Selasa, 07 April 2020 WIB

Status Tersangka 'Digantung', Kuasa HUkum Mikael Kambuaya Meminta KPK Hentikan Penyidikan Terhadap Kleannya

Oleh : Mike Wangge | Selasa, 14 Januari 2020 | 10:22 WIB



POROSJAKARTA.COM - JAKARTA - Perubahan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ke Undang Undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 menjadi angin segar baru bagi mereka yang status tersangkanya digantung oleh KPK hingga hari ini.

Undang Undang KPK nomor 19 pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghentikan penyidikan dan penututannya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikkan dan penututannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.
Atas dasar itu, bisa jadi, sejumlah orang yang status tersangkanya digantung oleh KPK lebih dari dua tahun hingga hari ini bisa dibebaskan tanpa syarat demi hukum.

Sejumlah media besar nasional pada September 2019 lalu memuat kembali tentang mereka yang status tersangkanya digantung oleh KPK. Di antaranya mereka itu, ada sembilan nama tersangka menurut harian Wartakota dan Tribunews.

Sembilan tersangka menurut daftar media tersebut di antaranya adalah, RJ Lino, Emirsyah Satar dan Soetikno Soerdarjo, Irfan Kurnia Saleh, Tubagus Chaeri Wardana, Rohadi, Muchtar Effendi, Mikael Kambuaya, dan David Manibui.

Dua nama terakhir Mikael Kambuaya, dan David Manibui diduga terlibat dalam kasus yang sama di Jayapura Papua. Mikael Kambuaya adalah mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Papua, sedangkan David adalah pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada.

Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre senilai Rp 89,5 miliar, dengan kerugian negara Rp 42 miliar, pada Februari 2017.

Menurut pengacara Mikael Kambuaya, Yance Salambauw, SH, MH, berdasarkan UU KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 pasal 40 ayat 1 ia sudah mengajukan surat permohonan ke KPK agar lembaga tersebut menerbitkan surat perintah (SP) penghentian penyidikan kepada Ir Mikael Kambuaya.

Surat permohonan tersebut sudah dikirim ke KPK pada tanggal 22 Oktober 2019 lalu. Isinya antara lain adalah meminta kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kleannya Mikael Kambuaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 19 Januari 2017 KPK.

Hingga hari ini Mikael Kambuaya sudah menyandang status tersangka selama 4 tahun kurang 5 hari. Menurut Yance status tersangka yang tetap disandang oleh kleannya ini memberi beban psikologis yang luar biasa tidak hanya kepada Mikael Kambuaya. Beban itu dirasa pula oleh seluruh anggota keluarganya. Beban itu tetap dibawah kemanapun ia pergi, dan itu sangat memberatkan. Apalagi ia belum tentu bersalah.

Menurut Yance, sangat naif disimpulkan bahwa Mikael Kambuaya bersalah hanya karena menandatangani surat perjanjian kerja pada tanggal 16 Septmber 2015. Itu sangat naif, dan terbukti KPK tidak dapat melanjutkan penyelidikan dan penyidikkan karena buktu-bukti tidak cukup untuk dilanjutkan atau diteruskan ke pengadilan. Berkaitan dengan UU KPK yang baru, apalagi tenggat waktku sebagai tersangka sudah lewat dua tahun bahkan sekarang mau mencapai 4 tahun, rasanya sudah waktunya bagi KPK untuk segera menerbitkan surat penghentian penanahan bagi Mikael Kambuaya. [PJ/Mike Wangge]


Komentar


Bodetabek - 3 jam yang lalu

Ketua DPR Apresiasi Jokowi tentang Kawal Distribusi APD (Alat Pelindung Diri) Agar Tepat Sasaran

Porosjakarta.com, Senayan - DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa..
Televisi - 2 hari yang lalu

KPID Se-Indonesia: Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah!

Porosjakarta.com, Gambir - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

Porosjakarta.com, Slipi -  Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT..
Bodetabek - 4 hari yang lalu

Mendesak, Menkes Didorong Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin *mengapresiasi* kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah..
Televisi - 5 hari yang lalu

Pakar Hukum Pidana: Lembaga Penyiaran Ninmedia Tidak Dapat Dipidana Menggunakan UU ITE

porosjakarta.com, Gambir -  Pakar Hukum Pidana dari UNPAD, Nella Sumika Putri, menilai vonis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Pengamat Hukum Siber menyayangkan Vonis PN Jakbar terhadap Ninmedia yang abaikan pendapat Ahli ITE dan Kemenkominfo

Porosjakarta.com, Gambir -Teguh Arifiyadi sebagai Pengamat Hukum Siber menghormati putusan majelis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

ICTA dan GOTV Kabel Protes Putusan PN Jakbar Soal Ninmedia

Porosjakarta.com, Gambir -Sekretaris Jenderal Indonesia Cable TV Association (ICTA) Mulyadi Mursali dan Sekretaris..
Televisi - 1 minggu yang lalu

KPID: Lembaga Penyiaran Berlangganan berizin telah Bantu Masyarakat Daerah akses informasi

Porosjakarta.com, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, Joshua..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Ahli Hukum Media: Undang-Undang ITE hadir bukan untuk mengatur Penyiaran

Jakarta –Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai digunakan untuk menjangkau penyiaran telah..
Jakarta Utara - 3 minggu yang lalu

Warga Keluhkan Mobil Parkir Di Bahu Jalan Pemukiman

  JAKARTA- Ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan adanya mobil-mobil pibadi yang parkir di depan rumah..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close