Jumat, 29 Mei 2020 WIB

TV Dilarang “memindahtangankan” Izin Penyiaran

Oleh : Iast Gunawan | Kamis, 07 Mei 2020 | 13:39 WIB


Sudjana pengajar Hukum FH Universitas Padjajaran

 Porosjakarta.com, Bandung - Undang-Undang  nomor 32 tahun  2002 Tentang Penyiaran jelas menyatakan jika Lembaga Penyiaran (LP) sebelum menyelenggarakan kegiatan harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran juga menyatakan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pengajar Hukum Media Universitas Padjadjaran, Sudjana mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada lembaga penyiaran yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. "Karena itu hak yang diberikan, terkait kualifikasi subyeknya, sehingga tidak dapat dialihkan. Bahkan Undang-Undang Penyiaran memberi sanksi pencabutan karena khawatir disalahgunakan. Misalnya diperjualbelikan," kata Sudjana.

Sudjana menegaskan, pengalihan izin penyelenggaraan adalah batal demi hukum atau tidak diakui oleh negara. Selain itu, menurut Sudjana, yang berhak melakukan penyelenggaraan siaran hanya yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Sudjana juga menyayangkan masih belum efektifnya penegakan hukum terkait hal ini, "Hal ini terkait penegakan yang tidak efektif, jadi aturan hukum yang mengatur Izin Penyelenggaraan Penyiaran sudah jelas bahwa IPP tidak dapat dipindahkan," tegas Sudjana.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

5. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

6. Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

7. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

1. Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.

3. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.

4. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

5. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:

a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;

b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;

c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;

d. dipindahtangankan kepada pihak lain;

e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.


Komentar


Sosok - 2 hari yang lalu

Begini Kisah Perjalanan Hidup Rusli Habibie Hingga Jadi Gubernur

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membagikan kisah perjalanan hidupnya sejak ia kecil..
Jakarta Selatan - 3 hari yang lalu

Kirim Puluhan Karangan Bunga, Korban KSP Indosurya Cipta Dukung Polisi Tuntaskan Kasus

Porosjakarta.com, Kebayoran Baru – Ada pemandangan berbeda di halaman gedung Bareskrim Polri di Jalan..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Buktinya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, melakukan klarifikasi ke KPK Pusat atas dugaan korupsi..
Jakarta Utara - 1 minggu yang lalu

Masa PSBB, 102 Perempuan dan Anak Terima Bantuan Sosial

POROSJAKARTA.COM, CILINCING - Kelurahan Sukapura mendapatkan kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Jelang Akhir PSBB, 1.228 Disabilitas, Lansia dan 296 Anak Panti Asuhan Terima Bantuan

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Sebanyak 1.228 disabilitas dan kaum lanjut usia (lansia) menikmati bantuan pangan..
Jakarta Selatan - 1 minggu yang lalu

Gerakan Peduli Jurnalis Distribusikan Sembako Tahap ke-3 Untuk 100 Wartawan

Porosjakarta.com, Pasar Minggu – Selama Ramadhan di masa Pandemi Covid-19, Gerakan Peduli Jurnalis sudah tiga..
Metro - 1 minggu yang lalu

Pengacara Sunan Kalijaga Bersama Artis dan FKBN Kemhan RI Baksos Untuk Prajurit yang Berjaga

POROSJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengacara Sunan Kalijaga Bersama Artis dan Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kemhan RI..
Jakarta Pusat - 1 minggu yang lalu

Kunjungan ke Pusku Kemhan RI, Prabowo Disambut Anggota FKBN

POROSAKARTA.COM, MENTENG - Menteri Pertahanan Republik Indonesia H. Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja..
Jakarta Barat - 2 minggu yang lalu

BNI Berbagi untuk Membantu Masyarakat yang Terdampak Corona

Porosjakarta.com, Tamansari -  Bulan suci Ramadan 1441 Hijriah terasa lebih istimewa karena pada saat umat Islam..
Jakarta Pusat - 2 minggu yang lalu

Cegah Penyebaran Covid-19, Prabowo Minta FKBN Himbau Masyarakat Tidak Mudik

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Forum..
Lihat Semua

Close





Close
Close