Rabu, 12 Desember 2018 WIB

Prof YK : Satgas Peradilan RI Hadir di Gorontalo Kawal Pelanggaran Hukum dan HAM

Oleh : Abuzakir Ahmad | Kamis, 29 Nopember 2018 | 12:06 WIB


(Foto: PJ/ Zaki) Ketua DPD Satgas Peradilan RI Prof. Dr Yulianto Kadji, M.Si. Kawal proses peradilan, pelanggaran hukum dan HAM di Gorontalo

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Kehadiran Satuan Tugas Peradilan Rakyat Indonesia atau Satgas Peradilan RI dibawah naungan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kemenkumham RI di Jakarta disambut baik oleh publik. Satgas Peradilan RI Ketua Umum Mayjen. TNI (Purn) Saurip Kadi.

Bahkan, Direktur Yankomas Johno Supriyanto, merespon baik karena pihaknya juga berharap Satgas Peradilan ini bisa membantu Yankomas dalam menyelesaikan jutaan persoalan kasus hukum dan pelanggaran HAM aduan masyarakat.

Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si yang di tunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah salah seorang Guru Besar di Universitas Negeri Gorontalo. Namanya tidak asing lagi di daerah "Binde Biluhuta" itu karena mengkritisi kebijakan pemerintah setempat yang tidak sesuai harapan masyarakat.

"Alhamdulillah. Saya bersyukur dan dipercaya sebagai Ketua DPD Satgas Peradilan RI. Inilah saatnya mengawal proses peradilan. Mari kita hilangkan mafia peradilan. Mari kita hilangkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM dalam proses peradilan rakyat. Itu yang paling utama, "ujar Yulianto Kadji yang biasa disapa Prof YK, saat ditemui porosjakarta.com di Jakarta baru-baru ini.

Untuk lebih jelas berikut petikan wawancara Prof. Yulianto Kadji (YK) oleh reporter porosjakarta.com (PJ), Abuzakir Ahmad.

PJ : Bagaimana tanggapan anda tentang kehadiran Satgas Peradikan RI dalam mengawal proses hukum dilembaga-lembaga peradilan ?

YK : Saya kira sejak Yankomas dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) melegalitas Satgas Peradilan RI di 34 provinsi dan kabupaten. Itu sudah "legitimate. Kita menjalankan pengawasan sistem peradilan di daerah, apakah terjadi peradilan sesat.

Perbaikan sistem peradilan demi kepentingan rakyat, maka Satgas Peradilan RI harus berada di garda terdepan. Kita tidak berhadapan dengan pemerintah, justru kita bermitra dengan pemerintah harus membersihkan praktek mafia peradilan.

 

PJ : Praktek mafia peradilan merugikan juga ya ?

YK : Betul. Di daerah itu kita tidak bisa pungkiri, banyak proses peradilan yang merugikan rakyat karena memang pengadilan seolah-olah milik para elite, kalangan atas. Sementara tegaknya peradilan hukum itu adalah bermuara dari rakyat.

Kalau proses peradilan berpihak kepada rakyat maka saya kira bisa menikmati kehidupan yang stabil. Menikmati proses dinamika hidup yang memang benar-benar tidak dihampiri lagi oleh oknum-oknum tertentu kalau berurusan dengan pengadilan, tidak akan ditemui keadilan nyata.

Nah, Satgas Peradilan ini akan melihat itu, apakah terjadi pelanggaran HAM. Biasanya sensitifitas peradilan itu akhirnya justru bisa diputuskan suatu kasus baik pidana maupun perdata ternyata melanggar HAM. Inilah yang harus dikawal oleh Satgas Peradilan RI ini.

PJ : Jadi, harus diapresiasi ya ?

YK : Tentu, harus diapresiasi terbentuknya Satgas Peradilan RI yang di fasilitasi oleh Kemenkumham. Tentunya di daerah harus bermitra dengan kemenkumham. Inilah yang harus kita segera tindaklanjuti.

Di Gorontalo akan segera dibentuk dan saya siap memfasilitasi, memediasi. Masyarakat akan kita himbau melaporkan kasus-kasus hukum pidana dan perdata  yang tengah berproses dipengadilan. Apalagi proses hukumnya dirasakan oleh rakyat tidak adil.

PJ: Sepertinya banyak kasus juga di Gorontalo ?

YK : Banyak. Kasus-kasus misalnya, kepemilikan lahan, kadangkala tidak jelas prosesnya. Kemudian dikasus-kasus pidana, kriminalisasi hukum itu dirasakan oleh rakyat biasa kalangan bawah. Pejabat tingkat ASN juga merasakan karena mereka juga rakyat.

Saya banyak menerima pengaduan, mereka mempertanyakan seperti apa penyelesaian kasusnya.

Ada juga yang diperlakukan secara tidak adil karena mereka cuma bawahan baik dalam proses pidana dan perdata. Mereka punya atasan, maka diproses peradilan juga. Baik dia Jaksa, hakim kadangkala berlaku tidak adil kepada kemponen, kepada seluruh masyarakat.

