Kamis, 24 September 2020 WIB

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Buktinya

Oleh : Mike Wangge | Jumat, 22 Mei 2020 | 12:44 WIB


(Foto: Ist) Walikota Sorong, Lambertus Jitmau

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, melakukan klarifikasi ke KPK Pusat atas dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya pada Selasa (19/5/2020) di Jakarta. Klarifikasi tersebut disampaikan dengan menunjukkan bukti-bukti otentik tentang laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong yang dianggap sudah clean atau selelsai oleh BPK.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Pemerintah Kota Sorong, Haris Nurlette, SH.MH bersama Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Rahman, .S.STP.MM, beserta perwakilan masyarakat Kota Sorong, Marthen Kambuaya, SE. Mereka menyatakan hal itu usai menyerahkan surat klarifikasi di KPK pada Selasa (19/5/2020).

Dalam surat klarifikasi tersebut disampaikan bahwa tidak benar Walikota Sorong, dan juga Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya melakukan korupsi seperti diduga oleh Ketua AMPB (Aliansi Mahasiswa Papua Barat) Jabodetabek, Rajit Patiran dalam laporannya ke KPK dan juga lewat media sebesar Rp 145 M.

Terkait dengan pemberitaan dan laporan tersebut menurut Haris, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke KPK Pusat, ke Kementerian Dalam Negeri, dan juga ke BPK Pusat dengan menyertakan bukti-bukti otentik berupa hasil termuan PBK RI atas LKPD 2018 Pemerintah Kota Sorong yang terdiri dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan.

Dalam klarifikasi tersebut disampaikan Haris bahwa hal dimaksud bukanlah perkara korupsi karena BPK sudah menerbitkan surat Opini Wajar atas semua laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Sorong.

“Itu adalah bentuk temuan BPK Provinsi Papua Barat. Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong tersebut terdiri dari Neraca Per 31 Desember 2018, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan saldo catatan atas laporan keuangan tahun terakhir.

Berdasarkan laporan keuangan dimaksud BPK Papua Barat sudah menerbitkan Laporan Opini Wajar dengan pengecualian (Nomor 24.A/LHP/19.MAN/06/2019/ tanggal 28 Juni 2019), dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI).

Jadi ini bukan korupsi, sebab semua sudah selesai,” sebut Haris.

“Kalau Pak Walikota Sorong dituduh ada dugaan korupsi 145 miliar, jangankan sebesar itu, 2 miliar saja kota sorong sudah heboh. Karena dalam setiap tahun selalu ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat banyak agar tuduhan dugaan korupsi mesti memiliki dasar yang benar,” sebut Haris.

Sebab, dari 13 Intem itu sudah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Sorong, dan 6 Item seperti yang diberitakan di media, sebenarnya sudah selesai, tetapi mungkin tidak diketahui masyarakat sehingga melaporkan, dan untuk laporan itu semua sudah diklarifikasikan langsung ke KPK dan juga Kementerian Dalam Negeri dan BPK Pusat di Jakarta. Semua sudah selesai.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Kota Sorong, Marthen Kambuaya, SE menyatakan menyesal atas tulisan yang tidak berdasar pada fakta resmi tersebut.

Menurut dia apa yang dilaporkan oleh teman-teman dari AMPB itu menggiring opini publik seolah-olah Pak Walikota diduga telah melakukan korupsi, padahal sebetulnya tidak seperti itu.

Dan, perlu diketahui, kata Marthen, klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong didasari dokumen resmi BPK. Tidak mungkin PBK tidak melapor kalau ada temuan sebanyak itu, 145 M. Tapi sudahlah, kita tidak ingin berbalas pantun, sebutnya.

Sementara itu, Walikota Sorong Lambertus Jitmau, yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya tidaklah benar dan tidak berdasar. Menurutnya, itu lebih bersifat tendensius dan pembunuhan karakter politik.

Jadi ini sangat politis dilakukan oleh pihak tertentu dan berkaitan dengan tuduhan dugaan korupsi lewat media tersebut menurut Lambertus Jitmau, itu adalah perbuatan pencemaran nama baik. Dan, untuk itu ada aturannya lagi.

Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) Jabodetabek, Rajit Patiran, menurut Haris, adalah informasi yang keliru dan menyesatkan bahkan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas dugaan pencemaran nama baik.* [PJ/Mike Wangge]


Komentar


Jakarta Pusat - 17 jam yang lalu

Sri Mulyani Pastikan RI Resesi, Apa yang Bakal Terjadi?

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resesi pada..
Jakarta Pusat - 17 jam yang lalu

Erick Thohir Ingatkan Vaksin Tak Hilangkan Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan bahwa dengan..
Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

22 September Di DKI Tambah 1.236 Kasus Positif Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih mengalami penambahan di beberapa..
Jurnalis Warga - 5 hari yang lalu

Mengapa Angka Kematian Covid-19 Singapura Paling Rendah di Dunia?

POROSJAKARTA.COM, SINGAPURA - Singapura memiliki jumlah kematian kasus virus korona terendah secara global,..
Jakarta Pusat - 5 hari yang lalu

Sejumlah Perkantoran Tutup Sementara

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menyatakan sejumlah..
Jakarta Pusat - 5 hari yang lalu

Kemenkes Jadi Klaster Penularan Covid-19 Tertinggi di Jakarta

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI menjadi klaster penyebaran Covid-19 tertinggi di wilayah DKI..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Hadirkan Jusuf Kalla, Universitas Bangka Belitung Sukses Gelar Webinar Nasional Dampak Covid19

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Untuk kedua kalinya Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bangka Belitung kembali..
Jakarta Pusat - 1 minggu yang lalu

Istri Saefullah Minta Tak Kirimi Karangan Bunga, Ini Alasannya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Keluarga almarhum Saefullah meminta kerabat tak mengirimi karangan bunga..
Jakarta Pusat - 1 minggu yang lalu

Sekda DKI Saefullah Meninggal Karena Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Saefullah meninggal dunia karena Covid-19...
Lihat Semua

Close





Close
Close