Selasa, 07 April 2020 WIB

Lembaga penyiaran,

Lembaga Penyiaran Siaran di Satelit harus Miliki Izin dari Menkominfo

Oleh : Iast Gunawan | Minggu, 02 Pebruari 2020 | 13:28 WIB



Porosjakarta, Gambir - Banyaknya lembaga penyiaran yang menggunakan satelit masih ada yang belum memiliki izin dari Kementrian Kominfo.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran, baik itu Lembaga Penyiaran Publik, seperti RRI dan TVRI, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus memiliki izin, karena semua Lembaga Penyiaran tersebut memakai Frekuensi.

Hal tersebut Diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat, Dr.Dedeh Fardiah, M.Si dalam wawancara telepon dengan RRI di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020. Menurut Dedeh, "Begitu juga dengan Lembaga Penyiaran yang menggunakan Satelit tetap harus memiliki Izin beroperasi dari Kominfo dengan prosedur, mengajukan izin melalui KPID daerah setempat untuk diusulkan ke KPI pusat setelah itu diajukan ke Kementerian Kominfo karena Kementerian Kominfo yang berwenang menentukan izin diterbitkan atau tidak", ujar Dedeh.

Selanjutnya Dedeh mengatakan, "kecuali untuk Lembaga Penyiaran yang menggunakan Streaming yang mengandalkan internet belum diberi ketentuan harus berijin. Sedangkan saat ini banyak Televisi dan Radio yang menggunakan Digital harus ada izin dari Kominfo karena hal tersebut merupakan ranah dari Kementrian Kominfo." jelas Dedeh Fardiah.


Fokus : Lembaga penyiaran


Komentar


Bodetabek - 2 jam yang lalu

Ketua DPR Apresiasi Jokowi tentang Kawal Distribusi APD (Alat Pelindung Diri) Agar Tepat Sasaran

Porosjakarta.com, Senayan - DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa..
Televisi - 2 hari yang lalu

KPID Se-Indonesia: Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah!

Porosjakarta.com, Gambir - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

Porosjakarta.com, Slipi -  Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT..
Bodetabek - 4 hari yang lalu

Mendesak, Menkes Didorong Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin *mengapresiasi* kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah..
Televisi - 4 hari yang lalu

Pakar Hukum Pidana: Lembaga Penyiaran Ninmedia Tidak Dapat Dipidana Menggunakan UU ITE

porosjakarta.com, Gambir -  Pakar Hukum Pidana dari UNPAD, Nella Sumika Putri, menilai vonis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Pengamat Hukum Siber menyayangkan Vonis PN Jakbar terhadap Ninmedia yang abaikan pendapat Ahli ITE dan Kemenkominfo

Porosjakarta.com, Gambir -Teguh Arifiyadi sebagai Pengamat Hukum Siber menghormati putusan majelis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

ICTA dan GOTV Kabel Protes Putusan PN Jakbar Soal Ninmedia

Porosjakarta.com, Gambir -Sekretaris Jenderal Indonesia Cable TV Association (ICTA) Mulyadi Mursali dan Sekretaris..
Televisi - 1 minggu yang lalu

KPID: Lembaga Penyiaran Berlangganan berizin telah Bantu Masyarakat Daerah akses informasi

Porosjakarta.com, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, Joshua..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Ahli Hukum Media: Undang-Undang ITE hadir bukan untuk mengatur Penyiaran

Jakarta –Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai digunakan untuk menjangkau penyiaran telah..
Jakarta Utara - 3 minggu yang lalu

Warga Keluhkan Mobil Parkir Di Bahu Jalan Pemukiman

  JAKARTA- Ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan adanya mobil-mobil pibadi yang parkir di depan rumah..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close