Jumat, 22 Nopember 2019 WIB

EMTEK Group Kriminalisasi UKM TV Kabel Berizin di Wilayah Perbatasan NKRI

Oleh : Iast Gunawan | Sabtu, 19 Oktober 2019 | 18:45 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Perwakilan dari Mahasiswa Pemuda - Penyiaran Indonesia (MPR-PI) menyayangkan adanya tindakan Elang Mahkota Tehnologi (EMTEK) yang melakukan laporan terhadap TV Kabel di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Bukti Nyata, Konglomerasi Media Penyiaran Telah Merusak Tatanan dan Sistem Penyiaran Indonesia sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Negara Harus Hadir Demi Menjaga Kepentingan Bangsa dan Negara Melalui Penyiaran” Ucap Bintang Perwakilan dari MPR-PI (Mahasiswa, Pemuda Revolusi – Penyiaran Indonesia)

Emtek Group melalui PT. Indonesia Entertainment Group (EIG) telah melakukan komersialisasi atas program siaran Televisi-Televisi Swasta yang tergabung dalam group mereka, diantaranya siaran Indosiar dan SCTV kepada Televisi-Televisi Kabel di Provinsi Kepulauan Riau yang notabene menjadi daerah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Singapura.

"Terbukti Emtek Group juga telah melakukan laporan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kepada TV Kabel yang sedang menjalankan amanat UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 demi menjaga kebutuhan informasi di wilayah perbatasan," ujar Bintang.

Padahal, lanjut Bintang, diketahui bersama, TV Swasta ini seperti Indosiar dan SCTV menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan Lembaga Penyiaran Swasat (LPS) yang sumber pendapatannya berasal dari siaran iklan dan dalam bersiaran menggunakan frekuensi milik publik (free to air).

"Sebagai upaya membantu Negara dalam mewujudkan pemerataan informasi kepada masyarakat yang tidak terjangkau layanan siaran oleh TV Swasta tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengharuskan TV-TV Berlangganan baik melalui Kabel dan Satelit diharuskan menyediakan dan menyalurkan program siaran dari TV Publik dan TV Swasta," ucapnya.

Namun, ditambahkannya, atas dasar kepentingan bisnis dan komersial Emtek Group telah melakukan kriminalisasi terhadap Usaha Kecil Menegah (UKM) TV-TV Kabel dengan melaporkan mereka secara pidana kepada pihak kepolisian atas dasar menyiarkan siaran-siaran TV Swasta khususnya SCTV dan Indosiar.

Selain itu, menurut Bintang, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) dan juga perwakilan dari Mahasiswa, Pemuda Revolusi – Penyiaran Indonesia (MPR-PI) yang juga getol dalam menjaga kepentingan bangsa dan Negara melalui Sistem Penyiaran Indonesia saat ini, bahwa di Provinsi Kepulauan Riau telah terjadi kriminalisasi terhadap puluhan UKM TV Kabel oleh konglomerasi media penyiaran yaitu Emtek Group.

“Telah terjadi kriminalisasi puluhan UKM TV Kabel di Provinsi Kepulauan Riau oleh Konglomerasi Media Penyiaran yaitu Emtek Group dengan melaporkan mereka di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas dasar tindak pidana penayangan siaran TV Swasta SCTV dan Indosiar yang dikuasi oleh mereka. Padahal dalam UU Penyiaran telah diatur bahwa UKM TV Kabel diharuskan untuk menyediakan dan menyalurkan siaran-siaran TV Publik dan TV Swsata minimal 10 % dari total kanal siaran mereka, apalagi TV-TV Kabel ini berlokasi di wilayah terdepan dalam perbatasan Indonsia dengan Singapora. Dan hal ini juga telah diatur dalam UU Penyiaran bahwa penyiaran bertujuan untuk memperkukuh integritas nasional dan menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesaui dengan hak asasi manusia”, ujar Bintang

Sementara itu, Direktur Bakornas LEMI PB HMI, Arven Marta mengatakan, telah terdapat satu UKM TV Kabel di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Reskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas dasar laporan dari Emtek Group tersebut. Arven Marta juga mempertanyakan keputusan penyidik Direksrimsus Polda Kepulauan RI dalam menetapkan status tersangka kepada UKM TV Kabel tersebut.

