Jumat, 29 Mei 2020 WIB

KKP Tegaskan Tidak Terbitkan Izin Reklamasi Teluk Benoa

Oleh : Abuzakir Ahmad | Sabtu, 22 Desember 2018 | 12:31 WIB


(Foto: PJ/ Zaki) Susi Susi Pudjiastuti, berikan penjelasan pada wartawan tidak terbitkan izin reklamasi teluk Benoa, usai Konprensi Pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12)

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Ramainya pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," terang Brahmantya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/12).

Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Konferensi Pers, Capaian Satgas 115 Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (21/12). (Foto : PJ/Zaki)

 

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan. Kata dia, Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi serta-merta dapat dijalankan.

"Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu," jelas Brahmantya.

Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi.

Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP.

"Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan. KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi," paparnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi. Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.

Izin tersebut, tambah dia, merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP .

"Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu," tandasnya.  [PJ/Abuzakir Ahmad]


Komentar


Sosok - 2 hari yang lalu

Begini Kisah Perjalanan Hidup Rusli Habibie Hingga Jadi Gubernur

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membagikan kisah perjalanan hidupnya sejak ia kecil..
Jakarta Selatan - 3 hari yang lalu

Kirim Puluhan Karangan Bunga, Korban KSP Indosurya Cipta Dukung Polisi Tuntaskan Kasus

Porosjakarta.com, Kebayoran Baru – Ada pemandangan berbeda di halaman gedung Bareskrim Polri di Jalan..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Buktinya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, melakukan klarifikasi ke KPK Pusat atas dugaan korupsi..
Jakarta Utara - 1 minggu yang lalu

Masa PSBB, 102 Perempuan dan Anak Terima Bantuan Sosial

POROSJAKARTA.COM, CILINCING - Kelurahan Sukapura mendapatkan kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Jelang Akhir PSBB, 1.228 Disabilitas, Lansia dan 296 Anak Panti Asuhan Terima Bantuan

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Sebanyak 1.228 disabilitas dan kaum lanjut usia (lansia) menikmati bantuan pangan..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Gerakan Peduli Jurnalis Distribusikan Sembako Tahap ke-3 Untuk 100 Wartawan

Porosjakarta.com, Pasar Minggu – Selama Ramadhan di masa Pandemi Covid-19, Gerakan Peduli Jurnalis sudah tiga..
Metro - 1 minggu yang lalu

Pengacara Sunan Kalijaga Bersama Artis dan FKBN Kemhan RI Baksos Untuk Prajurit yang Berjaga

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengacara Sunan Kalijaga Bersama Artis dan Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kemhan RI..
Jakarta Pusat - 1 minggu yang lalu

Kunjungan ke Pusku Kemhan RI, Prabowo Disambut Anggota FKBN

POROSAKARTA.COM, MENTENG - Menteri Pertahanan Republik Indonesia H. Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja..
Jakarta Barat - 2 minggu yang lalu

BNI Berbagi untuk Membantu Masyarakat yang Terdampak Corona

Porosjakarta.com, Tamansari -  Bulan suci Ramadan 1441 Hijriah terasa lebih istimewa karena pada saat umat Islam..
Jakarta Pusat - 2 minggu yang lalu

Cegah Penyebaran Covid-19, Prabowo Minta FKBN Himbau Masyarakat Tidak Mudik

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Forum..
Lihat Semua

Close





Close
Close