Selasa, 07 April 2020 WIB

DPRD DKI Jakarta Minta Dinkes Lakukan Kalibrasi Alkes di RS dan Puskesmas

Oleh : Merwyn Golan | Kamis, 14 Maret 2019 | 13:29 WIB


(Foto: PJ /Yss) Audiensi Alfakes dengan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial

POROSJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menghindari salah diagnosa awal, Komisi E DPRD DKI mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Karena diduga, hampir semua alat kesehatan di puskesmas kecamatan dan kelurahan belum di kalibrasi.

Kalibrasi sendiri adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsiten dengan instrumen lainnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial, mengatakan kalibrasi alat kesehatan (alkes) sangat penting dilakukan. Karena bila tidak dilakukan kalibrasi, sebaik apa pun peralatan medis yang dimiiliki puskesmas dan RSUD tidak dapat menjamin alkes itu bekerja dengan optimal.

"Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alkes tersebut. Jadi dapat menghindari salah diagnosa di awal. Karena puskesmas itu kan garda terdepat dalam pengobatan masyarakat,” kata Syahrial di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, lanjut Syahrial, pasal 16 mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang. "Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat," ujar Syahrial.

 

Saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, kemarin, Selasa (12/2/2019), Syahrial mendapatkan informasi alkes di puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta belum di kalibrasi sama sekali. Sementara untuk RSUD sudah dilakukan kalibrasi.

"Puskesmas belum sama sekali. RSUD sudah. Sekarang puskesmas jadi prioritas kita untuk melakukan kalibrasi. Saya akan desak Dinkes DKI untuk segera melakukan kalibrasi alkes puskesmas. Kalau kita biarkan saja, potensi membahayakan masyarakat besar sekali,” ujar Syahrial.

Syahrial juga akan meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah di kalibrasi. "Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah di kalibrasi atau tidak,” tukas Syahrial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta dipastikan sangat banyak, belum lagi alkes yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

"Total alkes di rumah sakit negeri dan puskesmas di Jakarta masih gelap. Kami juga belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainya. Makanya kami usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas,” kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan. "Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta," tandas Hendrana.


Sementara itu, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Mujiono Oetojo mengatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah alkes yang dimiliki Pemprov DKI.

Data terakhir yang ia dapat ada sebanyak 2,8 juta alkes yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di tahun 2016. Belum lagi di puskesmas-puskesmas. Jumlah alkes di DKI Jakarta juga belum ada datanya.

“Dengan adanya badan pengawas kalibrasi ini nanti akan diketahui jumlah total alkes yang sesungguhnya di DKI Jakarta, dan kemudian berapa jumlah alkes yang sudah dikalibrasi,” terang Mujiono.

Selain sebagai pengawas, ia mengharapkan badan tersebut juga dapat melakukan tindakan tegas sebagai sanksi bagi Puskesmas atau RSUD yang lalai.

“Karena ini jadi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dijalankan dengan baik, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” tandas Mujiono. [PJ/yss]

 

 


Komentar


Bodetabek - 3 jam yang lalu

Ketua DPR Apresiasi Jokowi tentang Kawal Distribusi APD (Alat Pelindung Diri) Agar Tepat Sasaran

Porosjakarta.com, Senayan - DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa..
Televisi - 2 hari yang lalu

KPID Se-Indonesia: Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah!

Porosjakarta.com, Gambir - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

Porosjakarta.com, Slipi -  Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT..
Bodetabek - 4 hari yang lalu

Mendesak, Menkes Didorong Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin *mengapresiasi* kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah..
Televisi - 4 hari yang lalu

Pakar Hukum Pidana: Lembaga Penyiaran Ninmedia Tidak Dapat Dipidana Menggunakan UU ITE

porosjakarta.com, Gambir -  Pakar Hukum Pidana dari UNPAD, Nella Sumika Putri, menilai vonis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Pengamat Hukum Siber menyayangkan Vonis PN Jakbar terhadap Ninmedia yang abaikan pendapat Ahli ITE dan Kemenkominfo

Porosjakarta.com, Gambir -Teguh Arifiyadi sebagai Pengamat Hukum Siber menghormati putusan majelis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

ICTA dan GOTV Kabel Protes Putusan PN Jakbar Soal Ninmedia

Porosjakarta.com, Gambir -Sekretaris Jenderal Indonesia Cable TV Association (ICTA) Mulyadi Mursali dan Sekretaris..
Televisi - 1 minggu yang lalu

KPID: Lembaga Penyiaran Berlangganan berizin telah Bantu Masyarakat Daerah akses informasi

Porosjakarta.com, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, Joshua..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Ahli Hukum Media: Undang-Undang ITE hadir bukan untuk mengatur Penyiaran

Jakarta –Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai digunakan untuk menjangkau penyiaran telah..
Jakarta Utara - 3 minggu yang lalu

Warga Keluhkan Mobil Parkir Di Bahu Jalan Pemukiman

  JAKARTA- Ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan adanya mobil-mobil pibadi yang parkir di depan rumah..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close