Sabtu, 21 Januari 2017 WIB

Close

JIPI: Peralihan Wewenang Justru Rentan Menimbulkan Masalah Baru

Oleh : Otto Ismail | Rabu, 11 Januari 2017 | 21:16 WIB


ilustrasi

DEPOK, PJ - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut. Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun. "Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia, pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP.

"Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Ketiga, kata Nailul yakni mengenai status guru honorer yang makin tidak menentu. Sebab banyak guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah Kab/Kota, dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK Pemprov.

"Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan," katanya.

Karenanya kata Nailul diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, secara umum kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal.

"Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sahat Farida Berlian Saragih, menuturkan pihaknya akan memonitor agar kekhawatiran JPPI soal pungutan liar di 13 SMA dan SMK negeri yang diserahkan ke Pemprov Jabar dari Pemkot Depok tidak terjadi.

Sahat mengaku mendukung penuh pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar.

Sebab katanya hal itu akan sangat membantu Pemkot Depok terutama Dinas PendidikanKota Depok agar lebih fokus dan maksimal dalam pelayanan pendidikan di tingkat dasar.

"Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah serta di tingkat atas dan kejuruannya," kata Sahat.

Ia mengatakan salah satu keuntungan dan dampak positif yang bisa dirasakan di Depok, nantinya adalah mengenai keterbatasan dana untuk pengadaan gedung bagi SMA dan SMK di Depok.

 

 

 


#JIPI: #Peralihan Wewenang #Justru Rentan #Masalah Baru

Komentar


Jakarta Pusat - 11 menit yang lalu

Debat Cagub-Cawagub DKI Babak Kedua Ditambah Menjadi 120 Menit

CIKINI, PJ - Durasi debat valon gubernru dan calon wakil gubernur DKI Jakarta babak kedua tanggal 27 Januari 2017..
Bodetabek - 1 jam yang lalu

Mensos Apresiasi Polisi Ungkap Prostitusi Online di Bekasi

BEKASI, PJ - Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa menanggapi pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan..
Balaikota - 2 jam yang lalu

Pemprov DKI Bahas Usulan Revisi UU nomor 29 tahun 2007

BALAIKOTA, PJ - Usulan revisi undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus..
Balaikota - 3 jam yang lalu

Plt Gubernur Larang Pihak Sekolah Lakukan Pungutan

BALAIKOTA, PJ - Pihak sekolah dilarang keras menarik pungutan secara paksa terhadap para anak didiknya. Hal ini..
Jakarta Utara - 3 jam yang lalu

SSM Berbagi Baju dan Kaus Ahok - Djarot Lagi Di Sungai Bambu

TANJUNG PRIOK, PJ - Panas menyengat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat Steven Setiabudi Musa menyapa warga Sungai..
Jakarta Pusat - 4 jam yang lalu

DPRD Minahasa Pelajari Pelayanan Pemkot Jaktim

MENTENG, PJ – Belasan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara..
Jakarta Pusat - 5 jam yang lalu

Walikota Jakpus Minta Warga Optimalkan Fungsi RPTRA

TANAH ABANG, PJ - Pemkot Jakarta Pusat meminta fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) diminta ditingkatkan..
Jakarta Selatan - 6 jam yang lalu

Pemkot Jaksel Dirikan Posko Pemadam Kebakaran di Kompleks BIN

PANCORAN, PJ - Posko pemadam kebakaran didirikan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta..
Kepulauan Seribu - 6 jam yang lalu

Pemkab Kep. Seribu Gelar Pelatihan Teknik Mesin Kapal

KEPULAUAN SERIBU, PJ - Pelatihan teknik mesin kapal dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Pelatihan..
Jakarta Utara - 7 jam yang lalu

SSM Jelaskan Soal BPJS, KIP Dan KJP Pada Ratusan Warga Pademangan Barat

PADEMANGAN, PJ - Dalam setiap silaturahminya dengan warga, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close