Rabu, 21 Agustus 2019 WIB

KKP Tegaskan Tidak Terbitkan Izin Reklamasi Teluk Benoa

Oleh : Abuzakir Ahmad | Sabtu, 22 Desember 2018 | 12:31 WIB


(Foto: PJ/ Zaki) Susi Susi Pudjiastuti, berikan penjelasan pada wartawan tidak terbitkan izin reklamasi teluk Benoa, usai Konprensi Pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12)

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Ramainya pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," terang Brahmantya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/12).

Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Konferensi Pers, Capaian Satgas 115 Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12). (Foto : PJ/Zaki)

 

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan. Kata dia, Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi serta-merta dapat dijalankan.

"Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu," jelas Brahmantya.

Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi.

Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP.

"Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan. KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi," paparnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi. Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.

Izin tersebut, tambah dia, merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP .

"Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu," tandasnya.  [PJ/Abuzakir Ahmad]


Komentar


Seleberita - 1 hari yang lalu

Hilangkan Double Chin Lebih Tepat Sasaran dengan MedikPro Ultherapy Treatment

POROSJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen akan semakin..
Metro - 3 hari yang lalu

Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnik Nusantara untuk Silaturahmi

Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, menghelat Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnik Nusantara, yang akan berlangsung di Areal Monas Jakarta, Lenggang Jakarta, IRTI Monas, pada tanggal 23 -25 Agustus 2019.
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Meriahkan HUT RI ke-74, SMA Negeri 42 Jakarta Gelar Karnaval Budaya

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - SMA Negeri 42 Jakarta Timur menggelar karnaval dan berbagai agenda perlombaan dalam..
Etalase - 5 hari yang lalu

Beli BBM di Pertamina Lebih Praktis Pakai e-Voucher Ezeelink

POROSJAKARTA.COM, SETIABUDI– Untuk menghadirkan transaksi digital, PT Pertamina menggendeng aplikasi Ezeelink..
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Siswa Siswi SDN Makasar 01 Jakarta Semangat Ikut Pawai Kemerdekaan

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - Semarakkan Dirgahayu ke-74 Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri Makasar 01 Pagi..
Bodetabek - 6 hari yang lalu

BMKG: Cuaca Jakarta Hari Jumat Cerah Berawan

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memrediksi cuaca di Ibu Kota Jakarta..
Jakarta Timur - 6 hari yang lalu

Meriahkan HUT RI Ke-74, SDN Makasar 01 Jakarta Gelar Beragam Perlombaan

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, SD Negeri..
Jakarta Timur - 6 hari yang lalu

Laksanakan Pleno di Jayapura, Berius Kogoya, KPUD Melukai Perasaan Masyarakat Memberamo Tengah

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Gagal melaksanakan pleno di Kabagma, Ibukota Kabupaten Memberamo Tengah, KPUD memaksakan..
Arena - 1 minggu yang lalu

Makin Eksis, Pengurus Pengkot ABTI Jaktim Diterima KONI Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Tampaknya cabang olahraga bola tangan semakin eksis di DKI Jakarta. Setelah diterima..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Situasi Memberamo Tengah Mencekam, Bupati Tidak Berani Masuk Ibukota Kobakma Usai Keputusan MK

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Situasi Kabupaten Memberamo Tengah saat ini mencekam usai keputusan Mahkamah Konstitusi..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close