Sabtu, 19 Januari 2019 WIB

Insan Tenis Meja Membutuhkan Ketegasan Menpora Soal Dualisme PTMSI

Oleh : Mike Wangge | Sabtu, 03 Nopember 2018 | 15:32 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Kasus dualisme Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) membutuhkan uluran tangan secepatnya dari  Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyelesaikan kemelut yang  sudah berusia lima tahun dan masih terus berlangsung  hingga saat ini.

Penyelesaian secepatnya dari Kemenpora ini tidak lain dimaksudkan untuk segera  mengakhiri cekcok antar-pihak dalam PTMSI dengan  menegakkan aturan yang benar.  Bagaimanapun Menpora adalah  Panglima Tertinggi dalam dunia olahraga. Penanganan secepatnya ini juga dimaksudkan sebagai bukti bahwa Negara hadir dalam setiap kemelut apapun di Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini.

Dualisme kepengurusan PTMSI sudah berlangsung  sejak tahun 2013. Sekarang sudah akan memasuki tajun 2019, berarti sudah lebih dari lima tahun. Dualisme itu terjadi karena KONI Pusat, diduga tanpa dasar,  enggan melantik PP PTMSI yang  secara hukum menang dan inkrah di PTUN.

Setelah itu di bulan Maret tahun 2018 KONI Pusat lagi-lagi  menyelenggarakan Munaslub PTMSI yang mengusung calon tunggal Dato’ Tahir yang melanggar AD ART PTMSI setelah Ketum PB PTMSI Lukman Edi mengundurkan diri karena maju sebagai Cagub Riau.

Munaslub menghasilkan  kepengurusan PB PTMSI yang baru kemudian dilantik oleh KONI Pusat. Akan tetapi sejumlah  Pengprov PTMSI dari PB PTMSI (Sdr. Billy dari Pengprov Sulut) mengajukan gugatan ke BAORI. Hasilnya berdasarkan kajian hukum  penyelenggaraan munaslub PB PTMSI versi KONI Pusat dengan kepemimpinan Tahir dianggap tidak sah. Karena itu  keseluruhan hasil Munaslub berikut keputusan lanjutan yakni pelantikan  oleh KONI Pusat dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian kepengurusan PB PTMSI versi Dato' Taher tidak sah, dan dianggap tidak ada sama sekali. Tetapi anehnya, PB PTMSI tetap melakukan kegiatan, di antaranya pengiriman atlet tenis meja kemana-mana, membuat kejuaraan dan semuanya diduga  direstui oleh KONI Pusat.

Di antara kegitan yang dibuat oleh PB PTMSI tersebut adalah  mengadakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) tenis meja yang berlangsung  7-17 November 2018 bertempat di By Walk Jalan Pluit Karang Ayu Jakarta Utara.

Tidak itu saja upaya untuk melanggengkan PB PTMSI yang tidak sah tersebut. Ada cara lain yang dilakukan oleh petinggi olahraga di negeri ini.

KONI Pusat, kabarnya segera akan menggelar musornaslub untuk menggantikan kepengurusan BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indoneisa).  Upaya  memusornaslubkan BAORI ini diduga karena beberapa keputusan BAORI dianggap tidak sejalan dengan KONI Pusat. 

Benarkah KONI Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan musornaslub BAORI? Kalau benar,  apa persyaratan untuk bisa melaksanakan musornaslub, dan bagaimana mekannisme  untuk melaksanakan musornaslub tersebut.

Di Pasal  36 (1) UU No. 3 tahun 2005 KONI adalah anak Induk Organisasi Cabang  Olahraga, jadi apapun yang akan dilakukan oleh KONI harus lapor kepada orangtuanya KONI yaitu para Induk organisasi Cabang Olahraga. Jadi semua mesti  berjalan berdasarkan aturan-aturan yang ada.

Ketua Umum PP PTMSI, Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno  dalam komunikasi melalui WA, mengatakan tidak baik ada gelar kejuaraan tenis meja bergengsi Asia Tenggara tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan PB PTMSI menggelar kejurnas. Jangan seperti inilah terang Oegroseno.