“Bahkan parahnya lagi, konglomerasi penyiaran Emtek Group ini telah berhasil menetapkan satu UKM TV Kabel di Kota Batam – Kepulauan Riau menjadi tersangka, padahal TV Kabel ini telah mendapatkan Izin dari Negara melalui Kemenkominfo RI," tukasnya.

Dikataknya, dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor SDPD/53.a/XI/2019/Ditreskrimsus tanggal 24 September 2019, salah satu yang disangkakan bahwa TV Kabel ini telah melanggar Pasal 33 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu sangsi pidana karena belum memilki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, tapi dalam kenyataannya TV Kabel ini telah memperoleh Izin dengan nomor 273 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 dengan nama PT. Broadband Communication.

"Atas dasar ini kami mendesak kepada para pihak yang terkait untuk segera dapat membereskan kekacauan dalam dunia penyiaran Indonesia saat ini, apalagi dengan semena-menanya konglomerasi media penyiaran saat ini yang tidak lagi mementingkan kepentingan bangsa dan Negara. Sudah saatnya kepentingan bangsa dan Negara didahulukan daripada kepentingan bisnis. Ini terbukti bahwa apa yang kita khawatirkan selama ini telah terjadi, dimana langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh konglomerasi media penyiaran seperti MNC Group, pada akhirnya diikuti oleh konglomerasi media penyiaran lainnya, yaitu Emtek Group. Apakah hal yang sama juga akan dilakukan oleh konglomerasi media lainnya seperti Transcorp group dan Viva Group. Akankah kita rela bahwa sistem penyiaran kita hanya diatur untuk kepentingan para konglomerasi media penyiaran saja, dan bukan lagi untuk kepentingan rakyat Indonesia?," tegas Arven Marta.

Sementara itu pihak EMTEK masih beum bisa dihubungi terkait adanya pelaporan terkait TV Kabel di wilayh Provinsi Kepulauan Riau.[*/PJ]


Komentar


Jak Info - 2 hari yang lalu

Pemprov DKI Jakarta melakukan serangkaian pencegahan untuk antisipasi datangnya genangan air yang tinggi.

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Beberapa hari ini, sudah kelihatan musim hujan tengah datang di Jakarta. Pemprov DKI..
Sosok - 3 hari yang lalu

Kadiv Humas Polri Pimpin Upacara Pelantikan Karopenmas Polri

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal memimpin langsung upacara..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Menurunnya Jumlah Suara Pada Pemilu Lalu, Tokoh Adat Papua Bertekad Bertemu Ketua Fraksi Partai Demokrat di Jakarta

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Menurunnya secara siknifikan suara dan kuarsi DPRD Partai Demokrat di seluruh..
Metro - 1 minggu yang lalu

Ini Sosok Penabrak Grabwheel di Senayan

Porosjakarta.com, Senayan - Tabrakan yang menyebabkan pengendara Grabwheel tewas akhirnya terungkap siapa sosok yang..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Fahira Idris: Jakarta Punya Potensi Jadi Kota Ramah Sepeda

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA.Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan ibu kota sebagai tempat..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Prof. Rokhmin Dahuri Mengajak FP2TPKI Membangun Sektor Kemaritiman

POROSJAKARTA.COM, PURWOKERTO - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) bekerja..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Napak Tilas Sejarah Digelar PDI Perjuangan Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2019, Dewan Pimpinan Cabang..
Nusantara - 2 minggu yang lalu

Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI, Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Harus Mampu Meningkatkan Inovasi Kelautan

POROSJAKARTA.COM, MALUKU – Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI)  menyelenggarakan Pertemuan..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close