Senin, 20 Januari 2020 WIB

Pemekaran Papua Selatan Menjadi Keharusan

Oleh : Mike Wangge | Senin, 09 Desember 2019 | 06:49 WIB



POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh adat bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarat, Pemerintah Daerah dari empat Kabupaten bersepakat segera mengajukan kembali permohonan percepatan Papua Selatan menjadi provinsi baru di Papua.

Permohonan pengajuan kembali tersebut dilakukan dalam suatu pertemuan bersama minggu lalu di Merauke. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD2 Partai Golgar, Kabupten Bovendigoel, Vedi Dejvly Parauba (Abimayu), kepada wartawan di Jakarta Minggu (8/12/2019).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Vedi Dejvly Parauba yang datang dalam rangka mengikuti Munas Golkar di Jakarta mengatakan sejumlah tokoh penting Papua Selatan sudah mengadakan pertemuan bersama pada minggu lalu.

Pertemuan tersebut terdiri dari tokoh-tokoh adat dari empat Kabupaten di wilayah selatan, bersama tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu saja, empat Bupati sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dari Papua Selatan, bersama Bupati dari Pegunungan Bintang turut dalam pertemuan yang berlangsung di Merauke tersebut.

Hasil pertemuan tersebut, menurut Abimayu, melahirkan kesepakatan bersama yakni semua setuju untuk bersama-sama mengajukan kembali permohonan percepatan pemekaran Papua Selatan (PPS).

 

Dalam penjelasannya, Abimayu menegaskan bahwa secara historis pengajuan Papua Selatan menjadi Provinsi baru bernama Provinsi Papua Selatan sudah pernah dilakukan mulai tahun 2001 lalu bersamaan dengan pengajuan pemekaran Kabupaten Merauke menjadi empat kabupaten (Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke).

Seluruh persyaratan bersifat administratif, geografis, kesiapan SDM, dalam rangka menunjang menjadi provinsi baru sudah lengkap, hanya kurang satu yakni mesti tambah satu kabupaten baru karena persaratannya harus lima Kabupaten. Namun di ujung perjuangan, tiba-tiba dilakukan moratorium terhadap seluruh upaya pemekaran di seluruh Indonesia.

Menurut Abmayu, pemekaran Papua Selatan sudah menjadi sebuah keharusan. Tidak bisa bilang tidak. Alasan paling utama dan kuat menurut Abimayu, adalah georafisnya yang terlalu luas. Wilayah Selatan yang dahulu adalah Kabupaten Merauke luasnya sama dengan luas Pulau Jawa. Alasan kedua, dan mungkin ini alasan paling utama dan penting, adalah alasan keamanan.

Menurut dia, segi keamanan negara, Papua tidak bisa hanya dipimpin oleh dua gubernur. Kalau hanya oleh dua gubernur, maka infiltrasi dan intervensi politik terselubung oleh negara lain ke dalam wilayah-wilayah Indonesia di perbatasan tidak bisa dihindarkan. Itulah yang terjadi sekarang ini.

Menunggu Pemekaran Kota Merauke

Berkaitan dengan pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Oktober lalu sudah menyatakan secara resmi bahwa Provinsi Papua Selatan tinggal menunggu pemekaran Kota Merauke saja.

"Tinggal pemekaran kota Merauke saja dan itu harus, karena harus lima (kota). Sementara baru empat. Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke. Kalau ada Kota Merauke maka oke," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya pembahasan soal Papua Selatan ini bisa segera dirampungkan. Gubernur Papua, yang wilayahnya akan dibagi dengan Papua Selatan itu, kata Tito, juga sudah setuju.

"Papua Selatan hampir enggak ada masalah termasuk Gubernurnya pak Lukas Enembe enggak ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyetujui dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan tokoh Papua untuk dilakukan pemekaran. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua pada waktu pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau nggak dua (atau) tiga," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta saat itu. [PJ/Mike Wangge]


Komentar


Jakarta Timur - 5 hari yang lalu

Status Tersangka 'Digantung', Kuasa HUkum Mikael Kambuaya Meminta KPK Hentikan Penyidikan Terhadap Kleannya

POROSJAKARTA.COM - JAKARTA - Perubahan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ke Undang Undang KPK yang baru nomor 19..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Jalan Perbatasan Bandara Halimperdanakusuma Amblas

Porosjakarta.com,Halim - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat tebing sungai Sunter di jalan Kerja..
Arena - 2 minggu yang lalu

KONI Jakarta Timur Beri Penghargaan Pada Pesilat Berprestasi Nasional

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Ketua KONI Jakarta Timur, Drs Wilbertus Sihotang memberi penghargaan kepada atlet..
Hiburan - 3 minggu yang lalu

Roby Bo Tampang Galak Hati Pelawak

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Penampilan aktor Roby Bo keseharian dan ketika akting di sinetron dan layar lebar berbeda..
Wirausaha - 3 minggu yang lalu

Pusat Kuliner UMKM Karet Tengsin, Tempat Nyaman dan Bersih Sajikan Aneka Makanan Lezat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Bagi Anda yang bekerja di kawasan Karet Tengsin, berdekatan dengan CityWalk, Jakarta..
Jakarta Timur - 3 minggu yang lalu

Kado Natal MRJ Terus Mengalir Untuk Masyarakat Papua Pedalaman

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Tak hanya sekali, kado Natal dari perusahaan Merauke Rayon Jaya (MRJ) dibagikan kepada..
Bisnis - 1 bulan yang lalu

BPDPKS Dukung Industri Sawit Indonesia Lebih Berkelanjutan

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberi dukungan untuk..
Wirausaha - 1 bulan yang lalu

Komite Pedagang Pasar Ajak Pedagang Masyarakat Bantu Penjualan Produk Bulog Lewat Aplikasi Kepasar Dan RPK TPK

POROSJAKARTA.COM.JAKARTA - Komite Pedagang Pasar (KPP) berencana membantu penjualan produk-produk Perum Badan..
Nusantara - 1 bulan yang lalu

Bingkisan Natal  Merauke Rayon Jaya (MRJ) Untuk Warga Papua Menjelang Natal

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA.  Terang Natal selalu memberi harapan  pasti tentang damai sejahtera dan..
Bodetabek - 1 bulan yang lalu

Hasil Survey Penilaian Panti Werdha 2019 di Indonesia

POROSJAKARTA.COM, CIKARANG.  Berdasarkan Data dari berbagai sumber di internet seperti Badan Pusat Statistik..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close