Rabu, 21 April 2021 WIB

DPRD DKI Jakarta Minta Dinkes Lakukan Kalibrasi Alkes di RS dan Puskesmas

Oleh : Merwyn Golan | Kamis, 14 Maret 2019 | 13:29 WIB


(Foto: PJ /Yss) Audiensi Alfakes dengan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial

POROSJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menghindari salah diagnosa awal, Komisi E DPRD DKI mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Karena diduga, hampir semua alat kesehatan di puskesmas kecamatan dan kelurahan belum di kalibrasi.

Kalibrasi sendiri adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsiten dengan instrumen lainnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial, mengatakan kalibrasi alat kesehatan (alkes) sangat penting dilakukan. Karena bila tidak dilakukan kalibrasi, sebaik apa pun peralatan medis yang dimiiliki puskesmas dan RSUD tidak dapat menjamin alkes itu bekerja dengan optimal.

"Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alkes tersebut. Jadi dapat menghindari salah diagnosa di awal. Karena puskesmas itu kan garda terdepat dalam pengobatan masyarakat,” kata Syahrial di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, lanjut Syahrial, pasal 16 mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang. "Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat," ujar Syahrial.

 

Saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, kemarin, Selasa (12/2/2019), Syahrial mendapatkan informasi alkes di puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta belum di kalibrasi sama sekali. Sementara untuk RSUD sudah dilakukan kalibrasi.

"Puskesmas belum sama sekali. RSUD sudah. Sekarang puskesmas jadi prioritas kita untuk melakukan kalibrasi. Saya akan desak Dinkes DKI untuk segera melakukan kalibrasi alkes puskesmas. Kalau kita biarkan saja, potensi membahayakan masyarakat besar sekali,” ujar Syahrial.

Syahrial juga akan meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah di kalibrasi. "Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah di kalibrasi atau tidak,” tukas Syahrial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta dipastikan sangat banyak, belum lagi alkes yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

"Total alkes di rumah sakit negeri dan puskesmas di Jakarta masih gelap. Kami juga belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainya. Makanya kami usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas,” kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan. "Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta," tandas Hendrana.


Sementara itu, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Mujiono Oetojo mengatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah alkes yang dimiliki Pemprov DKI.

Data terakhir yang ia dapat ada sebanyak 2,8 juta alkes yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di tahun 2016. Belum lagi di puskesmas-puskesmas. Jumlah alkes di DKI Jakarta juga belum ada datanya.

“Dengan adanya badan pengawas kalibrasi ini nanti akan diketahui jumlah total alkes yang sesungguhnya di DKI Jakarta, dan kemudian berapa jumlah alkes yang sudah dikalibrasi,” terang Mujiono.

Selain sebagai pengawas, ia mengharapkan badan tersebut juga dapat melakukan tindakan tegas sebagai sanksi bagi Puskesmas atau RSUD yang lalai.

“Karena ini jadi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dijalankan dengan baik, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” tandas Mujiono. [PJ/yss]

 

 


Komentar


Jakarta Utara - 2 hari yang lalu

Warung Bersaudara, Buka Kembali Dengan Nama 'WARSO', Waroeng Basodara, Sediakan Beragam Menu

POROSJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Toleransi dalam beragama membuat hidup lebih indah, rukun dan damai, tidak..
Nusantara - 5 hari yang lalu

Rencana Membangun Bandara Antariksa Di Biak Indonesia Targetkan Ekonomi Keantariksaan Salah Satu Penggerak Pertumbuhan Menuju Indonesia Emas 2040

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA -  Dalam rangka  persiapan Kabupaten Biak menuju Kota Antariksa, Bupati Biak..
Bodetabek - 6 hari yang lalu

OmnibusLaw Watch Bela Rakyat dalam Bidang Pertanahan

POROSJAKARTA.COM, BOGOR - Memenuhi rasa keadilan dan meminimalisir adanya penguasaan lahan oleh sekecil kelompok..
Musik - 1 minggu yang lalu

Band Baru dengan Rasa Rindu

POROSJAKARTA.COM - Pendatang baru di pentas musik Indonesia dan belum memiliki payung label rekaman, memberanikan..
Jakarta Pusat - 2 minggu yang lalu

Ditjen Pothan Kemhan Gelar Rakor dan Konsolidasi Kader Bela Negara Se-Indonesia

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Dalam rangka mendukung Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta terwujudnya pemahaman..
Bodetabek - 3 minggu yang lalu

Ketum Kosgoro 1957 Tekankan untuk Terus Berbagi di Tengah Pandemi Corona

POROSJAKARTA.COM, BOGOR - Ketua Umum (Ketum) Kosgoro 1957 sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Kegiatan Art Jo Golf..
Jakarta Timur - 3 minggu yang lalu

FKMPP : Para Koruptor Jangan Bersembunyi Dibalik Separatis – KKB di Papua dan Papua Barat

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP), Benny Marthen Maran, menyeruhkan..
Jakarta Timur - 1 bulan yang lalu

CV.Mida Mas Gugat Pailit PT.Gaya Makmur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

POROSJAKARTA. COM- Tidak punya itikad baik untuk membayar hutang CV.Mida Mas ajukan Gugatan Pailit terhadap PT. Gaya..
Jakarta Selatan - 2 bulan yang lalu

Indeks Korupsi Turun, Pemerintah Optimalkan Pencegahan Sistem OSS

POROSJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Pemerintah mengingatkan kepada pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) agar..
Nusantara - 2 bulan yang lalu

Semangat Hulondtalo Moawota, Pengurus Lamahu Terbentuk

POROSJAKARTA.COM, CAWANG -Setelah melewati berbagai tahap dinamika, organisasi paguyuban Gorontalo rantau Huyula..
Lihat Semua

Close





Close
Close
Close