Selasa, 07 April 2020 WIB

Lembaga Penyiaran yang tak Berizin Siaran di Satelit Merugikan Negara

Oleh : Iast Gunawan | Jumat, 07 Pebruari 2020 | 15:53 WIB



Jakarta- Lembaga penyiaran yang bersiaran di Indonesia ada kewajiban mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hal tersebut diungkapkan Dr. Sudjana, SH, MH. Pengajar Hukum Media Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada saat diwawancara pada tanggal, 5/02/2020.

Menurut Sudjana Lembaga Penyiaran yang akan bersiaran harus mendapatkan Rekomendasi Kelayakan dari KPI dan izin dari Menkominfo termasuk Lembaga Penyiaran yang bersiaran di satelit. Sudjana mengungkapkan, "Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran, baik itu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus memiliki izin," ujarnya.

Sudjana melanjutkan, bahwa Lembaga Penyiaran yang menggunakan Satelit wajib memproses izin melalui KPID dan kemudian diajukan kepada Menkominfo. Lembaga Penyiaran yang tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran menurutnya dapat dianggap merugikan negara dalam penerimaan pajak. "Sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran disebutkan bahwa besaran biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika." tegasnya.


Komentar


Bodetabek - 2 jam yang lalu

Ketua DPR Apresiasi Jokowi tentang Kawal Distribusi APD (Alat Pelindung Diri) Agar Tepat Sasaran

Porosjakarta.com, Senayan - DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa..
Televisi - 2 hari yang lalu

KPID Se-Indonesia: Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah!

Porosjakarta.com, Gambir - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

Porosjakarta.com, Slipi -  Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT..
Bodetabek - 4 hari yang lalu

Mendesak, Menkes Didorong Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin *mengapresiasi* kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah..
Televisi - 4 hari yang lalu

Pakar Hukum Pidana: Lembaga Penyiaran Ninmedia Tidak Dapat Dipidana Menggunakan UU ITE

porosjakarta.com, Gambir -  Pakar Hukum Pidana dari UNPAD, Nella Sumika Putri, menilai vonis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Pengamat Hukum Siber menyayangkan Vonis PN Jakbar terhadap Ninmedia yang abaikan pendapat Ahli ITE dan Kemenkominfo

Porosjakarta.com, Gambir -Teguh Arifiyadi sebagai Pengamat Hukum Siber menghormati putusan majelis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

ICTA dan GOTV Kabel Protes Putusan PN Jakbar Soal Ninmedia

Porosjakarta.com, Gambir -Sekretaris Jenderal Indonesia Cable TV Association (ICTA) Mulyadi Mursali dan Sekretaris..
Televisi - 1 minggu yang lalu

KPID: Lembaga Penyiaran Berlangganan berizin telah Bantu Masyarakat Daerah akses informasi

Porosjakarta.com, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, Joshua..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Ahli Hukum Media: Undang-Undang ITE hadir bukan untuk mengatur Penyiaran

Jakarta –Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai digunakan untuk menjangkau penyiaran telah..
Jakarta Utara - 3 minggu yang lalu

Warga Keluhkan Mobil Parkir Di Bahu Jalan Pemukiman

  JAKARTA- Ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan adanya mobil-mobil pibadi yang parkir di depan rumah..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close