Selasa, 22 Oktober 2019 WIB

DPRD DKI Jakarta Minta Dinkes Lakukan Kalibrasi Alkes di RS dan Puskesmas

Oleh : Merwyn Golan | Kamis, 14 Maret 2019 | 13:29 WIB


(Foto: PJ /Yss) Audiensi Alfakes dengan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial

POROSJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menghindari salah diagnosa awal, Komisi E DPRD DKI mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Karena diduga, hampir semua alat kesehatan di puskesmas kecamatan dan kelurahan belum di kalibrasi.

Kalibrasi sendiri adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsiten dengan instrumen lainnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial, mengatakan kalibrasi alat kesehatan (alkes) sangat penting dilakukan. Karena bila tidak dilakukan kalibrasi, sebaik apa pun peralatan medis yang dimiiliki puskesmas dan RSUD tidak dapat menjamin alkes itu bekerja dengan optimal.

"Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alkes tersebut. Jadi dapat menghindari salah diagnosa di awal. Karena puskesmas itu kan garda terdepat dalam pengobatan masyarakat,” kata Syahrial di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, lanjut Syahrial, pasal 16 mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang. "Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat," ujar Syahrial.

 

Saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, kemarin, Selasa (12/2/2019), Syahrial mendapatkan informasi alkes di puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta belum di kalibrasi sama sekali. Sementara untuk RSUD sudah dilakukan kalibrasi.

"Puskesmas belum sama sekali. RSUD sudah. Sekarang puskesmas jadi prioritas kita untuk melakukan kalibrasi. Saya akan desak Dinkes DKI untuk segera melakukan kalibrasi alkes puskesmas. Kalau kita biarkan saja, potensi membahayakan masyarakat besar sekali,” ujar Syahrial.

Syahrial juga akan meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah di kalibrasi. "Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah di kalibrasi atau tidak,” tukas Syahrial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta dipastikan sangat banyak, belum lagi alkes yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

"Total alkes di rumah sakit negeri dan puskesmas di Jakarta masih gelap. Kami juga belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainya. Makanya kami usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas,” kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan. "Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta," tandas Hendrana.


Sementara itu, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Mujiono Oetojo mengatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah alkes yang dimiliki Pemprov DKI.

Data terakhir yang ia dapat ada sebanyak 2,8 juta alkes yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di tahun 2016. Belum lagi di puskesmas-puskesmas. Jumlah alkes di DKI Jakarta juga belum ada datanya.

“Dengan adanya badan pengawas kalibrasi ini nanti akan diketahui jumlah total alkes yang sesungguhnya di DKI Jakarta, dan kemudian berapa jumlah alkes yang sudah dikalibrasi,” terang Mujiono.

Selain sebagai pengawas, ia mengharapkan badan tersebut juga dapat melakukan tindakan tegas sebagai sanksi bagi Puskesmas atau RSUD yang lalai.

“Karena ini jadi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut tidak dijalankan dengan baik, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” tandas Mujiono. [PJ/yss]

 

 


Komentar


Khas - 7 jam yang lalu

Babe Sanwani: Jawara Betawi Pitung Cilik, Siap Pertahankan Budaya

Porosjakarta.com. Depok. Mempertahankan budaya lokal, menjadi salah satu kewajiban anak-anak bangsa karena itu..
Bisnis - 12 jam yang lalu

KPID Kawal Kepentingan Masyarakat Perbatasan dan Daerah Terpencil

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerataan informasi masih menjadi problem penting yang harus diselesaikan. Provinsi..
Khas - 2 hari yang lalu

Ketum DPP GANN Sangaji Minta Para Pegiat Anti Narkoba Laksanakan P4GN Secara Mandiri

Porosjakarta.com.jakarta. Ketua Umum DPP LSM Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Fakhrudin Sanghaji Bima berharap..
Bodetabek - 2 hari yang lalu

Hadir Lagi! Jambore Santri Nusantara di Ponpes Cinta Rasul Bogor

PorosJakarta.com.Bogor. PC RMI-NU Kabupaten Bogor menyelenggarakan kembali Jambore Santri Nusantara kali kedua...
Bisnis - 3 hari yang lalu

EMTEK Group Kriminalisasi UKM TV Kabel Berizin di Wilayah Perbatasan NKRI

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Perwakilan dari Mahasiswa Pemuda - Penyiaran Indonesia (MPR-PI) menyayangkan adanya..
Nusantara - 4 hari yang lalu

Merasa Didhalimi, Keluarga Pendiri Bangsa M Natsir Mohon Keadilan

Porosjakarta.com. Kebayoran Baru. Keluarga Pendiri bangsa dan Pahlawan Negara, Mohammad Natsir, menyampaikan secara..
Seleberita - 4 hari yang lalu

Fakta Kasus Artis Vicky Nitinegoro ! Sudah Ramai Diberitakan Narkoba, Hasil Tes Urine Negarif

Porosjakarta.com.jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, dari hasil pemeriksaan ternyata artis..
Bisnis - 5 hari yang lalu

Ketua ISKI: KPI, segera tindaklanjuti Rekomendasi Siaran Free To Air Gratis di TV Parabola dan Kabel!

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - KPI telah mengeluarkan rekomendasi Rakornas bahwa siaran free to air Gratis di Lembaga..
Bisnis - 6 hari yang lalu

Terkait Siaran Gratis, Fokus Ornop Inhil Dukung Kebijakan KPI

POROSJAKARTA.COM, TEMBILAHAN - Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Ibnu Sanjaya..
Hiburan - 6 hari yang lalu

Gentra Lestari Budaya Bakal Menggelar Festival Tari Kreativitas di Bandung

PorosJakarta.com, Bandung. Gentra Lestari Budaya (GLB)  bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close