Dia mengatakan, bila demikian, orang menafsirkan macam-macam tentang tenis meja atau PTMSI. Bisa jadi orang mengatakan gelar  SEATTC yang adalah bukti kepercayaan dunia internasional untuk Indonesia (PTMSI) kurang mendapatkan dukungan dari insan tenis meja sendiri. Atau mungkin berangkapan, ada insan tenis meja yang ingin memboikot penyelenggaraan SEATTC dengan cara menggelar kejurnas, atau kejuaraan tandingan dalam waktu yang bersamaan.

Ini memang preseden buruk untuk Indonesia. Bagaimanapun orang luar akan mengatakan seperti itu. Maka dia berharap Menpora secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan dualisme PTMSI  secara proposional berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

“Kepercayaan Federasi Olahraga Tenis Meja Internasional   tentang penunjukan PP PTMSI sebagai penyelenggara South East Asia Table Tennis  Championships (SEATTC) 2018 di Bali 15-18 November  2018, seharusnya didukung oleh seluruh masyarakat olahraga tenis meja indonesia termasuk PB PTMSI Pimpinan Tahir," jelas Oegroseno.

Ia kemudian menambahkan, “Mestinya PB PTMSI tidak melakukan cara-cara menggembosi kegiatan SEATTC  yang dipercayakan oleh internasional tersebut dengan melaksanakan Kejurnas Tenis Meja di Mall Baywalk tanggal 9-18 Nov 2018”. 

Menurut Oegroseno, “ Kejurnas 10 hari itu tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Ini tindakan boikot supaya para atlit tidak bisa bermain di event SEATTC 2018. Mengapa ini terjadi ? bisa jadi karena ada ‘main mata’ antara penguasa dan pengusaha. Kasihan Presiden Jokowi memiliki pembantu-pembantu yang tidak patuh kepada UU No. 3 tahun 2005 dan Pasal 47 PP 16 Tahun 2007 serta PP NO 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat Pemerintah   jelas Oegroseno”. [PJ/ Mike Wangge]


Komentar


Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Jika Gagal Revisi PP, Perangkat Desa Bakal Polisikan Presiden

POROSJAKARTA.COM, MENTENG – Sudir Santoso selaku kuasa hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan..
Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Astari Indah Vernideani Juara Miss Tourism Internasional 2018-2019

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas torehan gemilang yang diraih oleh Putri..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

Pejabat Militer Asli Papua Sangat Dibutuhkan di Pedalaman Papua

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Sudah saatnya Jabatan-jabatan strategis militer di Papua diutamakan dijabat oleh prajurit..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Pertamina, PTBA dan Air Products Sepakati Bentuk Joint Venture Clean Energy

POROSJAKARTA.COM, TANAH ABANG - PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan "Air Product and Chemicals Inc"..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Yusuf Makuta : Kedatangan Jokowi ke Gorontalo Dapat Mendongkrak Suara PDIP

POROSJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Pileg dan Pilpres makin dekat, tentu saja kampanye dan konsolidasi partai atau caleg..
Film - 3 hari yang lalu

Film “Cinta Anak Negeri” Sajikan Pesan Moral Persatuan dan Toleransi

POROSJAKARTA.COM, MANGGA BESAR– Sambut pesta demokrasi pada 17 April mendatang, Padma Film Produdction dan..
Jakarta Utara - 3 hari yang lalu

Reses di Lodan Ancol, Steven Setiabudi Musa Infokan Pada Warga Jumlah Penerima Lansia Akan Ditambah

POROSJAKARTA.COM - ANCOL - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa,..
Khas - 3 hari yang lalu

KBRI Suva Sambangi Camp TKI di Nadi, Fiji

POROSJAKARTA.COM - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kepulauan Fiji di Suva,..
Jakarta Utara - 3 hari yang lalu

Reses di Pademangan Timur, Steven Setiabudi Musa Ingatkan Warga Agar Manfaatkan Fasilitas Pemerintah

POROSJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa,..
Jakarta Utara - 4 hari yang lalu

Ibu Ida, Warga Warakas Tersenyum, Himpitan Ekonomi Mendapat Jawaban Positif dari Anggota DPRD DKI Steven Setiabudi Musa

POROSJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK -  Salah satu warga Warakas, Ibu Ida (34) boleh bernapas lega. Permasalahan..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close