Sabtu, 19 Januari 2019 WIB

KKP Tegaskan Tidak Terbitkan Izin Reklamasi Teluk Benoa

Oleh : Abuzakir Ahmad | Sabtu, 22 Desember 2018 | 12:31 WIB


(Foto: PJ/ Zaki) Susi Susi Pudjiastuti, berikan penjelasan pada wartawan tidak terbitkan izin reklamasi teluk Benoa, usai Konprensi Pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12)

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Ramainya pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," terang Brahmantya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/12).

Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Konferensi Pers, Capaian Satgas 115 Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12). (Foto : PJ/Zaki)

 

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan. Kata dia, Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi serta-merta dapat dijalankan.

"Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu," jelas Brahmantya.

Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi.

Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP.

"Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan. KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi," paparnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi. Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.

Izin tersebut, tambah dia, merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP .

"Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu," tandasnya.  [PJ/Abuzakir Ahmad]


Komentar


Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Jika Gagal Revisi PP, Perangkat Desa Bakal Polisikan Presiden

POROSJAKARTA.COM, MENTENG – Sudir Santoso selaku kuasa hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan..
Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Astari Indah Vernideani Juara Miss Tourism Internasional 2018-2019

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas torehan gemilang yang diraih oleh Putri..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

Pejabat Militer Asli Papua Sangat Dibutuhkan di Pedalaman Papua

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Sudah saatnya Jabatan-jabatan strategis militer di Papua diutamakan dijabat oleh prajurit..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Pertamina, PTBA dan Air Products Sepakati Bentuk Joint Venture Clean Energy

POROSJAKARTA.COM, TANAH ABANG - PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan "Air Product and Chemicals Inc"..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Yusuf Makuta : Kedatangan Jokowi ke Gorontalo Dapat Mendongkrak Suara PDIP

POROSJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Pileg dan Pilpres makin dekat, tentu saja kampanye dan konsolidasi partai atau caleg..
Film - 3 hari yang lalu

Film “Cinta Anak Negeri” Sajikan Pesan Moral Persatuan dan Toleransi

POROSJAKARTA.COM, MANGGA BESAR– Sambut pesta demokrasi pada 17 April mendatang, Padma Film Produdction dan..
Jakarta Utara - 3 hari yang lalu

Reses di Lodan Ancol, Steven Setiabudi Musa Infokan Pada Warga Jumlah Penerima Lansia Akan Ditambah

POROSJAKARTA.COM - ANCOL - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa,..
Khas - 3 hari yang lalu

KBRI Suva Sambangi Camp TKI di Nadi, Fiji

POROSJAKARTA.COM - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kepulauan Fiji di Suva,..
Jakarta Utara - 3 hari yang lalu

Reses di Pademangan Timur, Steven Setiabudi Musa Ingatkan Warga Agar Manfaatkan Fasilitas Pemerintah

POROSJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa,..
Jakarta Utara - 4 hari yang lalu

Ibu Ida, Warga Warakas Tersenyum, Himpitan Ekonomi Mendapat Jawaban Positif dari Anggota DPRD DKI Steven Setiabudi Musa

POROSJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK -  Salah satu warga Warakas, Ibu Ida (34) boleh bernapas lega. Permasalahan..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close