Jadi, Satgas Peradilan RI harus berada digaris terdepan untuk mengawal proses itu. Satgas juga bisa mendorong proses di kepolisian, kejaksaan, supaya menunjukkan jangan sampai pada proses peradilan ada dampaknya. Ternyata, mestinya pada proses awal itu tidak perlu lagi proses peradilan, kalau memang kasusmya itu bisa diselesaikan dengan baik.

Selesai kasusmya itu bukan kita menafikan persoalan hukum, tapi benar ini tidak perlu. Didaerah ini kan ada namanya hukum adat. Apakah hukum adat tidak bisa berlaku, ketika ternyata melalui hukum adat itu bisa merasakan keadilan bagi masyarakat.

Tapi kalau itu masuk ke norma hukum KUHP Perdata dan Pidana, Satgas Peradilan RI harus berani berkontribusi menegakkan keadilan bersama rakyat.

Prof. Dr. Yulianto Kadji, bersama Ana selaku penggagas dan pendiri Satgas Peradilan RI (Foto: PJ/Zaki)

 

PJ : Sebelum menjadi bagian dari Satgas Peradilan RI, anda kan sering menerima aduan dari masyarakat, lantas penyelesaiannya seperti apa ?

YK : Sebelum ada Satgas ini saya menerima pengaduan itu sepertinya kehilangan arah. Misalnya, kasus itu masih dalam proses dikepolisian, saya ada kenalan disana akan mempertanyakan sejauh mana proses pengusutan kasus itu.

Nah, kehadiran lembaga ini, Satgas Peradilan RI, saya kira kita punya track yang kuat. Bisa ada keberanian nyata untuk mengawal siapa pun rakyat yang mengadukan ke kita, Satgas Peradilan RI. Nantinya Satgas ini mengawal dan mengadukan proses peradilan yang tidak adil, baik di kasus perdata maupun pidana.

PJ : Anda merasa bangga dengan hadirnya Satgas di Gorontalo

YK : Ya, pasti. Makanya saya langsung apresiasi, karena dimata saya rakyat itu membutuhkan tegaknya keadilan nyata. Rakyat itu kadangkala dininabobokan dengan perilaku pemerintah, perilaku penyidik, perilaku lembaga peradilan yang tidak adil.

Namanya pengadilan itu kan dari kata adil, tapi itu yang belum didapat. Rakyat juga kemana tempat pengadunya. Mengadukan ke lembaga peradilan rasanya terbatas.

Mungkin karena tingkat pendidikan mentalitas masyarakat juga, ditambah lagi tidak adanya keberanian. Kalau Satgas Peradilan ini lembaga non pemerintah, saya kira mereka lebih berani mengadukan kesaya sebagai Ketua DPD-nya.

PJ : Anda sudah siap menghadapi segala resiko ?

YK : Ya siap, karena sebagai pengamat kebijakan publik, selama ini tentu berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Apa yang saya amati saya kritisi disertai dengan solusi.

Disisi lain, ada pihak-pihak yang senang dan ada juga yang tidak senang. Tapi saya besar ketidaksenangan orang ketika saya mengemukakan suatu hal yang benar, dalam kacamata saya sebagai analis kebijakan publik. Nah, dengan Satgas Peradilan RI ini saya kira lebih komplit.

PJ : Tapi, jabatan Satgas Peradilan RI tidak mempengaruhi status anda sebagai Guru Besar ?

YK : Tidak. Karena Guru Besar itu sangat independen, tidak sama dengan PNS lainnya. Guru Besar itu otonomi ilmiah, ada kebebasan akademik.

PJ : Lalu, bagaimana program anda, visi dan misi Satgas Peradilan RI tercapai, ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum ?

YK : Masyarakat tentu banyak berharap dengan peran Satgas Peradilan RI ini. Makanya ada 4 program yang harus dilakukan. Pertama, mengawal proses peradilan hukum di Gorontalo. Kedua, "mempressure" segala bentuk laporan yang sudah masuk di lembaga penyidik. Ketiga, menerima pengaduan masyarakat atas kasus peradilan yang dialami. Keempat, memastikan tidak terjadi Pelanggaran HAM dalam proses peradilan.

Saya kira ini sudah perintah Menkumham lewat Satgas Peradilan RI, maka saya siap. Apalagi saya banyak bersahabat dengan Kemenkumham di Kanwil Gorontalo, pasti mereka akan menerima saya ketika saya komunikasi dan bersilaturrahmi dalam menjalankan misi satgas ini.

PJ  : Sudah ditunjuk sebagai ketua Satgas Peradilan RI DPD Gorontalo, lantas seperti apa model kepengurusannya ?

YK : Kalau diketentuan itu saya baca tokoh masyarakat akademisi, para advokat, praktisi hukum, wartawan dan elemen masyarakat pemerhati keadilan. Yang bergabung di Satgas, beragam profesi.  Saya akan melakukan pendekatan dengan teman-teman di Gorontalo.

