Rabu, 28 Juni 2017 WIB

Close
Close

JIPI: Peralihan Wewenang Justru Rentan Menimbulkan Masalah Baru

Oleh : Otto Ismail | Rabu, 11 Januari 2017 | 21:16 WIB


ilustrasi

DEPOK, PJ - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut. Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun. "Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia, pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP.

"Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Ketiga, kata Nailul yakni mengenai status guru honorer yang makin tidak menentu. Sebab banyak guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah Kab/Kota, dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK Pemprov.

"Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan," katanya.

Karenanya kata Nailul diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, secara umum kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal.

"Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sahat Farida Berlian Saragih, menuturkan pihaknya akan memonitor agar kekhawatiran JPPI soal pungutan liar di 13 SMA dan SMK negeri yang diserahkan ke Pemprov Jabar dari Pemkot Depok tidak terjadi.

Sahat mengaku mendukung penuh pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar.

Sebab katanya hal itu akan sangat membantu Pemkot Depok terutama Dinas PendidikanKota Depok agar lebih fokus dan maksimal dalam pelayanan pendidikan di tingkat dasar.

"Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah serta di tingkat atas dan kejuruannya," kata Sahat.

Ia mengatakan salah satu keuntungan dan dampak positif yang bisa dirasakan di Depok, nantinya adalah mengenai keterbatasan dana untuk pengadaan gedung bagi SMA dan SMK di Depok.

 

 

 


Komentar


Jakarta Timur - 46 menit yang lalu

Ayook, Segera Daftar Program Arus Balik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut

CAWANG, PJ – Mudik merayakan Lebaran di kampung halaman tentu saja menguras energi. Untuk keselematan dalam..
Bodetabek - 1 jam yang lalu

Pemkot Bekasi Bakal Gelar Operasi Yustisi Pasca Idulfitri

BEKASI, PJ - Pasca hari raya Idulfitri 1438 H atau tepatnya pada saat arus balik dimulai pemerintah Kota Bekasi akan..
Jakarta Pusat - 2 jam yang lalu

Tugu Monas Dibanjiri Ribuan Pengunjung

GAMBIR, PJ - Ribuan pengunjung memadati kawasan Tugu Monumen Nasional (Monas) yang terletak di daerah Jakarta Pusat...
Jakarta Utara - 3 jam yang lalu

Libur Lebaran, Wisata Religi di Makam Mbah Priok Ramai Dikunjungi Peziarah

KOJA, PJ – Libur Lebaran dimanfaatkan warga Jakarta untuk berkunjung ke tempat-tempat rekreasi. Namun, warga..
Jakarta Selatan - 3 jam yang lalu

Seorang Pria Mau Melompat Pagar Mapolda Jateng Ditangkap

KEBAYORAN BARU, PJ - Aparat kepolisian menangkap seorang pria berinisial MR (32) lantaran hendak melompati pagar..
Bodetabek - 4 jam yang lalu

Bocah Perempuan Tenggelam Berenang di Sungai Cikeas

BOGOR, PJ - Dua bocah perempuan asal Jakarta tenggelam saat berenang di aliran Sungai Cikeas, Desa Cijayanti,..
Bodetabek - 5 jam yang lalu

Macet Total Antrean Kendaraan Dari Pacet Hingga Puncak

CIANJUR, PJ - Jalur Puncak-Cianjur, Jawa Barat, macet total dengan antrean kendaraan mencapai belasan kilometer..
Jakarta Selatan - 5 jam yang lalu

Pelaku Penyerangan Polda Sumut Bertambah Satu

KEBAYORAN BARU, PJ - Firmansyah Putra Yudi (32) ditetapkan menjadi tersangka kasus penyerangan ke Markas Polda..
Jakarta Utara - 6 jam yang lalu

Wakapolda Metro Mengecek Pengamanan Kawasan Wisata di Ancol

PADEMANGAN, PJ - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mendatangi kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta..
Bodetabek - 6 jam yang lalu

Bus Pariwisata di Rest Area Tol Ciawi di Razia Satlantas Polres Bogor

CIAWI, PJ - Puluhan bus pariwisata di rest area KM 45 Jalan Tol Ciawi yang hendak melintasi Jalur Puncak di razia..
Lihat Semua

Close
Close
Close




Indeks

Close
Close
Close