Minggu, 23 Pebruari 2020 WIB

EMTEK Group Kriminalisasi UKM TV Kabel Berizin di Wilayah Perbatasan NKRI

Oleh : Iast Gunawan | Sabtu, 19 Oktober 2019 | 18:45 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Perwakilan dari Mahasiswa Pemuda - Penyiaran Indonesia (MPR-PI) menyayangkan adanya tindakan Elang Mahkota Tehnologi (EMTEK) yang melakukan laporan terhadap TV Kabel di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Bukti Nyata, Konglomerasi Media Penyiaran Telah Merusak Tatanan dan Sistem Penyiaran Indonesia sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Negara Harus Hadir Demi Menjaga Kepentingan Bangsa dan Negara Melalui Penyiaran” Ucap Bintang Perwakilan dari MPR-PI (Mahasiswa, Pemuda Revolusi – Penyiaran Indonesia)

Emtek Group melalui PT. Indonesia Entertainment Group (EIG) telah melakukan komersialisasi atas program siaran Televisi-Televisi Swasta yang tergabung dalam group mereka, diantaranya siaran Indosiar dan SCTV kepada Televisi-Televisi Kabel di Provinsi Kepulauan Riau yang notabene menjadi daerah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Singapura.

"Terbukti Emtek Group juga telah melakukan laporan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kepada TV Kabel yang sedang menjalankan amanat UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 demi menjaga kebutuhan informasi di wilayah perbatasan," ujar Bintang.

Padahal, lanjut Bintang, diketahui bersama, TV Swasta ini seperti Indosiar dan SCTV menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan Lembaga Penyiaran Swasat (LPS) yang sumber pendapatannya berasal dari siaran iklan dan dalam bersiaran menggunakan frekuensi milik publik (free to air).

"Sebagai upaya membantu Negara dalam mewujudkan pemerataan informasi kepada masyarakat yang tidak terjangkau layanan siaran oleh TV Swasta tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengharuskan TV-TV Berlangganan baik melalui Kabel dan Satelit diharuskan menyediakan dan menyalurkan program siaran dari TV Publik dan TV Swasta," ucapnya.

Namun, ditambahkannya, atas dasar kepentingan bisnis dan komersial Emtek Group telah melakukan kriminalisasi terhadap Usaha Kecil Menegah (UKM) TV-TV Kabel dengan melaporkan mereka secara pidana kepada pihak kepolisian atas dasar menyiarkan siaran-siaran TV Swasta khususnya SCTV dan Indosiar.

Selain itu, menurut Bintang, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) dan juga perwakilan dari Mahasiswa, Pemuda Revolusi – Penyiaran Indonesia (MPR-PI) yang juga getol dalam menjaga kepentingan bangsa dan Negara melalui Sistem Penyiaran Indonesia saat ini, bahwa di Provinsi Kepulauan Riau telah terjadi kriminalisasi terhadap puluhan UKM TV Kabel oleh konglomerasi media penyiaran yaitu Emtek Group.

“Telah terjadi kriminalisasi puluhan UKM TV Kabel di Provinsi Kepulauan Riau oleh Konglomerasi Media Penyiaran yaitu Emtek Group dengan melaporkan mereka di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas dasar tindak pidana penayangan siaran TV Swasta SCTV dan Indosiar yang dikuasi oleh mereka. Padahal dalam UU Penyiaran telah diatur bahwa UKM TV Kabel diharuskan untuk menyediakan dan menyalurkan siaran-siaran TV Publik dan TV Swsata minimal 10 % dari total kanal siaran mereka, apalagi TV-TV Kabel ini berlokasi di wilayah terdepan dalam perbatasan Indonsia dengan Singapora. Dan hal ini juga telah diatur dalam UU Penyiaran bahwa penyiaran bertujuan untuk memperkukuh integritas nasional dan menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesaui dengan hak asasi manusia”, ujar Bintang

Sementara itu, Direktur Bakornas LEMI PB HMI, Arven Marta mengatakan, telah terdapat satu UKM TV Kabel di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Reskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas dasar laporan dari Emtek Group tersebut. Arven Marta juga mempertanyakan keputusan penyidik Direksrimsus Polda Kepulauan RI dalam menetapkan status tersangka kepada UKM TV Kabel tersebut.

“Bahkan parahnya lagi, konglomerasi penyiaran Emtek Group ini telah berhasil menetapkan satu UKM TV Kabel di Kota Batam – Kepulauan Riau menjadi tersangka, padahal TV Kabel ini telah mendapatkan Izin dari Negara melalui Kemenkominfo RI," tukasnya.

