Rabu, 21 Agustus 2019 WIB

Bangunan Ruko Grand Medan Satria Dipersoalkan, Ahli Waris Minta Kejelasan BPN

Oleh : Abuzakir Ahmad | Selasa, 25 Desember 2018 | 19:24 WIB


(Foto: PJ/ Zaki) Tanah kosong milik Noor Hasanah luasnya 5000 meter persegi. Tampak bangunan ruko, Grand Medan Satria diatas lahan 10 ribu meter persegi.

POROSJAKARTA.COM, BEKASI - Pembangunan ruko, Grand Medan Satria diatas lahan luasnya mencapai 15 ribu meter persegi itu ternyata menuai masalah. Pasalnya, sertifikat yang bernomor 25 dan 26 tahun 1970 Kelurahan Medan Satria, Bekasi Barat atas nama ahli waris Noor Hasanah, diklaim oleh pihak lain. Bahkan diduga sertifikat yang di jual pada pengelola Grand Medan Satria itu ternyata dipalsukan.

"Pada tahun 1970 tiba-tiba keluar sertifikat atas nama Ismail Syamsi. Kita cek, ternyata sertifikat itu cacat hukum," kata Syahrul Syah, selaku kuasa ahli waris pada wartawan baru-baru ini.

Melihat sertifikat selain pemilik sesungguhnya, maka Syahrul dan beberapa rekannya melaporkan ke presiden lewat Sekertariat Negara (era Soeharto), bahwa sertifikat yang mengatasnamakan Ismail Syamsi itu cacat hukum dan segera dicabut, dibatalkan.

Anehnya,  hingga saat ini  BPN Bekasi tidak pernah melaksanakan, mencabut sertifikat nomor 25 dan 26, padahal sudah dua kali diinstruksikan oleh pihak Dirjen, dulu Agraria. Bahkan BPN Bandung juga mengintruksikan agar BPN Bekasi menyelesaikan persoalan sertifikat atas nama Ismail Syamsi.

Ketidakpedulian BPN Bekasi itu menimbulkan perkara hingga masuk ke pengadilan. Pengadilan pertama, pihak ahli waris diputus kalah. Karena tidak puas maka pada tahun 1980 pihak ahli waris naik banding ke Mahkamah Agung dan akhirnya menang.

"Putusan MA itu NO, berarti nihil. Tidak ada pemilik sana dan pemilik sini dan  dikembalikan kepada negara. Peraturan pemerintah itu kan harus dikembalikan pada kita selaku penggarap Haji Sarbini, Usman dan Romenah," katanya.

Turunlah SK, Jabar nomor 173 itu. Beberapa kali dimediasi oleh BPN, tapi tidak pernah terjadi. Namun pihak lawan, pemilik sertifikat yang diduga cacat hukum itu, selalu menyuruh ahli waris melaporkan  ke pengadilan. Namun hal itu dindahkan karena tidak punya modal.

Syahrul Syah (kanan) Deni Wahyudi (tiga dari kanan) dan rekan-rekan didepan papan bertuliskan "Tanah Ini Milik Ibu Noor Hasanah di Kelurahan Medan Satria, Bekasi Barat Jawa Barat, dekat perbatasan Bekasi dan DKI Jakarta. [Foto: PJ/Zaki]

Sebenarnya, pihak ahli waris sudah memiliki pengacara yang bagus, profesional, tapi ketika masuk putusan tetap kalah. Sampai kakak Syahrul, ahli waris Noor Hasanah itu sampai bangkrut, rumah dan mobil dijual hanya untuk mengurus perkara tanah tersebut.

Belum lama ini, pihak ahli waris mediasi di BPN Bekasi, serta mengirimkan surut kepada Presiden RI Joko Widodo lewat Sekertariat Negara (Segneg). Tanggapan Segneg dan diperintahkan minta surat kepada BPN Bandung dan BPN Bekasi untuk membuat laporan. Tapi hingga kini BPN Bandung dan BPN Bekasi belum membuat laporan.

Syahrul menyayangkan, saat membaca disudut laporan itu, rupanya ahli waris menggugat. Ahli waris bukan menggugat karena menurutnya, selama ini pihak ahli waris tidak pernah  menggugat.

"Dia, pihak lawan itu (Ismail Syamsi) menggugat pedagang-pedagang yang di sertifikat nomor 26. Ada 30 orang pedagang yang digugat, bukan kita (ahli waris). Itu BPN salah besar, bukan kita yang menggugat," jelasnya.

Yang jelas, sertifikat nomor 25 dan 26 itu cacat hukum. Jika ada laporan ke Polisi, maka ahli waris minta kepolisian boleh mengusut sertifikat yang bernomor 25 dan 26 atas nama Ismail Syamsi. Isi suratnya, buku sertifikat itu seperti apa.

