Kamis, 04 Juni 2020 WIB

KPID Jabar : Siaran gratis bisa atasi Blank Spot di daerah Marjinal

Oleh : Iast Gunawan | Selasa, 15 Oktober 2019 | 15:00 WIB


Wakil Ketua KPID Jabar, Dadan Saputra

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Penerapan kebijakan free to air atau siaran gratis bagi lembaga penyiaran berlangganan dinilai bisa menjadi solusi terhadap permasalahan blank spot atau belum adanya frekuensi penyiaran yang bisa diterima warga di berbagai daerah.

Namun, kebijakan free to air atau siaran gratis bagi lembaga penyiaran berlangganan ini belum didistribusikan secara merata ke daerah ekonomi yang marjinal atau terpinggirkan. Seperti RRI dan TVRI yang didanai negara belum membangun infrstruktur penyiaran secara merata di daerah-daerah ini. TV Parabola dan kabel mengisi peran ini, meratakan informasi ke seluruh pelosok negeri.

Demikian diungkapkan Wakil ketua KPID Jabar, Dadan Saputra dalam rilis yang diterima Selasa (15/10) di Jakarta.

“Dengan adanya Siaran gratis bisa atasi Blank Spot dan semestinya tak ada persoalan ketika free to air didistribusikan oleh lembaga penyiaran berlangganan untuk daerah terluar, daerah terdepan atau daerah daerah blank spot. RRI dan TVRI tak membangun infrastruktur di daerah daerah itu, karena keterbatasan anggaran. Masa ketika ada teman teman TV berlangganan yang memenuhi kebutuhan informasi ini dibebani pembiayaan,” ucapnya. 

Dadan menegaskan, berdasar Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat berhak atas informasi. Siaran free to air kata Dadan, adalah siaran lembaga penyiaran yang pembiayaannya dari iklan, pakemnya mestinya pada saat mengambil dari iklan tidak mengambil iuran dari pelanggan, sebaiknya free to air tidak mengambil bagian dari pelanggan dengan alasan apapun.

“Umpamanya karena konten kontennya didistribusikan oleh lembaga penyiaran berlangganan maka minta bagian, dari fungsi ekonomi tersebut, itu melanggar pakem. Kalau ada lembaga penyiaran free to air mengatakan, kami melakukan produksi mengeluarkan biaya yang besar, publik juga tak pernah mempersoalkan berapa keuntungan dari program ketika iklannya sangat semarak.  Free to air seharusnya tunduk pada pakemnya,” tegas dadan.

Sementara itu menurut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur (Jatim), Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, kepentingan KPI dan KPID adalah kepentingan masyarakat. KPI adalah perwakilan masyarakat. Apalagi, lanjutnya, di Jatim juga masih banyak daerah yang mengalami blank spot area.

"Siaran-siaran televisi terestrial tidak dapat diterima dengan baik, masyarakat membutuhkan televisi berlangganan. Perjuangan kawan kawan LPB untuk bisa menyiarkan televisi berlangganan agar masyarakat terpenuhi haknya terkait dengan dunia penyiaran sangat luar biasa," ujar Yosua, seraya menambahkan UU Penyiaran Pasal 26 ayat (2) huruf b berbicara mengenai keharusan LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) di Indonesia untuk menyiarkan sedikitnya 10 persen dari siaran mereka untuk menyiarkan siaran lokal.

Hal yang sama juga dikatakan, Wakil Ketua KPID Riau Hisam Setiawan menyatakan bahwa sikap KPI tersebut sedang menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan yang hanya bisa mengakses siaran tv swasta menggunakan perangkat parabola dan berlangganan TV kabel.

"TV-TV swasta free to air banyak yang belum membangun pemancar terestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan," ujarnya. [*/PJ]


Komentar


Jakarta Pusat - 4 hari yang lalu

FKBN Kemhan RI Gelar Apel Khusus Halal Bi Halal

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Keluarga Besar Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kemhan RI menggelar apel pasukan sekaligus..
Sosok - 1 minggu yang lalu

Begini Kisah Perjalanan Hidup Rusli Habibie Hingga Jadi Gubernur

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membagikan kisah perjalanan hidupnya sejak ia kecil..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Kirim Puluhan Karangan Bunga, Korban KSP Indosurya Cipta Dukung Polisi Tuntaskan Kasus

Porosjakarta.com, Kebayoran Baru – Ada pemandangan berbeda di halaman gedung Bareskrim Polri di Jalan..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Buktinya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, melakukan klarifikasi ke KPK Pusat atas dugaan korupsi..
Jakarta Utara - 2 minggu yang lalu

Masa PSBB, 102 Perempuan dan Anak Terima Bantuan Sosial

POROSJAKARTA.COM, CILINCING - Kelurahan Sukapura mendapatkan kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan..
Nusantara - 2 minggu yang lalu

Jelang Akhir PSBB, 1.228 Disabilitas, Lansia dan 296 Anak Panti Asuhan Terima Bantuan

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Sebanyak 1.228 disabilitas dan kaum lanjut usia (lansia) menikmati bantuan pangan..
Jakarta Selatan - 2 minggu yang lalu

Gerakan Peduli Jurnalis Distribusikan Sembako Tahap ke-3 Untuk 100 Wartawan

Porosjakarta.com, Pasar Minggu – Selama Ramadhan di masa Pandemi Covid-19, Gerakan Peduli Jurnalis sudah tiga..
Metro - 2 minggu yang lalu

Pengacara Sunan Kalijaga Bersama Artis dan FKBN Kemhan RI Baksos Untuk Prajurit yang Berjaga

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengacara Sunan Kalijaga Bersama Artis dan Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kemhan RI..
Jakarta Pusat - 2 minggu yang lalu

Kunjungan ke Pusku Kemhan RI, Prabowo Disambut Anggota FKBN

POROSAKARTA.COM, MENTENG - Menteri Pertahanan Republik Indonesia H. Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja..
Jakarta Barat - 2 minggu yang lalu

BNI Berbagi untuk Membantu Masyarakat yang Terdampak Corona

Porosjakarta.com, Tamansari -  Bulan suci Ramadan 1441 Hijriah terasa lebih istimewa karena pada saat umat Islam..
Lihat Semua

Close





Close
Close