Selasa, 07 April 2020 WIB

Lembaga penyiaran,

Asosiasi Gabungan Operator (GO) TV Kabel Indonesia Minta Polri Bersikap Adil

Asosiasi Gabungan Operator TV Kabel Indonesia meminta aparat Polri untuk tidak bertindak secara semena-mena terhadap anggotanya, dikarenakan para anggota Asosiasi TV Kabel ini menyiarkan siaran berdasarkan perintah undang-undang.

Oleh : Iast Gunawan | Jumat, 06 Maret 2020 | 21:26 WIB



PorosJakarta, Gambir- Asosiasi Gabungan Operator TV Kabel Indonesia meminta aparat Polri untuk tidak bertindak secara semena-mena terhadap anggotanya, dikarenakan para anggota Asosiasi TV Kabel ini menyiarkan siaran berdasarkan perintah undang-undang.

Hal ini terungkap saat sidang pengujian Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang ini merupakan sidang ketujuh dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

Pada sidang keenam sebelumnya, Candi Sinaga dari Asosiasi Gabungan Operator (GO) TV Kabel Indonesia mengatakan, para anggota TV kabel tersebut melakukan penyiaran dengan menyediakan 10 persen dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. "Namun mereka selalu saja mendapatkan tekanan dan intimidasi dari grup-grup TV besar di Indonesia, baik melalui peringatan somasi, laporan kepolisian, bahkan ada yang menjadi tersangka oleh kepolisian di daerah," kata Candi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/3).

Padahal, menurut Candi, sesuai aturan anggota sudah memenuhi kewajiban sebagai UMKM dan taat pada aturan. Namun ironisnya, anggota Asosiasi Gabungan Operator TV Kabel Indonesia justru diperlakukan layaknya seperti seorang kriminal oleh grup-grup TV besar yang telah melakukan somasi dan laporan ke polisi dengan dalil hukum UU Hak Cipta.

Selain itu, Candi mengungkapkan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI pada 2019 telah menetapkan program free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan serta adanya nota kesepahaman antara KPI dan Polri tentang penyelenggaraan penegakan hukum bantuan teknis dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penyiaran.

Tetapi kenyataannya, setiap kali polisi mendapat laporan terkait angggota GO TV Kabel Indonesia, polisi tidak melakukan koordinasi dengan KPI baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan kepolisian langsung menetapkan anggota GO TV Kabel Indonesia menjadi tersangka.

Senada dengan Candi, Mulyadi Mursali dari ICTA dan Ivone Woro Respatingrum selaku pihak terkait juga menggarisbawahi hal yang sama. Yaitu anggota mereka mendapat somasi dari pengusaha besar media penyiaran dengan memerintahkan tidak lagi melakukan penyiaran saluran lembaga penyiaran swasta, atas dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di bidang penyiaran.

Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC Sky Vision ke pihak kepolisian karena menayangkan hasil karya cipta TV MNC Group.


Fokus : Lembaga penyiaran


Komentar


Bodetabek - 2 jam yang lalu

Ketua DPR Apresiasi Jokowi tentang Kawal Distribusi APD (Alat Pelindung Diri) Agar Tepat Sasaran

Porosjakarta.com, Senayan - DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa..
Televisi - 2 hari yang lalu

KPID Se-Indonesia: Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah!

Porosjakarta.com, Gambir - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran..
Jakarta Barat - 3 hari yang lalu

Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

Porosjakarta.com, Slipi -  Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT..
Bodetabek - 4 hari yang lalu

Mendesak, Menkes Didorong Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin *mengapresiasi* kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah..
Televisi - 4 hari yang lalu

Pakar Hukum Pidana: Lembaga Penyiaran Ninmedia Tidak Dapat Dipidana Menggunakan UU ITE

porosjakarta.com, Gambir -  Pakar Hukum Pidana dari UNPAD, Nella Sumika Putri, menilai vonis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Pengamat Hukum Siber menyayangkan Vonis PN Jakbar terhadap Ninmedia yang abaikan pendapat Ahli ITE dan Kemenkominfo

Porosjakarta.com, Gambir -Teguh Arifiyadi sebagai Pengamat Hukum Siber menghormati putusan majelis hakim PN Jakarta..
Televisi - 1 minggu yang lalu

ICTA dan GOTV Kabel Protes Putusan PN Jakbar Soal Ninmedia

Porosjakarta.com, Gambir -Sekretaris Jenderal Indonesia Cable TV Association (ICTA) Mulyadi Mursali dan Sekretaris..
Televisi - 1 minggu yang lalu

KPID: Lembaga Penyiaran Berlangganan berizin telah Bantu Masyarakat Daerah akses informasi

Porosjakarta.com, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, Joshua..
Televisi - 1 minggu yang lalu

Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Ahli Hukum Media: Undang-Undang ITE hadir bukan untuk mengatur Penyiaran

Jakarta –Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai digunakan untuk menjangkau penyiaran telah..
Jakarta Utara - 3 minggu yang lalu

Warga Keluhkan Mobil Parkir Di Bahu Jalan Pemukiman

  JAKARTA- Ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan adanya mobil-mobil pibadi yang parkir di depan rumah..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close
Close