Dikataknya, dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor SDPD/53.a/XI/2019/Ditreskrimsus tanggal 24 September 2019, salah satu yang disangkakan bahwa TV Kabel ini telah melanggar Pasal 33 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu sangsi pidana karena belum memilki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, tapi dalam kenyataannya TV Kabel ini telah memperoleh Izin dengan nomor 273 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 dengan nama PT. Broadband Communication.

"Atas dasar ini kami mendesak kepada para pihak yang terkait untuk segera dapat membereskan kekacauan dalam dunia penyiaran Indonesia saat ini, apalagi dengan semena-menanya konglomerasi media penyiaran saat ini yang tidak lagi mementingkan kepentingan bangsa dan Negara. Sudah saatnya kepentingan bangsa dan Negara didahulukan daripada kepentingan bisnis. Ini terbukti bahwa apa yang kita khawatirkan selama ini telah terjadi, dimana langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh konglomerasi media penyiaran seperti MNC Group, pada akhirnya diikuti oleh konglomerasi media penyiaran lainnya, yaitu Emtek Group. Apakah hal yang sama juga akan dilakukan oleh konglomerasi media lainnya seperti Transcorp group dan Viva Group. Akankah kita rela bahwa sistem penyiaran kita hanya diatur untuk kepentingan para konglomerasi media penyiaran saja, dan bukan lagi untuk kepentingan rakyat Indonesia?," tegas Arven Marta.

Sementara itu pihak EMTEK masih beum bisa dihubungi terkait adanya pelaporan terkait TV Kabel di wilayh Provinsi Kepulauan Riau.[*/PJ]


Komentar


Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Warga Pondok Kopi tuntut Mafia Tanah

Porosjakarta.com, Pondok Kopi -  Warga RT 05/ RW 11 Sabtu, 8/02/2020 akan menggelar aksi demonstrasi di kp...
Bisnis - 2 minggu yang lalu

Lembaga Penyiaran yang tak Berizin Siaran di Satelit Merugikan Negara

Jakarta- Lembaga penyiaran yang bersiaran di Indonesia ada kewajiban mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran..
Televisi - 2 minggu yang lalu

Lembaga Penyiaran Siaran di Satelit Tanpa Izin Merugikan Negara dan Diancam Pidana

Porosjakarta.com, Medan - Lembaga Penyiaran yang bersiaran di satelit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002..
Televisi - 2 minggu yang lalu

Lembaga Penyiaran Siaran di Satelit harus Miliki Izin dari Menkominfo

Porosjakarta, Gambir - Banyaknya lembaga penyiaran yang menggunakan satelit masih ada yang belum memiliki izin dari..
Televisi - 1 bulan yang lalu

Kisruh TVRI, Mola TV Harus Bertanggungjawab Terkait Siaran Liga Inggris

Porosjakarta.com, Senayan - Beredarnya pemberitaan dan informasi tentang pemberhentian Helmy Yahya oleh Dewan..
Jakarta Timur - 1 bulan yang lalu

Status Tersangka 'Digantung', Kuasa HUkum Mikael Kambuaya Meminta KPK Hentikan Penyidikan Terhadap Kleannya

POROSJAKARTA.COM - JAKARTA - Perubahan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ke Undang Undang KPK yang baru nomor 19..
Jakarta Timur - 1 bulan yang lalu

Jalan Perbatasan Bandara Halimperdanakusuma Amblas

Porosjakarta.com,Halim - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat tebing sungai Sunter di jalan Kerja..
Arena - 1 bulan yang lalu

KONI Jakarta Timur Beri Penghargaan Pada Pesilat Berprestasi Nasional

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Ketua KONI Jakarta Timur, Drs Wilbertus Sihotang memberi penghargaan kepada atlet..
Hiburan - 1 bulan yang lalu

Roby Bo Tampang Galak Hati Pelawak

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Penampilan aktor Roby Bo keseharian dan ketika akting di sinetron dan layar lebar berbeda..
Wirausaha - 2 bulan yang lalu

Pusat Kuliner UMKM Karet Tengsin, Tempat Nyaman dan Bersih Sajikan Aneka Makanan Lezat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Bagi Anda yang bekerja di kawasan Karet Tengsin, berdekatan dengan CityWalk, Jakarta..
Lihat Semua

Close

Lihat Semua


Indeks


Close
Close