Kamis, 29 September 2022 WIB

DPRD DKI Jakarta Minta Dinkes Lakukan Kalibrasi Alkes di RS dan Puskesmas

Oleh : Merwyn Golan | Kamis, 14 Maret 2019 | 13:29 WIB


(Foto: PJ /Yss) Audiensi Alfakes dengan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial

POROSJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menghindari salah diagnosa awal, Komisi E DPRD DKI mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Karena diduga, hampir semua alat kesehatan di puskesmas kecamatan dan kelurahan belum di kalibrasi.

Kalibrasi sendiri adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsiten dengan instrumen lainnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial, mengatakan kalibrasi alat kesehatan (alkes) sangat penting dilakukan. Karena bila tidak dilakukan kalibrasi, sebaik apa pun peralatan medis yang dimiiliki puskesmas dan RSUD tidak dapat menjamin alkes itu bekerja dengan optimal.

"Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alkes tersebut. Jadi dapat menghindari salah diagnosa di awal. Karena puskesmas itu kan garda terdepat dalam pengobatan masyarakat,” kata Syahrial di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, lanjut Syahrial, pasal 16 mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang. "Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat," ujar Syahrial.

 

Saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, kemarin, Selasa (12/2/2019), Syahrial mendapatkan informasi alkes di puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta belum di kalibrasi sama sekali. Sementara untuk RSUD sudah dilakukan kalibrasi.

"Puskesmas belum sama sekali. RSUD sudah. Sekarang puskesmas jadi prioritas kita untuk melakukan kalibrasi. Saya akan desak Dinkes DKI untuk segera melakukan kalibrasi alkes puskesmas. Kalau kita biarkan saja, potensi membahayakan masyarakat besar sekali,” ujar Syahrial.

Syahrial juga akan meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah di kalibrasi. "Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah di kalibrasi atau tidak,” tukas Syahrial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta dipastikan sangat banyak, belum lagi alkes yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

"Total alkes di rumah sakit negeri dan puskesmas di Jakarta masih gelap. Kami juga belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainya. Makanya kami usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas,” kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan. "Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta," tandas Hendrana.


Sementara itu, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Mujiono Oetojo mengatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah alkes yang dimiliki Pemprov DKI.

Data terakhir yang ia dapat ada sebanyak 2,8 juta alkes yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di tahun 2016. Belum lagi di puskesmas-puskesmas. Jumlah alkes di DKI Jakarta juga belum ada datanya.

“Dengan adanya badan pengawas kalibrasi ini nanti akan diketahui jumlah total alkes yang sesungguhnya di DKI Jakarta, dan kemudian berapa jumlah alkes yang sudah dikalibrasi,” terang Mujiono.

Selain sebagai pengawas, ia mengharapkan badan tersebut juga dapat melakukan tindakan tegas sebagai sanksi bagi Puskesmas atau RSUD yang lalai.

“Karena ini jadi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dijalankan dengan baik, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” tandas Mujiono. [PJ/yss]

 

 


Komentar


21 jam yang lalu

Bitcoin Sedang Volatil, CAD Stop Mining Sementara Namun Tetap Maintenance Mesin

POROSJAKARTA.COM - Pergerakan harga Bitcoin yang volatil membuat para pelaku bisnis Crypto yang sedang tren ini harus..
Jakarta Selatan - 1 hari yang lalu

KPK Dituntut Jemput Paksa Lukas Enembe, Serta Usut Tuntas Tambang Emas Ilegal Miliknya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh di Papua, dan Lembaga LSM mendesak KPK untuk menjemput paksa..
Seleberita - 2 hari yang lalu

Ada 'Macan' di Ulang Tahun Lucie LC

POROSJAKARTA.COM, TANGERANG. Ulang tahun adalah tradisi yang dirayakan masyarakat sedunia. Jika seseorang sampai pada..
Metro - 2 hari yang lalu

Anak Buah Prabowo Sebut Puan Calon Presiden Terkuat

Porosjakarta.com, Pengamat wisata politik Arief Poyuono mengungkapkan, Puan Maharani memiliki kans paling besar untuk..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

MAKI Beberkan Lukas Enembe Sering Naik Jet Pribadi ke Luar Negeri

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membeberkan 24 perjalanan Lukas Enembe dalam dan..
Film - 3 hari yang lalu

Tidak Ada Film Laga, FFWI 2022 Tetapkan 54 Film Nasional Masuk Tahap Penjurian

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) ke-12, gelaran festival perfilman yang..
Musik - 3 hari yang lalu

Antonino Salerno, Bule Asal Italia Rilis Lagu Minang

POROSJAKARTA.COM, PADANG – Belantika musik Minang sedang dibikin heboh dengan beredarnya sebuah video di..
Jakarta Timur - 4 hari yang lalu

Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman : Lukas Enembe Berjudi di Tiga Negara

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Koordiantor Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan Gubernur..
Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Kasum TNI Dengarkan Langsung Persoalan Prajurit TNI di Lebanon

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Kasum TNI Letjen Eko Margiyono melakukan kunjungan kerja meninjau langsung Prajurit TNI..
Bodetabek - 5 hari yang lalu

Pentingnya Jaminan Sosial Bagi Orang dengan TBC-RO dalam Mengurangi Beban Biaya Katastropik

Porosjakarta.com, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) melaksanakan kegiatan diseminasi Policy Brief mengenai..
Lihat Semua

Close




Indeks

Close
Close
Close