Sabtu, 19 Januari 2019 WIB

Jika Pemerintah Paksakan Rangkap Jabatan di Batam, Pengusaha Ancam Uji Materi ke MK

Oleh : Rafi Adam | Minggu, 06 Januari 2019 | 14:27 WIB


Batam (insert) Suryani S Motik /ist

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR – Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik nyatakan, antara BP Batam dan Pemkot Batam adalah dua hal berbeda. Jika dipaksakan wali kota merangkap ketua BP Batam, para pengusaha di Batam akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MK).

Menurut Suryani, BP Batam itu organisasi profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara wali kota itu pemerintah daerah.

“Dan kalau misalnya itu dijabat oleh wali kota, itu kan bisa masalah. Kenapa? Karena wali kota itu sifatnya lima tahunan. Nanti jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya kepentingan politik yang luar biasa,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (06/12/2019) siang.

Suryani memaparkan, walaupun sebutannya ex officio, namun tetap saja punya hak untuk mengarahkan. Itu akan jadi masalah karena jabatan politis dipakai jadi jabatan profesional itu tidak pas.

Apa yang sudah ada di Batam sekarang ini menurut Suryani sudah bagus. Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, nanti tiap lima tahun ada pergantian. “Kondisi politik sekarang ini di Indonesia, kita nanti akan sangat bergantung kepada wali kota-nya yang mesti open minded, yang bagus dan profesional. Kalau kita dapat yang seperti itu, kalau tidak, akan jadi bencana,” tegasnya.

Banyak pakar ekonomi sepakat jika investasi yang ada di Batam akan jadi masalah jika kebijakan itu dipaksakan untuk diterapkan. Batam menurut Suryani lebih bagus dikelola oleh lembaga yang betul-betul profesional yang tidak tersentuh oleh pergantian kepemimpinan setiap lima tahun.

Menurutnya, jika ada wali kota baru, kebijakan akan baru lagi. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang membuat pemerintah pusat tidak bisa semaunya menentukan kebijakan di daerah. “Jangan ciptakan masalah baru. Kini yang terjadi, berusaha menyelesaikan masalah, namun dengan menciptakan masalah baru. Jadi mumpung itu belum terjadi, lebih bagus dihindari,” sarannya.

Suryani memaparkan, dalam teori manajemen ada dua hal penting yang menentukan, leadership dan sistem. Faktanya di Indonesia, sistem sangat dipengaruhi oleh leader. “Wali kota ini sebagai leader, sebagai pemimpin. Kalau leadernya tidak punya kapasitas, sistem bisa diacak-acak. Indonesia ini belum bisa menyerahkan semuanya kepada sistem secara keseluruhan. Jangan uji coba deh,” jelasnya.

Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia, Suryani berharap Pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tanpa kajian dan aturan main yang jelas. Namun jika hal itu harus terjadi, para pengusaha di Batam akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah saya bicara dengan teman-teman Kadin Daerah, mereka akan melakukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Satu itu, yang kedua, yang jelas pemerintah telah melanggara Undang-undang. Jangan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Sebaiknya segera terbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Bagiu pengusaha yang paling penting adalah konsitensi dari kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang sudah bagus kemudian ditarik lagi, kemudian buat lagi yang baru,” tegasnya.

Lebih jauh Suryani memaparkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu biasanya dibangun untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Sementara Batam ini sudah ada free trade zone (FTZ) Walaupun faktanya memang yang free perdagangannya di sana, sementara barang-barangnya impor. “Ini yang salah dan harus diperbaiki. Tapi Batam itu memiliki posisi yang luar biasa bagusnya,” ungkapnya lagi.

Presiden Jokowi menurut Suryani pernah punya rencana untuk membangun pusat industri maritim, sebaiknya itu saja yang dikembangkan. Pemerintah bisa mengembangkan itu tanpa harus membuat KEK maritim. Jangan ingin menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi.[]

 

 

 


Komentar


Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Jika Gagal Revisi PP, Perangkat Desa Bakal Polisikan Presiden

POROSJAKARTA.COM, MENTENG – Sudir Santoso selaku kuasa hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan..
Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Astari Indah Vernideani Juara Miss Tourism Internasional 2018-2019

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas torehan gemilang yang diraih oleh Putri..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

Pejabat Militer Asli Papua Sangat Dibutuhkan di Pedalaman Papua

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Sudah saatnya Jabatan-jabatan strategis militer di Papua diutamakan dijabat oleh prajurit..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Pertamina, PTBA dan Air Products Sepakati Bentuk Joint Venture Clean Energy

POROSJAKARTA.COM, TANAH ABANG - PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan "Air Product and Chemicals Inc"..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Yusuf Makuta : Kedatangan Jokowi ke Gorontalo Dapat Mendongkrak Suara PDIP

POROSJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Pileg dan Pilpres makin dekat, tentu saja kampanye dan konsolidasi partai atau caleg..
Film - 3 hari yang lalu

Film “Cinta Anak Negeri” Sajikan Pesan Moral Persatuan dan Toleransi

POROSJAKARTA.COM, MANGGA BESAR– Sambut pesta demokrasi pada 17 April mendatang, Padma Film Produdction dan..
Jakarta Utara - 3 hari yang lalu

Reses di Lodan Ancol, Steven Setiabudi Musa Infokan Pada Warga Jumlah Penerima Lansia Akan Ditambah

POROSJAKARTA.COM - ANCOL - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa,..
Khas - 3 hari yang lalu

KBRI Suva Sambangi Camp TKI di Nadi, Fiji

POROSJAKARTA.COM - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kepulauan Fiji di Suva,..
Jakarta Utara - 3 hari yang lalu

Reses di Pademangan Timur, Steven Setiabudi Musa Ingatkan Warga Agar Manfaatkan Fasilitas Pemerintah

POROSJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa,..
Jakarta Utara - 4 hari yang lalu

Ibu Ida, Warga Warakas Tersenyum, Himpitan Ekonomi Mendapat Jawaban Positif dari Anggota DPRD DKI Steven Setiabudi Musa

POROSJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK -  Salah satu warga Warakas, Ibu Ida (34) boleh bernapas lega. Permasalahan..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close