Senin, 27 Maret 2017 WIB

Close

JIPI: Peralihan Wewenang Justru Rentan Menimbulkan Masalah Baru

Oleh : Otto Ismail | Rabu, 11 Januari 2017 | 21:16 WIB


ilustrasi

DEPOK, PJ - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut. Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun. "Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia, pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP.

"Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Ketiga, kata Nailul yakni mengenai status guru honorer yang makin tidak menentu. Sebab banyak guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah Kab/Kota, dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK Pemprov.

"Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan," katanya.

Karenanya kata Nailul diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, secara umum kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal.

"Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sahat Farida Berlian Saragih, menuturkan pihaknya akan memonitor agar kekhawatiran JPPI soal pungutan liar di 13 SMA dan SMK negeri yang diserahkan ke Pemprov Jabar dari Pemkot Depok tidak terjadi.

Sahat mengaku mendukung penuh pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar.

Sebab katanya hal itu akan sangat membantu Pemkot Depok terutama Dinas PendidikanKota Depok agar lebih fokus dan maksimal dalam pelayanan pendidikan di tingkat dasar.

"Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah serta di tingkat atas dan kejuruannya," kata Sahat.

Ia mengatakan salah satu keuntungan dan dampak positif yang bisa dirasakan di Depok, nantinya adalah mengenai keterbatasan dana untuk pengadaan gedung bagi SMA dan SMK di Depok.

 

 

 


Komentar


14 menit yang lalu

Organisasi Banteng Muda Indonesia Gelar Pasar Murah

MENTENG, PJ - Isu SARA yang menyerang pasangan cagub dan cawagub nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot..
Jakarta Pusat - 4 jam yang lalu

Revisi Permen 32 Menjadi Legitimasi Taksi Online

GAMBIR, PJ - Revisi Peraturan Menteri (PM) 32 Tahun 2016 yang dilakukan Pemerintah tentang Angkutan Orang Dengan..
Bodetabek - 5 jam yang lalu

Tiket KA Mudik Jurusan Jateng & Jatim Ludes Dalam Hitungan Menit

BEKASI, PJ - Penjualan tiket Kereta Api yang dibuka secara online diserbu masyarakat dalam hitungan menit. Tiket..
Jakarta Timur - 5 jam yang lalu

Agung Laksono Programnya Ahok Ini Sangat Islami, Pro Pada Islam

CIPINANG CEMPEDAK, PJ - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar (PG) Agung Laksono menggelar pengajian di kediamannya di..
Jakarta Pusat - 6 jam yang lalu

Djarot : Islam Sejuk Penuh Kasih Sayang, Merangkul Bukan Memukul

GAMBIR, PJ - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menegaskan bahwa Islam yang rahmatan lilalamin..
Balaikota - 6 jam yang lalu

Revisi Permenhub, Angkutan Online di Jakarta Harus Pakai Tanda Khusus

BALAIKOTA, PJ - Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait transportasi berbasis aplikasi online adalah momentum..
Jakarta Selatan - 7 jam yang lalu

Ganjar: Pemprov DKI Berencana Beli Bawang Merah Petani di Jateng

KEBAYORAN BARU, PJ – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI..
Jakarta Timur - 8 jam yang lalu

Jusuf Kalla : Wisma Atlet Kemayoran Akan Diwariskan ke Masyarakat

CAWANG, PJ – Wisma Atlet Kemayoran yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 mendatang,di Jakarta. Nantinya..
Bodetabek - 8 jam yang lalu

Satu Suporter Persita Tewas Akibat Bentrokan

TANGERANG, PJ - Keributan massa suporter sepakbola pecah bahkan merenggut korban jiwa berlangsung di Jalan KH. Hasyim..
Jakarta Timur - 8 jam yang lalu

Ahok: Menshalatkan Jenazah Karena Panggilan dan Wajib Hukumnya

CIPINANG, PJ - Kabar penolakan mensalatan jenazah pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kembali..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close