Jumat, 22 Nopember 2019 WIB

KPID Jabar : Siaran gratis bisa atasi Blank Spot di daerah Marjinal

Oleh : Iast Gunawan | Selasa, 15 Oktober 2019 | 15:00 WIB


Wakil Ketua KPID Jabar, Dadan Saputra

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Penerapan kebijakan free to air atau siaran gratis bagi lembaga penyiaran berlangganan dinilai bisa menjadi solusi terhadap permasalahan blank spot atau belum adanya frekuensi penyiaran yang bisa diterima warga di berbagai daerah.

Namun, kebijakan free to air atau siaran gratis bagi lembaga penyiaran berlangganan ini belum didistribusikan secara merata ke daerah ekonomi yang marjinal atau terpinggirkan. Seperti RRI dan TVRI yang didanai negara belum membangun infrstruktur penyiaran secara merata di daerah-daerah ini. TV Parabola dan kabel mengisi peran ini, meratakan informasi ke seluruh pelosok negeri.

Demikian diungkapkan Wakil ketua KPID Jabar, Dadan Saputra dalam rilis yang diterima Selasa (15/10) di Jakarta.

“Dengan adanya Siaran gratis bisa atasi Blank Spot dan semestinya tak ada persoalan ketika free to air didistribusikan oleh lembaga penyiaran berlangganan untuk daerah terluar, daerah terdepan atau daerah daerah blank spot. RRI dan TVRI tak membangun infrastruktur di daerah daerah itu, karena keterbatasan anggaran. Masa ketika ada teman teman TV berlangganan yang memenuhi kebutuhan informasi ini dibebani pembiayaan,” ucapnya. 

Dadan menegaskan, berdasar Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat berhak atas informasi. Siaran free to air kata Dadan, adalah siaran lembaga penyiaran yang pembiayaannya dari iklan, pakemnya mestinya pada saat mengambil dari iklan tidak mengambil iuran dari pelanggan, sebaiknya free to air tidak mengambil bagian dari pelanggan dengan alasan apapun.

“Umpamanya karena konten kontennya didistribusikan oleh lembaga penyiaran berlangganan maka minta bagian, dari fungsi ekonomi tersebut, itu melanggar pakem. Kalau ada lembaga penyiaran free to air mengatakan, kami melakukan produksi mengeluarkan biaya yang besar, publik juga tak pernah mempersoalkan berapa keuntungan dari program ketika iklannya sangat semarak.  Free to air seharusnya tunduk pada pakemnya,” tegas dadan.

Sementara itu menurut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur (Jatim), Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, kepentingan KPI dan KPID adalah kepentingan masyarakat. KPI adalah perwakilan masyarakat. Apalagi, lanjutnya, di Jatim juga masih banyak daerah yang mengalami blank spot area.

"Siaran-siaran televisi terestrial tidak dapat diterima dengan baik, masyarakat membutuhkan televisi berlangganan. Perjuangan kawan kawan LPB untuk bisa menyiarkan televisi berlangganan agar masyarakat terpenuhi haknya terkait dengan dunia penyiaran sangat luar biasa," ujar Yosua, seraya menambahkan UU Penyiaran Pasal 26 ayat (2) huruf b berbicara mengenai keharusan LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) di Indonesia untuk menyiarkan sedikitnya 10 persen dari siaran mereka untuk menyiarkan siaran lokal.

Hal yang sama juga dikatakan, Wakil Ketua KPID Riau Hisam Setiawan menyatakan bahwa sikap KPI tersebut sedang menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan yang hanya bisa mengakses siaran tv swasta menggunakan perangkat parabola dan berlangganan TV kabel.

"TV-TV swasta free to air banyak yang belum membangun pemancar terestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan," ujarnya. [*/PJ]


Komentar


Jak Info - 2 hari yang lalu

Pemprov DKI Jakarta melakukan serangkaian pencegahan untuk antisipasi datangnya genangan air yang tinggi.

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Beberapa hari ini, sudah kelihatan musim hujan tengah datang di Jakarta. Pemprov DKI..
Sosok - 3 hari yang lalu

Kadiv Humas Polri Pimpin Upacara Pelantikan Karopenmas Polri

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal memimpin langsung upacara..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Menurunnya Jumlah Suara Pada Pemilu Lalu, Tokoh Adat Papua Bertekad Bertemu Ketua Fraksi Partai Demokrat di Jakarta

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Menurunnya secara siknifikan suara dan kuarsi DPRD Partai Demokrat di seluruh..
Metro - 1 minggu yang lalu

Ini Sosok Penabrak Grabwheel di Senayan

Porosjakarta.com, Senayan - Tabrakan yang menyebabkan pengendara Grabwheel tewas akhirnya terungkap siapa sosok yang..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Fahira Idris: Jakarta Punya Potensi Jadi Kota Ramah Sepeda

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA.Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan ibu kota sebagai tempat..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Prof. Rokhmin Dahuri Mengajak FP2TPKI Membangun Sektor Kemaritiman

POROSJAKARTA.COM, PURWOKERTO - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) bekerja..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Napak Tilas Sejarah Digelar PDI Perjuangan Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2019, Dewan Pimpinan Cabang..
Nusantara - 2 minggu yang lalu

Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI, Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Harus Mampu Meningkatkan Inovasi Kelautan

POROSJAKARTA.COM, MALUKU – Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI)  menyelenggarakan Pertemuan..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close