Menurut Syahrul, sertifikat nomor 25 dan 26 itu di dalangi oleh mafia semua. Salah seorang oknum anggota Kopasus pernah bertemu dengan Syahrul, bahkan pernah datang kerumah ahli waris Noor Hasanah.

Tapi oknum itu kaget karena mengetahui suami Noor Hasanah adalah anggota juga. Oknum itu langsung mohon maaf dan tidak pernah datang kerumah lagi,  namun bermain dibelakang.

"Saya ingin diusut kasus ini. Saya menyayangkan keterlibatan aparat itu. Tapi kalau ada upaya perdamaian, nggak akan keluar semuanya," ungkapnya.

Ahli waris dan rekan-rekan tinjau lokasi tanah ahli waris. [Foto : PJ/Zaki]

 

Andaikan kasus berlanjut lagi keranah hukum maka ahli waris akan membongkar semuanya, tidak ada jalan lain. Ahli waris minta keadilan, tapi BPN Bekasi begitu-begitu saja, sepertinya tidak peduli dengan persoalan tanah waris.

Belum lama ini, ahli waris mediasi di BPN, pihak Ismail Syamsi tidak pernah hadir. Sudah tiga kali untuk mediasi ke BPN tidak pernah hadir. Yang hadir itu hanya Sumardi. Ujung-ujungnya Sumardi akan membayar ke ahli waris 5  Milyar.

"Dia (Sumardi) ngomong kesaya akan bayar 5 M. Kata saya, loh jangan begitu dong. Disana (pihak Ismail Syamsi) 12 Milyar pihak kita (Noor Hasanah) juga 12 M. Kalau disana 12 Milyar dan disini 5 Milyar saya tidak mau terima Pak," kata Syarul.

BPN sendiri yang mengatakan, kalau masih keberatan  dan merasa tidak sempurna, maka pihak Noor Hasanah dipersilahkan menggugat ke pengadilan. Jadi, kata Syahrul BPN dan pihak Ismail Syamsi sudah satu kesatuan.

Berarti, ini juga permainan BPN Bekasi dan Bandung. Anehnya saat mau dicabut sertifikat yang cacat hukum itu, kepala BPN diganti lagi. Bahkan di BPN Bekasi sudah beberapa kali alami penggantian pimpinannya.

"Itulah yang kita alami saat ini.Saya berani berjuang karena tanah ahli waris hak kami. Juga ada MoU Kapolri bersama BPN serta Pak Jokowi. Kami berani supaya terbongkar semuanya," pungkas Syahrul.

Sementara itu Deni Wahyudi, mewakili ahli waris dan diperbantukan kuasa ahli waris mengatakan, pembahasan tanah  depan, bangunan ruko lebih dari 3000 meter persegi itu sudah diselesaikan. Sudah dibangun ruko sebanyak 21 dan sudah ada 21 sertifikat.

"Kemarin, hasil rapat dengan lawyer naga yakni Erwin. Erwin menyampaikan semuanya. Tapi ketika kami bertanya sisanya dari ukuran 4.062 meter persegi  ini, Erwin malah berkelit. Tapi dia tidak ada bukti-bukti atau fakta yang kuat," ujar Wahyu.

Nah, untuk menindaklanjuti surat dari depan dan kebelakang nomor 25 dan 26 seluas 15.000 meter persegi, maka yang luasnya 10 ribu meter persegi ini baru kemarin diselesaikan dengan nilai 1,3 Triliyun. 

Nah sisa tanah seluas 5000 meter persegi itu yang dipertanyakan, bagaimana penyelesaianya. Wahyu sudah berusaha menanyakan tanah yang sudah dibangun ruko itu kepada Darmawi. Tapi Darmawi seperti "belut putih", susah sekali ditemui.

Makanya, bagaimana pun persoalan ini tetap ditindaklanjuti, sampai girik yang 5000 atas nama keluarga Romenah, Noor Hasanah bisa serah terima, diselesaikan. Kalau memang tidak selesai maka akan ditempuh jalan lain.

Sekali lagi, tambahnya, persoalan ini harus selesai. Penawaran-penawaran dari dia sudah banyak, hanya kuasa ahli waris Syahrulnya kuat, tidak terpengaruh dengan iming-iming. Tetap mempertahankan tanah itu benar-benar milik ahli waris.

Wahyu mempertanyakan, kalau dia, Darmawi membeli sertifikat tanah itu, kenapa yang 10 ribu meter persegi itu dibayar lagi. Logikanya, ada apa dibalik itu. Kenapa tanah kosong 5000 meter persegi ini tidak diuruk, tidak diapa-apakan.