Tegaknya keadilan hukum dan tegaknya HAM di Gorontalo, saya kira Satgas Peradilan ini akan didukung dan disambut baik oleh masyarakat. Apalagi banyak aktivis yang berlatar belakang keilmuan hukum di Gorontalo, dengan gelar S1, S2. Inilah generasi muda yang harus kita berdayakan. Kaum generasi milenial yang memiliki potensi besar mengawal proses peradilan di Gorontalo. Saya yakin itu.

PJ : Harapan anda terkait keberadaan Satgas  Peradilan RI di Gorontalo ?

YK : Satgas Peradilan RI di Gorontalo tentu masih baru. Tapi karena dibawah naungan Yankomas Kemenkumham, maka akan direspon baik oleh masyarakat.

Ini sangat luar biasa. Harapan baru bagi tegakknya peradilan dan hilangnya mafia peradilan di Gorontalo. Ini akan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Ini juga menjadi berkah buat pencari keadilan.

Jadi, Satgas ini kebetulan sesuai dengan bidang saya pengamat kebijakan publik dan regulasi yang nantinya ada integrasi. Juga sebagai saksi ahli dikebijakan publik, sehingga larinya kesana, sinkron dengan Satgas Peradilan RI.

Nah kita mengintegrasikan beberapa bidang ilmu di Satgas Peradilan RI nanti. saya kira Satgas ini menjadi perhatian rakyat ketika nanti akan bergerak maju mengawal proses hukum dan pelanggaran HAM.

Kedepan Satgas Peradilan RI ini harus independen, netral, tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik pemerintah. Tetapi kalau kepentingan pemerintah memang tegakknya keadilan hukum dan bermuara pada kepentingan publik, maka kita dukung dan apresiasi.

PJ : Terakhir, apa yang anda  sampaikan terkait keberadaan Satgas Peradilan RI di Gorontalo ?

YK : DPD Satgas Peradilan RI Provinsi Gorontalo dan DPC Satgas Peradilan RI Kabupaten, Kota Se-Provinsi Gorontalo siap menggebrak dan mengawal proses peradilan hukum agar tetap berorientasi pada kepentingan publik dan tegaknya keadilan untuk rakyat.

Pastikan tidak ada mafia peradilan, pastikan tidak ada kriminalisasi hukum, pastikan penegak hukum tidak terkooptasi kepentingan penguasa atau yang berperkara.

Pastikan bahwa hukum tidak tebang pilih dan pilih kasih,  pastikan bahwa proses penyelidikan. Penyelidikan  memang benar-benar untuk penegakkan hukum dan bukan orderan. Satgas Peradilan RI kian pasti mengawal dan teriak menggema untuk kepastian hukum. [PJ/ Abuzakir Ahmad]


Komentar


Jakarta Selatan - 9 jam yang lalu

Sisca Dewi : Saya Lebih Takut Dosa

PJ, PASAR MINGGU – Usai sidang kasus pencemaran nama baik dan pemerasan, terdakwa Sisca Dewi mengaku tidak..
Jakarta Pusat - 12 jam yang lalu

Silaturahim Bersama Ajak Relawan WIN Jaga Kerukunan dan Toleransi

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Relawan WAhana Cinta NKRI atau (WIN) berkumpul Menyanyi, menari serta berjoget bersama..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

Menteri Yohana : Lansia Belum Diperhatian Secara Optimal

POROSJAKARTA.COM, TMII - Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) Yohana Yambise..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Ketua PKRI, Stevanus Wetipo Mengutuk Keras Kelompok KKP Membunuh 31 Karyawan Pekerja Jalan Trans Papua

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Ketua Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Stevanus S. Wetipo mengutuk keras tindakan..
Jakarta Pusat - 1 minggu yang lalu

Kuasa Hukum Hutomo Mandala Putra, Erwin Kallo: Kami bukan Pemilik Gedung Granadi, Kami Hanya Penyewa

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Maraknya berita-berita yang tidak benar tentang disitanya gedung Granadi terkait..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

PKRI MENOLAK RENCANA AKSI MAHASISWA PAPUA SE JAWA BALI TANGGAL 1 DESEMBER 2018

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) menolak keras semua bentuk aksi..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Panglima TNI: Latihan Operasi Gabungan Tingkatkan Profesionalisme TNI

POROSJAKARTA.COM, SITOBONDO - Latihan Operasi Gabungan di Puslatpur Marinir 5 Baluran Situbondo, yang digelar dalam..
Sosok - 1 minggu yang lalu

Prof YK : Satgas Peradilan RI Hadir di Gorontalo Kawal Pelanggaran Hukum dan HAM

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Kehadiran Satuan Tugas Peradilan Rakyat Indonesia atau Satgas Peradilan RI dibawah..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Bagikan Buku Gratis Dalam Rangka Peduli Pendidikan di Puncak Jaya

POROSJAKARTA.COM, PAPUA -Tim Pembinaan Masyarakat TNI bersama Kodim 1714/Puncak Jaya berkunjung  ke pemukiman..
Film - 2 minggu yang lalu

Film One Cut Of The Dead (2018): Horor Thriller Zombie dari Jepang

POROSJAKARTA.COM -  Film One Cut of the Dead, yang memiliki judul lain Camera wo Tomeru na, adalah film Jepang..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close