Jumat, 22 Nopember 2019 WIB

KPI Perjuangkan Hak Rakyat: Siaran Free To Air Gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan

Oleh : Iast Gunawan | Senin, 14 Oktober 2019 | 12:25 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menggolkan kebijakan pro rakyat, dalam keputusan rakornas KPI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tahun 2019, KPI telah bersikap tegas dan mengeluarkan rekomendasi, siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Ketegasan sikap KPI bertujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia di berbagai pelosok negeri yang belum terpapar siaran tv swasta free to air.

Kebijakan pro rakyat ini ditandatangani Yuliandre Darwis, ketua KPI Pusat periode 2016-2019 dan telah mendapatkan dukungan luas publik Indonesia. Akademisi berbagai perguruan tinggi negeri telah menyatakan dukungan terhadap kebijakan KPI ini. KPID berbagai daerah terus mengawal kebijakan pro rakyat ini.

Komisioner KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno  menyatakan, KPID Jatim mendukung rekomendasi tersebut karena rekomendasi tersebut  merupakan bagian dari permasalahan yang sedang dihadapi Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Jawa timur, dan juga pemirsa LPB di Jawa Timur.

“Ini bicara keadilan dan hak mereka di bidang penyiaran,  masalah ini yang sedang KPID Jawa Timur perjuangkan. Apalagi UU Penyiaran Pasal 26 ayat (2) huruf b berbicara mengenai keharusan LPB di Indonesia untuk menyiarkan sedikitnya 10 persen dari siaran mereka untuk menyiarkan siaran lokal”, tegasnya.

Lebih lanjut Yosua mengatakan, kepentingan KPI dan KPID adalah kepentingan masyarakat, KPI adalah perwakilan masyarakat.

“Di Jatim banyak daerah yang mengalami blank spot area, siaran-siaran televisi terrestrial tidak dapat diterima dengan baik, masyarakat membutuhkan televisi berlangganan. Perjuangan kawan kawan LPB untuk bisa menyiarkan televisi berlangganan agar masyarakat terpenuhi haknya terkait dengan dunia penyiaran sangat luar biasa,” ujar Yosua. 

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan. Dia dalam berbagai pemberitaan menyatakan bahwa sikap KPI ini karena KPI sedang  menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan, yang hanya bisa mengakses siaran tv swasta menggunakan perangkat parabola dan berlangganan tv kabel.

“ Tv-tv swasta free to air banyak yang belum membangun pemancar terrestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam berbagai media, akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia telah mengapresiasi kebijakan KPI ini. Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar, Prof. Dr. Judhariksawan, SH., MH, Guru Besar Komunikasi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, Prof. Dr. Alo Liliweri, dosen komunikasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Achmad Abdul Basith, S.Sos, M.Si, Pakar Komunikasi Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru, Dr. Suyanto, MSc, dan Pakar Komunikasi Universitas Andalas (UNAND) Padang, Dr. Elva Ronaning Roem, S.Sos., M.Si telah memberikan dukungannya kepada KPI agar menerapkan siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan untuk pemerataan informasi. []


Komentar


Jak Info - 2 hari yang lalu

Pemprov DKI Jakarta melakukan serangkaian pencegahan untuk antisipasi datangnya genangan air yang tinggi.

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Beberapa hari ini, sudah kelihatan musim hujan tengah datang di Jakarta. Pemprov DKI..
Sosok - 3 hari yang lalu

Kadiv Humas Polri Pimpin Upacara Pelantikan Karopenmas Polri

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal memimpin langsung upacara..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Menurunnya Jumlah Suara Pada Pemilu Lalu, Tokoh Adat Papua Bertekad Bertemu Ketua Fraksi Partai Demokrat di Jakarta

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Menurunnya secara siknifikan suara dan kuarsi DPRD Partai Demokrat di seluruh..
Metro - 1 minggu yang lalu

Ini Sosok Penabrak Grabwheel di Senayan

Porosjakarta.com, Senayan - Tabrakan yang menyebabkan pengendara Grabwheel tewas akhirnya terungkap siapa sosok yang..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Fahira Idris: Jakarta Punya Potensi Jadi Kota Ramah Sepeda

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA.Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan ibu kota sebagai tempat..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Prof. Rokhmin Dahuri Mengajak FP2TPKI Membangun Sektor Kemaritiman

POROSJAKARTA.COM, PURWOKERTO - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) bekerja..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Napak Tilas Sejarah Digelar PDI Perjuangan Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2019, Dewan Pimpinan Cabang..
Nusantara - 2 minggu yang lalu

Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI, Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Harus Mampu Meningkatkan Inovasi Kelautan

POROSJAKARTA.COM, MALUKU – Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI)  menyelenggarakan Pertemuan..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close