Jumat, 22 Nopember 2019 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

Oleh : Mas Husnie | Senin, 04 Nopember 2019 | 11:32 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020 menuai tanggapan dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Keputusan ini dianggap membebani masyarakat kelas bawah yang justru memiliki daya beli rendah.

Ketua umum KPCDI, Tony Samosir dengan tegas menolak kebijakan itu. Pasalnya, besaran kenaikannya hampir mendekati asuransi komersial.

"Sangat memberatkan khususnya kelompok masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu tapi belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI," tegas Tony di Jakarta, Ahad (03/11) malam.

Menurut Tony, sebagai besar pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal sudah kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak produktif.

"Bahkan bekerja pun sudah terbatas karena terikat jadwal cuci darah dan kondisi kesehatan lainnya," ujarnya.

Tony bilang, pasien seperti ini tidak lagi memiliki penghasilan, bahkan jika berpenghasilan pun nilainya sangat rendah. Mereka ini masih menjadi peserta BPJS di kelas mandiri.

Menurutnya, bila kenaikan iuran menjadi 100%, maka akan memberatkan pengeluran mereka. Tony mengumpamakan, bila dalam satu keluarga ada 4 orang, dengan iuran baru mencapai angka 160 ribuan untuk kelas 3 (tiga), belum lagi kelas 1 (satu).

"Angka Itu seperti kita membayar pajak mobil kelas premium dan sangat tidak masuk akal. Ini akan terjadi gelombang tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ke depan," jelasnya.

Tony mengatakan para pasien yang tergabung di KPCDI saat ini sedang berupaya untuk turun kelas 3 dan mencoba keberuntungannya dengan mendaftar menjadi peserta PBI.

“Tak ada cara lain, kami harus turun kelas biar hidup bisa berkelanjutan, walau sulit mendaftar ke Jaminan PBI. Hidup bukan hanya untuk membayar BPJS, tapi ada keperluan dasar lainnya yang harus dipenuhi," katanya.

Menurut Tony, harusnya Pemerintah memperbaiki akar masalah dari BPJS Kesehatan, seperti bagaimana cara menagih tagihan bagi peserta yang menunggak iuran, perbaikan menajemen klaim bahkan mengevaluasi sistem rujukan yang justru dinilai merugikan.

"Karena kenaikan iuran bukan solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Justru hanya membebani masyarakat. Khususnya pasien cuci darah yang biaya pengobatannya tak sepenuhnya dijamin oleh BPJS," ucap pasien cuci darah yang sudah transplantasi ginjal ini.

Melihat kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus terpuruk, harusnya Negara yang paling banyak menganggung porsi untuk menutup defisit.

"UUD Tahun 1945 menyatakan tegas akan konsep Sistem Jaminan Sosial, antitesa dari sistem kesehatan yang komersial. Tugas menyelenggarakan satu Sistem Jaminan Sosial ada pada Negara. TAP MPR RI No. X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Salah satu asas gotong royong dalam BPJS Kesehatan mau dihilangkan oleh Pemerintah. Harusnya yang mampu Negara, dia yang paling banyak menanggung porsi keuangan BPJS Kesehatan. Bukan rakyat yang harus menanggung beban itu," kecamnya.

"Pemerintah Jokowi harus mendengar usulan Komisi IX DPR RI dan masyarakat luas yang menolak besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan," pungkasnya. *(PJ/Hsn)


Komentar


Jak Info - 2 hari yang lalu

Pemprov DKI Jakarta melakukan serangkaian pencegahan untuk antisipasi datangnya genangan air yang tinggi.

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Beberapa hari ini, sudah kelihatan musim hujan tengah datang di Jakarta. Pemprov DKI..
Sosok - 3 hari yang lalu

Kadiv Humas Polri Pimpin Upacara Pelantikan Karopenmas Polri

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal memimpin langsung upacara..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Menurunnya Jumlah Suara Pada Pemilu Lalu, Tokoh Adat Papua Bertekad Bertemu Ketua Fraksi Partai Demokrat di Jakarta

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Menurunnya secara siknifikan suara dan kuarsi DPRD Partai Demokrat di seluruh..
Metro - 1 minggu yang lalu

Ini Sosok Penabrak Grabwheel di Senayan

Porosjakarta.com, Senayan - Tabrakan yang menyebabkan pengendara Grabwheel tewas akhirnya terungkap siapa sosok yang..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Fahira Idris: Jakarta Punya Potensi Jadi Kota Ramah Sepeda

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA.Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan ibu kota sebagai tempat..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Prof. Rokhmin Dahuri Mengajak FP2TPKI Membangun Sektor Kemaritiman

POROSJAKARTA.COM, PURWOKERTO - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) bekerja..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Napak Tilas Sejarah Digelar PDI Perjuangan Jakarta Timur

POROSJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2019, Dewan Pimpinan Cabang..
Nusantara - 2 minggu yang lalu

Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI, Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Harus Mampu Meningkatkan Inovasi Kelautan

POROSJAKARTA.COM, MALUKU – Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI)  menyelenggarakan Pertemuan..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close