Jumat, 07 Agustus 2020 WIB

Pemekaran Papua Selatan Menjadi Keharusan

Oleh : Mike Wangge | Senin, 09 Desember 2019 | 06:49 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh adat bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarat, Pemerintah Daerah dari empat Kabupaten bersepakat segera mengajukan kembali permohonan percepatan Papua Selatan menjadi provinsi baru di Papua.

Permohonan pengajuan kembali tersebut dilakukan dalam suatu pertemuan bersama minggu lalu di Merauke. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD2 Partai Golgar, Kabupten Bovendigoel, Vedi Dejvly Parauba (Abimayu), kepada wartawan di Jakarta Minggu (8/12/2019).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Vedi Dejvly Parauba yang datang dalam rangka mengikuti Munas Golkar di Jakarta mengatakan sejumlah tokoh penting Papua Selatan sudah mengadakan pertemuan bersama pada minggu lalu.

Pertemuan tersebut terdiri dari tokoh-tokoh adat dari empat Kabupaten di wilayah selatan, bersama tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu saja, empat Bupati sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dari Papua Selatan, bersama Bupati dari Pegunungan Bintang turut dalam pertemuan yang berlangsung di Merauke tersebut.

Hasil pertemuan tersebut, menurut Abimayu, melahirkan kesepakatan bersama yakni semua setuju untuk bersama-sama mengajukan kembali permohonan percepatan pemekaran Papua Selatan (PPS).

 

Dalam penjelasannya, Abimayu menegaskan bahwa secara historis pengajuan Papua Selatan menjadi Provinsi baru bernama Provinsi Papua Selatan sudah pernah dilakukan mulai tahun 2001 lalu bersamaan dengan pengajuan pemekaran Kabupaten Merauke menjadi empat kabupaten (Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke).

Seluruh persyaratan bersifat administratif, geografis, kesiapan SDM, dalam rangka menunjang menjadi provinsi baru sudah lengkap, hanya kurang satu yakni mesti tambah satu kabupaten baru karena persaratannya harus lima Kabupaten. Namun di ujung perjuangan, tiba-tiba dilakukan moratorium terhadap seluruh upaya pemekaran di seluruh Indonesia.

Menurut Abmayu, pemekaran Papua Selatan sudah menjadi sebuah keharusan. Tidak bisa bilang tidak. Alasan paling utama dan kuat menurut Abimayu, adalah georafisnya yang terlalu luas. Wilayah Selatan yang dahulu adalah Kabupaten Merauke luasnya sama dengan luas Pulau Jawa. Alasan kedua, dan mungkin ini alasan paling utama dan penting, adalah alasan keamanan.

Menurut dia, segi keamanan negara, Papua tidak bisa hanya dipimpin oleh dua gubernur. Kalau hanya oleh dua gubernur, maka infiltrasi dan intervensi politik terselubung oleh negara lain ke dalam wilayah-wilayah Indonesia di perbatasan tidak bisa dihindarkan. Itulah yang terjadi sekarang ini.

Menunggu Pemekaran Kota Merauke

Berkaitan dengan pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Oktober lalu sudah menyatakan secara resmi bahwa Provinsi Papua Selatan tinggal menunggu pemekaran Kota Merauke saja.

"Tinggal pemekaran kota Merauke saja dan itu harus, karena harus lima (kota). Sementara baru empat. Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke. Kalau ada Kota Merauke maka oke," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya pembahasan soal Papua Selatan ini bisa segera dirampungkan. Gubernur Papua, yang wilayahnya akan dibagi dengan Papua Selatan itu, kata Tito, juga sudah setuju.

"Papua Selatan hampir enggak ada masalah termasuk Gubernurnya pak Lukas Enembe enggak ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyetujui dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan tokoh Papua untuk dilakukan pemekaran. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua pada waktu pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau nggak dua (atau) tiga," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta saat itu. [PJ/Mike Wangge]


Komentar


Jakarta Pusat - 23 jam yang lalu

Hari Rabu Tercatat 357 Orang Positif Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA -Tim Gugus Covid-19 DKI Jakarta melaporkan adanya 357 kasus baru pasien positif..
Jakarta Utara - 23 jam yang lalu

Steven Musa : Konstituen Senang Mendapat Perhatian Saat Pandemi Sekarang Ini

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa (SSM), 5 Agustus 2020..
Nusantara - 1 hari yang lalu

Tahun Depan Imunisasi, Bio Farma Mampu Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan..
Jakarta Utara - 1 hari yang lalu

Steven Musa Reses Kedua Di Tengah Pandemi Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Steven Setiabudi Musa (SSM) saat pandemi..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Satgas Covid-19 : Jangan Tanya Kapan Pandemi Berakhir

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Pandemi corona yang sudah berlangsung cukup hampir 6 bulan, membuat banyak pihak..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Ketua DPRD DKI: Anggota F-PKS Dany Anwar Meninggal Akibat COVID-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA -  Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dany Anwar dikabarkan meninggal dunia..
Jakarta Selatan - 2 hari yang lalu

Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Berapa Kekayaan Jaksa Pinangki?

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Setelah sebelumnya menyeret sejumlah oknum perwira tinggi Polri, kasus Djoko Tjandra..
Jakarta Pusat - 3 hari yang lalu

Dishub DKI: Jam Operasional Angkutan Umum Kembali Normal Mulai 3 Agustus

POROSJAKARTA.COM,  JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan jam..
Jakarta Pusat - 3 hari yang lalu

Pelanggaran Ganjil Genap Tak Ditilang Sampai Rabu

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak akan menerapkan sanksi tilang pada tiga..
Jakarta Pusat - 4 hari yang lalu

WHO : Pandemi Kemungkinan Bertahan Lama, Dampaknya Terasa Tahunan

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA -  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sabtu 1 Agustus 2020 memperingatkan..
Lihat Semua

Close





Close
Close