Menurutnya, sebenarnya tanah kosong itu digantung karena sudah ada penawaran 5 Milyar. Juga pembeli juga tahu titik lemahnya dari pengurus, sertifikat cacat hukum.

"Saya berharap pada penegak hukum, terutama pada pemerintah harus bijaklah, harus adil, harus berani. Berani menyatakan, mengeluarkan kasus Perdata benar diatas kebenaran. Itu saja harapan kami untuk membela ahli waris," ujar Wahyu.

Wahyu membeberkan kronologis, dimana pemilik Grand Medan Satria itu membeli sertifikat atas nama Usman dan Romenah Binti H. Sarbini (almarhum) seluas 15 ribu. Sertifikat ini karena tidak jelas bahasanya, ibarat "kebo patah", sudah cacat hukum, maka sertifikat waktu itu ditawarkan kepada lawyer naga, Erwin. Tapi Erwin itu sudah tahu bahwa sertifikat ini cacat hukum.

Makanya Erwin itu tidak mau melanjutkan untuk membeli yang belakang yang masih kosong.  Ditawarkan berulangkali oleh Darmawi tapi Erwin tetap tidak mau. Erwin tentu sudah tahu resikonya kedepan.

Akhirmya, tanah 10.000 meter persegi itu dibeli oleh Bosnya, Sumardi ibarat beli "kebo patah", sertifikat cacat hukum. Setelah dibeli, ahli waris memprotes Sumardi. Karena di protes, maka Sumardi mengundang ahli waris untuk mediasi.

Wahyu menyayangkan Sumardi karena membeli tanah tanpa mengetahui sebenarnya ahli waris itu siapa. Aturannya, didalam transaksi yang benar, harusnya diselesaikan semuanya, jelas sertifikatnya dan lain sebagainya. Kalau sudah jelas  barulah dibangun.

"Makanya Ruko, Grand  Medan Satria itu nggak laku. Takut orang beli karena sertifikat ini cacat hukum. Pembeli ruko itu kan pintar. Tapi intinya, kami ingin persoalan tanah kosong 5000 meter persegi itu selesai karena masih ada giriknya dan lain-lain," tandas Wahyu. [PJ/Abuzakir Ahmad]


Komentar


Seleberita - 1 hari yang lalu

Hilangkan Double Chin Lebih Tepat Sasaran dengan MedikPro Ultherapy Treatment

POROSJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen akan semakin..
Metro - 3 hari yang lalu

Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnik Nusantara untuk Silaturahmi

Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, menghelat Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnik Nusantara, yang akan berlangsung di Areal Monas Jakarta, Lenggang Jakarta, IRTI Monas, pada tanggal 23 -25 Agustus 2019.
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Meriahkan HUT RI ke-74, SMA Negeri 42 Jakarta Gelar Karnaval Budaya

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - SMA Negeri 42 Jakarta Timur menggelar karnaval dan berbagai agenda perlombaan dalam..
Etalase - 5 hari yang lalu

Beli BBM di Pertamina Lebih Praktis Pakai e-Voucher Ezeelink

POROSJAKARTA.COM, SETIABUDI– Untuk menghadirkan transaksi digital, PT Pertamina menggendeng aplikasi Ezeelink..
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Siswa Siswi SDN Makasar 01 Jakarta Semangat Ikut Pawai Kemerdekaan

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - Semarakkan Dirgahayu ke-74 Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri Makasar 01 Pagi..
Bodetabek - 6 hari yang lalu

BMKG: Cuaca Jakarta Hari Jumat Cerah Berawan

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memrediksi cuaca di Ibu Kota Jakarta..
Jakarta Timur - 6 hari yang lalu

Meriahkan HUT RI Ke-74, SDN Makasar 01 Jakarta Gelar Beragam Perlombaan

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, SD Negeri..
Jakarta Timur - 6 hari yang lalu

Laksanakan Pleno di Jayapura, Berius Kogoya, KPUD Melukai Perasaan Masyarakat Memberamo Tengah

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Gagal melaksanakan pleno di Kabagma, Ibukota Kabupaten Memberamo Tengah, KPUD memaksakan..
Arena - 1 minggu yang lalu

Makin Eksis, Pengurus Pengkot ABTI Jaktim Diterima KONI Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Tampaknya cabang olahraga bola tangan semakin eksis di DKI Jakarta. Setelah diterima..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Situasi Memberamo Tengah Mencekam, Bupati Tidak Berani Masuk Ibukota Kobakma Usai Keputusan MK

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Situasi Kabupaten Memberamo Tengah saat ini mencekam usai keputusan Mahkamah Konstitusi..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close