raja Arab Saudi

KEBAYORAN BARU, PJ –Kementerian Luar Negri (Kemenlu) menyebut kedatangan Raja Arab Saudi, Salman Abdulaziz Al..
Nusantara - 10 jam yang lalu

Antisipasi Bencana di Jabar, Aher Minta Kepala BPBD Bentuk Tim URC

BANDUNG, PJ – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku saat ini belum menetapkan Provinsi Jawa Barat..
Nusantara - 10 jam yang lalu

Bupati Purwakarta : Masyarakat Sabar Tunggu Kepastian Konser Air Mancur Sri Baduga

PURWAKARTA, PJ – Garis Polis Line (Polisi) yang dipasang dipintu keluar dan pintu masuk Kompek Situ Bulued,..
Jakarta Timur - 11 jam yang lalu

KIPP Ingatkan KPU DKI Suara Tidak Sah di Putaran Pertama Tak Terulang

CAWANG, PJ - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta disarankan untuk senantiasa mengingatkan masyarakat cara..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close