Sabtu, 02 Juli 2022 WIB

DPRD DKI Jakarta Minta Dinkes Lakukan Kalibrasi Alkes di RS dan Puskesmas

Oleh : Merwyn Golan | Kamis, 14 Maret 2019 | 13:29 WIB


(Foto: PJ /Yss) Audiensi Alfakes dengan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial

POROSJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menghindari salah diagnosa awal, Komisi E DPRD DKI mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Karena diduga, hampir semua alat kesehatan di puskesmas kecamatan dan kelurahan belum di kalibrasi.

Kalibrasi sendiri adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsiten dengan instrumen lainnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial, mengatakan kalibrasi alat kesehatan (alkes) sangat penting dilakukan. Karena bila tidak dilakukan kalibrasi, sebaik apa pun peralatan medis yang dimiiliki puskesmas dan RSUD tidak dapat menjamin alkes itu bekerja dengan optimal.

"Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alkes tersebut. Jadi dapat menghindari salah diagnosa di awal. Karena puskesmas itu kan garda terdepat dalam pengobatan masyarakat,” kata Syahrial di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, lanjut Syahrial, pasal 16 mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang. "Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat," ujar Syahrial.

 

Saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, kemarin, Selasa (12/2/2019), Syahrial mendapatkan informasi alkes di puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta belum di kalibrasi sama sekali. Sementara untuk RSUD sudah dilakukan kalibrasi.

"Puskesmas belum sama sekali. RSUD sudah. Sekarang puskesmas jadi prioritas kita untuk melakukan kalibrasi. Saya akan desak Dinkes DKI untuk segera melakukan kalibrasi alkes puskesmas. Kalau kita biarkan saja, potensi membahayakan masyarakat besar sekali,” ujar Syahrial.

Syahrial juga akan meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah di kalibrasi. "Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah di kalibrasi atau tidak,” tukas Syahrial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta dipastikan sangat banyak, belum lagi alkes yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

"Total alkes di rumah sakit negeri dan puskesmas di Jakarta masih gelap. Kami juga belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainya. Makanya kami usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas,” kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan. "Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta," tandas Hendrana.


Sementara itu, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Mujiono Oetojo mengatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah alkes yang dimiliki Pemprov DKI.

Data terakhir yang ia dapat ada sebanyak 2,8 juta alkes yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di tahun 2016. Belum lagi di puskesmas-puskesmas. Jumlah alkes di DKI Jakarta juga belum ada datanya.

“Dengan adanya badan pengawas kalibrasi ini nanti akan diketahui jumlah total alkes yang sesungguhnya di DKI Jakarta, dan kemudian berapa jumlah alkes yang sudah dikalibrasi,” terang Mujiono.

Selain sebagai pengawas, ia mengharapkan badan tersebut juga dapat melakukan tindakan tegas sebagai sanksi bagi Puskesmas atau RSUD yang lalai.

“Karena ini jadi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dijalankan dengan baik, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” tandas Mujiono. [PJ/yss]

 

 


Komentar


Hiburan - 21 jam yang lalu

Launching MARS FORWAN dan Halal Bihalal, Meriah dan Sukses Dihadiri Penyanyi dan Bintang Film

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Forum Wartawan Hiburan atau yang biasa dikenal dengan Forwan, sukses menggelar acara..
Sosok - 1 hari yang lalu

Bupati Tambrauw Gabriel Asem, Penjaga Hutan Adat yang Dielu-elukan Masyarakat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Belum satu bulan, Gabriel Asem melepas jabatannya sebagai Bupati Tambrauw, Papua Barat..
Jakarta Timur - 1 hari yang lalu

Poliklinik ‘Rumah Bersinar’ Puskesmas Cakung Terapkan One Stop Service TBC

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Operasional pelayanan Poliklinik Rumah Bersinar Puskesmas Cakung Jakarta Timur, kini..
Jakarta Timur - 1 hari yang lalu

Kampung Gembira Berdiri di Lahan Pasar Gembrong

Porosjakarta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai pembangunan Desa Gembira Gembrong di Cipinang..
Kepulauan Seribu - 2 hari yang lalu

Bupati Pulau Seribu : Tidak Ada Helipad Siluman yang Ada Mempercantik Pulau Panjang

Porosjakarta.com - Isu mengenai adanya helipad ilegal di Pulau Panjang Kepulauan Seribu dibantah keras oleh Junaedi..
Rumah Sakit - 2 hari yang lalu

Pelayanan RSPI Sulianti Suroso dengan Kasih Kunci Kesembuhan Pasien TB

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Layanan TB RO di RSPI Sulianti Saroso adalah layanan kesehatan yang berbasis patient care..
Rumah Sakit - 3 hari yang lalu

Pejuang Kesembuhan TB, Banjir Diterjang Jarak Tak Dihirau

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA  – Pak Adi warga RW. 007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari Jakarta..
Nusantara - 4 hari yang lalu

Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw: Rencana Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni Sudah Diamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

POROSJAKARTA.COM , JAKARTA - Terkait dengan rencana pemindahan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bituni yang..
Metro - 5 hari yang lalu

Napak Tilas Bung Karno dari Pegangsaan ke Pamarayan

POROSJAKARTA.COM - Forum Soekarnois bersama komunitas sejarawan melakukan napak tilas perjalanan Bung Karno di..
Metro - 1 minggu yang lalu

Gilbert Simanjuntak : Anies Baswedan Baiknya Lempar Handuk Saja

POROSJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terbuka menyatakan bahwa Jakarta adalah kota paling..
Lihat Semua

Close





Close
Close
Close