Minggu, 24 Maret 2019 WIB

KKP Tegaskan Tidak Terbitkan Izin Reklamasi Teluk Benoa

Oleh : Abuzakir Ahmad | Sabtu, 22 Desember 2018 | 12:31 WIB


(Foto: PJ/ Zaki) Susi Susi Pudjiastuti, berikan penjelasan pada wartawan tidak terbitkan izin reklamasi teluk Benoa, usai Konprensi Pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12)

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Ramainya pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," terang Brahmantya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/12).

Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Konferensi Pers, Capaian Satgas 115 Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12). (Foto : PJ/Zaki)

 

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan. Kata dia, Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi serta-merta dapat dijalankan.

"Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu," jelas Brahmantya.

Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi.

Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP.

"Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan. KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi," paparnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi. Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.

Izin tersebut, tambah dia, merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP .

"Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu," tandasnya.  [PJ/Abuzakir Ahmad]


Komentar


Nusantara - 7 jam yang lalu

Binmas Noken Polri Hadir di Tengah Para Korban Banjir Sentani

POROSJAKARTA.COM, SETANI - Satu Minggu lamanya banjir bandang menerjang Santani dan Kota Jayapura menyebabkan 112..
Seleberita - 1 hari yang lalu

Titi Kamal Langsung Jatuh Cinta ‘Rumput Tetangga’

POROSJAKARTA.COM - Titi Kamal sebagai artis papan atas dan berpengalaman, sangat hati-hati dalam setiap menerima..
Nusantara - 2 hari yang lalu

150 Unit Rumah Untuk Para Veteran, Pejuang Trikora dan Kepala Suku Tahun 2019 di Papua

POROSJAKARTA.COM, SENTANI - Ketua PKRI (Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia) Stevanus Wetipo menyampaikan ucapan..
Nusantara - 2 hari yang lalu

Rapat Koordinasi PKRI Bersama Kasatker Penyedia Perumahan di Papua

POROSJAKARTA.COM, SENTANI - Dalam rangka pelaksanaan membangun 12.000 unit perumahan di Papua pada tahun 2019, Kepala..
Jakarta Pusat - 3 hari yang lalu

“Batik Sudagaran Surakarta” Karya Hartono Sumarsono Mengulas Batik Luar Keraton

POROSJAKARTA.COM, SEMANGGI - Nama Hartono Sumarsono dikalangan pecinta batik memang sudah sangat dikenal, setelah..
Jakarta Pusat - 3 hari yang lalu

Mengusung Konsep Kekinian, Pameran Kain “Adiwastra Nusantara 2019” Resmi Dibuka

POROSJAKARTA.COM, SEMANGGI - Pameran kain adipati terbesar di Indonesia, Adiwastra Nusantara 2019 resmi dibuka pada..
Nusantara - 4 hari yang lalu

Tokoh Perempuan Papua, Yakoba Lokbere Prihatin Melihat Sisi Kemanusiaan Kasus Nduga

POROSJAKARTA.COM, SENTANI - Tokoh perempuan Papua, Yakoba Lokbere merasa prihatin atas dampak yang terjadi dari..
Musik - 4 hari yang lalu

KOMPILADUT, Album Dangdut Para Penyanyi Jebolan Ajang Pencarian Bakat

POROSJAKARTA.COM, CIDENG - Banyak talent penyanyi dangdut berkualitas terlahir di acara ajang pencarian bakat...
Nusantara - 6 hari yang lalu

Jalan-jalan di Sentani Masih Digenangi Air

POROSJAKARTA.COM, SENTANI - Jalan-jalan di Sentani Kabupaten Jayapura masih digenangi air. Lumpur yang terbawa dari..
Nusantara - 6 hari yang lalu

Banjir Bandang Sentani, Pengungsi Masih Trauma Kembali ke Rumah

POROSJAKARTA.COM, JAYAPURA - Banjir bandang yang menerjang Sentani, Kabupaten Jayapura Papua yang menewaskan  77..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close