Sabtu, 04 Juli 2020 WIB

KPI Perjuangkan Hak Rakyat: Siaran Free To Air Gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan

Oleh : Iast Gunawan | Senin, 14 Oktober 2019 | 12:25 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menggolkan kebijakan pro rakyat, dalam keputusan rakornas KPI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tahun 2019, KPI telah bersikap tegas dan mengeluarkan rekomendasi, siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Ketegasan sikap KPI bertujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia di berbagai pelosok negeri yang belum terpapar siaran tv swasta free to air.

Kebijakan pro rakyat ini ditandatangani Yuliandre Darwis, ketua KPI Pusat periode 2016-2019 dan telah mendapatkan dukungan luas publik Indonesia. Akademisi berbagai perguruan tinggi negeri telah menyatakan dukungan terhadap kebijakan KPI ini. KPID berbagai daerah terus mengawal kebijakan pro rakyat ini.

Komisioner KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno  menyatakan, KPID Jatim mendukung rekomendasi tersebut karena rekomendasi tersebut  merupakan bagian dari permasalahan yang sedang dihadapi Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Jawa timur, dan juga pemirsa LPB di Jawa Timur.

“Ini bicara keadilan dan hak mereka di bidang penyiaran,  masalah ini yang sedang KPID Jawa Timur perjuangkan. Apalagi UU Penyiaran Pasal 26 ayat (2) huruf b berbicara mengenai keharusan LPB di Indonesia untuk menyiarkan sedikitnya 10 persen dari siaran mereka untuk menyiarkan siaran lokal”, tegasnya.

Lebih lanjut Yosua mengatakan, kepentingan KPI dan KPID adalah kepentingan masyarakat, KPI adalah perwakilan masyarakat.

“Di Jatim banyak daerah yang mengalami blank spot area, siaran-siaran televisi terrestrial tidak dapat diterima dengan baik, masyarakat membutuhkan televisi berlangganan. Perjuangan kawan kawan LPB untuk bisa menyiarkan televisi berlangganan agar masyarakat terpenuhi haknya terkait dengan dunia penyiaran sangat luar biasa,” ujar Yosua. 

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan. Dia dalam berbagai pemberitaan menyatakan bahwa sikap KPI ini karena KPI sedang  menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan, yang hanya bisa mengakses siaran tv swasta menggunakan perangkat parabola dan berlangganan tv kabel.

“ Tv-tv swasta free to air banyak yang belum membangun pemancar terrestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam berbagai media, akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia telah mengapresiasi kebijakan KPI ini. Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar, Prof. Dr. Judhariksawan, SH., MH, Guru Besar Komunikasi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, Prof. Dr. Alo Liliweri, dosen komunikasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Achmad Abdul Basith, S.Sos, M.Si, Pakar Komunikasi Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru, Dr. Suyanto, MSc, dan Pakar Komunikasi Universitas Andalas (UNAND) Padang, Dr. Elva Ronaning Roem, S.Sos., M.Si telah memberikan dukungannya kepada KPI agar menerapkan siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan untuk pemerataan informasi. []


Komentar


Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Sidang PHK PT Tech Data, Bukti Surat Tambahan Penggugat Salah

POROSJAKARTA.COM, SENEN - Persidangan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

LIRA Buka Kantor Baru Brikom, Bentengnya Pancasila

POROSJAKARTA.COM, KELAPA GADING - Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal mengucapkan terima kasih kepada Gubernur LSM LIRA..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Jadi Narasumber Talk Show, Rusli Ingin Hidupkan Beleuto Gantikan Masker

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Keberhasilan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam hal pencegahan dan penekanan kasus..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Suasana Kondusif di Papua Jangan Diganggu Oleh Rencana Putusan Bagi 7 Warga Papua

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Suasana kondusif di Papua saat ini diharapkan tidak diganggu oleh rencana pembacaan..
Metro - 3 minggu yang lalu

Webinar Indopolling : Pilkada Serentak 2020 Sebuah Keniscayaan

 POROSJAKARTA.com-Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada Serentak..
Metro - 3 minggu yang lalu

Hasanuddin Bantah Pernyataan Ahmad Yani Soal Ketua Panja RUU HIP

POROSJAKARTA,SENAYAN- Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin membantah pernyataan mantan Politisi Partai Persatuan..
Jakarta Pusat - 1 bulan yang lalu

FKBN Kemhan RI Gelar Apel Khusus Halal Bi Halal

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Keluarga Besar Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kemhan RI menggelar apel pasukan sekaligus..
Sosok - 1 bulan yang lalu

Begini Kisah Perjalanan Hidup Rusli Habibie Hingga Jadi Gubernur

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membagikan kisah perjalanan hidupnya sejak ia kecil..
Jakarta Selatan - 1 bulan yang lalu

Kirim Puluhan Karangan Bunga, Korban KSP Indosurya Cipta Dukung Polisi Tuntaskan Kasus

Porosjakarta.com, Kebayoran Baru – Ada pemandangan berbeda di halaman gedung Bareskrim Polri di Jalan..
Nusantara - 1 bulan yang lalu

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Buktinya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, melakukan klarifikasi ke KPK Pusat atas dugaan korupsi..
Lihat Semua

Close





Close
Close