Selasa, 07 April 2020 WIB

Dwi Rio Sambodo Berikan Layanan Akta Notaris Gratis

Oleh : Iast Gunawan | Kamis, 24 Oktober 2019 | 07:10 WIB



POROSJAKARTA.COM, GAMBIR  - Melalui Perpres 86 Tahun 2018 pemrintah berupaya mewujudkan Reforma Agraria Sejati dengan tujuan menciptakan keadilan atas kepemilikan tanah dan pemukiman.

Melalui inpres 2 Tahun 2018 Presiden Jokowi menginstruksikan kepada semua pihak yang terkait untuk mempermudah dan mempercepat proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Faktanya dalam proses pendaftaran PTSL warga masih banyak terkendala masalah bukti kepemilikan/berkas pendukung alas hak tanah yang dimilikinya dan hal itu harus di selesaikan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris/PPAT)

Proses Jual beli, Hibah harus memiliki akta yang disaksikan oleh PPAT (Jika dulu Camat bisa berlaku sebagai PPAT) dan Pembuatan akta Notaris/PPAT menimbulkan biaya yang kadang-kadang cukup memberatkan khususnya bagi warga yang tidak mampu.

Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD DKI Jakarta yang selama ini konsens melakukan advokasi/pembelaan rakyat tentang pertanahan sejak Januari 2019 memberikan Pelayanan pembuatan Akta Notaris/PPAT Gratis tanpa di pungut biaya.

“Program ini bertujuan untuk membantu warga tidak mampu dalam pengurusan Akta Notaris/PPAT, sehingga proses pendaftaran PTSL tidak lagi terkendala biaya Akta notaris/PPAT dan selanjutnya bisa langsung melakukan proses pendaftaran PTSL,” ujar Dwi Rio Sambodo yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Nurmantyas, warga RW 02 Pisangan Baru kecamatan Matraman sebagai salah satu penerima Waarmerking secara gratis ini merasa senang dan bersyukur. “Kami sudah berupaya ke berbagai Notaris tapi kami terkendala biaya yang bagi kami cukup berat, saya sampaikan terimakasih kepada Pak Rio atas pembuatan Waarmerking Gratis ini,” ujarnya.[lkm/pj]

 


Komentar


Bodetabek - 3 jam yang lalu

Ketua DPR Apresiasi Jokowi tentang Kawal Distribusi APD (Alat Pelindung Diri) Agar Tepat Sasaran

Porosjakarta.com, Senayan - DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa..
Televisi - 2 hari yang lalu

KPID Se-Indonesia: Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah!

Porosjakarta.com, Gambir - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

Porosjakarta.com, Slipi -  Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT..
Bodetabek - 4 hari yang lalu

Mendesak, Menkes Didorong Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin *mengapresiasi* kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah..
Televisi - 5 hari yang lalu

Pakar Hukum Pidana: Lembaga Penyiaran Ninmedia Tidak Dapat Dipidana Menggunakan UU ITE

porosjakarta.com, Gambir -  Pakar Hukum Pidana dari UNPAD, Nella Sumika Putri, menilai vonis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Pengamat Hukum Siber menyayangkan Vonis PN Jakbar terhadap Ninmedia yang abaikan pendapat Ahli ITE dan Kemenkominfo

Porosjakarta.com, Gambir -Teguh Arifiyadi sebagai Pengamat Hukum Siber menghormati putusan majelis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

ICTA dan GOTV Kabel Protes Putusan PN Jakbar Soal Ninmedia

Porosjakarta.com, Gambir -Sekretaris Jenderal Indonesia Cable TV Association (ICTA) Mulyadi Mursali dan Sekretaris..
Televisi - 1 minggu yang lalu

KPID: Lembaga Penyiaran Berlangganan berizin telah Bantu Masyarakat Daerah akses informasi

Porosjakarta.com, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, Joshua..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Ahli Hukum Media: Undang-Undang ITE hadir bukan untuk mengatur Penyiaran

Jakarta –Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai digunakan untuk menjangkau penyiaran telah..
Jakarta Utara - 3 minggu yang lalu

Warga Keluhkan Mobil Parkir Di Bahu Jalan Pemukiman

  JAKARTA- Ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan adanya mobil-mobil pibadi yang parkir di depan rumah..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close