Rabu, 21 Agustus 2019 WIB

DPRD DKI Jakarta Minta Dinkes Lakukan Kalibrasi Alkes di RS dan Puskesmas

Oleh : Merwyn Golan | Kamis, 14 Maret 2019 | 13:29 WIB


(Foto: PJ /Yss) Audiensi Alfakes dengan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial

POROSJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menghindari salah diagnosa awal, Komisi E DPRD DKI mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Karena diduga, hampir semua alat kesehatan di puskesmas kecamatan dan kelurahan belum di kalibrasi.

Kalibrasi sendiri adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsiten dengan instrumen lainnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial, mengatakan kalibrasi alat kesehatan (alkes) sangat penting dilakukan. Karena bila tidak dilakukan kalibrasi, sebaik apa pun peralatan medis yang dimiiliki puskesmas dan RSUD tidak dapat menjamin alkes itu bekerja dengan optimal.

"Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alkes tersebut. Jadi dapat menghindari salah diagnosa di awal. Karena puskesmas itu kan garda terdepat dalam pengobatan masyarakat,” kata Syahrial di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, lanjut Syahrial, pasal 16 mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang. "Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat," ujar Syahrial.

 

Saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, kemarin, Selasa (12/2/2019), Syahrial mendapatkan informasi alkes di puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta belum di kalibrasi sama sekali. Sementara untuk RSUD sudah dilakukan kalibrasi.

"Puskesmas belum sama sekali. RSUD sudah. Sekarang puskesmas jadi prioritas kita untuk melakukan kalibrasi. Saya akan desak Dinkes DKI untuk segera melakukan kalibrasi alkes puskesmas. Kalau kita biarkan saja, potensi membahayakan masyarakat besar sekali,” ujar Syahrial.

Syahrial juga akan meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah di kalibrasi. "Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah di kalibrasi atau tidak,” tukas Syahrial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta dipastikan sangat banyak, belum lagi alkes yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

"Total alkes di rumah sakit negeri dan puskesmas di Jakarta masih gelap. Kami juga belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainya. Makanya kami usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas,” kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan. "Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta," tandas Hendrana.


Sementara itu, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Mujiono Oetojo mengatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah alkes yang dimiliki Pemprov DKI.

Data terakhir yang ia dapat ada sebanyak 2,8 juta alkes yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di tahun 2016. Belum lagi di puskesmas-puskesmas. Jumlah alkes di DKI Jakarta juga belum ada datanya.

“Dengan adanya badan pengawas kalibrasi ini nanti akan diketahui jumlah total alkes yang sesungguhnya di DKI Jakarta, dan kemudian berapa jumlah alkes yang sudah dikalibrasi,” terang Mujiono.

Selain sebagai pengawas, ia mengharapkan badan tersebut juga dapat melakukan tindakan tegas sebagai sanksi bagi Puskesmas atau RSUD yang lalai.

“Karena ini jadi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dijalankan dengan baik, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” tandas Mujiono. [PJ/yss]

 

 


Komentar


Seleberita - 1 hari yang lalu

Hilangkan Double Chin Lebih Tepat Sasaran dengan MedikPro Ultherapy Treatment

POROSJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen akan semakin..
Metro - 3 hari yang lalu

Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnik Nusantara untuk Silaturahmi

Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, menghelat Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnik Nusantara, yang akan berlangsung di Areal Monas Jakarta, Lenggang Jakarta, IRTI Monas, pada tanggal 23 -25 Agustus 2019.
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Meriahkan HUT RI ke-74, SMA Negeri 42 Jakarta Gelar Karnaval Budaya

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - SMA Negeri 42 Jakarta Timur menggelar karnaval dan berbagai agenda perlombaan dalam..
Etalase - 5 hari yang lalu

Beli BBM di Pertamina Lebih Praktis Pakai e-Voucher Ezeelink

POROSJAKARTA.COM, SETIABUDI– Untuk menghadirkan transaksi digital, PT Pertamina menggendeng aplikasi Ezeelink..
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Siswa Siswi SDN Makasar 01 Jakarta Semangat Ikut Pawai Kemerdekaan

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - Semarakkan Dirgahayu ke-74 Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri Makasar 01 Pagi..
Bodetabek - 6 hari yang lalu

BMKG: Cuaca Jakarta Hari Jumat Cerah Berawan

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memrediksi cuaca di Ibu Kota Jakarta..
Jakarta Timur - 6 hari yang lalu

Meriahkan HUT RI Ke-74, SDN Makasar 01 Jakarta Gelar Beragam Perlombaan

POROSJAKARTA.COM, MAKASAR - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, SD Negeri..
Jakarta Timur - 6 hari yang lalu

Laksanakan Pleno di Jayapura, Berius Kogoya, KPUD Melukai Perasaan Masyarakat Memberamo Tengah

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Gagal melaksanakan pleno di Kabagma, Ibukota Kabupaten Memberamo Tengah, KPUD memaksakan..
Arena - 1 minggu yang lalu

Makin Eksis, Pengurus Pengkot ABTI Jaktim Diterima KONI Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Tampaknya cabang olahraga bola tangan semakin eksis di DKI Jakarta. Setelah diterima..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Situasi Memberamo Tengah Mencekam, Bupati Tidak Berani Masuk Ibukota Kobakma Usai Keputusan MK

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Situasi Kabupaten Memberamo Tengah saat ini mencekam usai keputusan Mahkamah Konstitusi..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close