Sabtu, 04 Juli 2020 WIB

Webinar Indopolling : Pilkada Serentak 2020 Sebuah Keniscayaan

Oleh : Iast Gunawan | Senin, 08 Juni 2020 | 10:16 WIB



 POROSJAKARTA.com-Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada Serentak Desember 2020 merupakan sebuah keniscayaan.

Hal itu diungkapkan pada diskusi webinar Indopolling Network dengan tema “ Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020”yang diselenggarakan pada hari Jumat malam, 5 Juni 2020. “Pilkada serentak 2020 adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan di daerah tetap berjalan. Meski demikian, KPU perlu mempersiapkan PKPU yang disesuaikan dengan protokol penanganan Covid - 19. Salah satu contohnya adalah teknis verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon independen. Mekanisme verifikasi ini betul-betul perlu dipertimbangkan”, ungkap Wempy. Selain itu, kondisi pandemi mengharuskan pasangan calon yang maju pilkada untuk memodifikasi strategi kampanye. “Di Era pandemi ini perlu ada pendekatan model kampanye baru dengan mengoptimalkan teknologi. Sebaiknya calon mengefektifkan model kampanye door to door campaign untuk menyampaikan visi misi program calon kepada pemilih dengan tetap memperhatikan protocol covid. Kampanye terbuka dengan mendatangkan jumlah massa yang besar justru akan berpotensi menimbulkan kerawanan menjadi cluster baru covid”, pungkas Wempy.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat komisi II dengan Pemerintah, KPU dan Bawaslu telah menyetujui Pilkada serentak dilaksanakan pada Desember 2020 sesuai Perppu No 2 tahun 2020. Arief Wibowo, Anggota Komisi II DPR RI dalam paparan diskusi menyampaikan bahwa Pemilukada serentak 2020 mesti berjalan. “Pemilukada harus dilanjutkan, karena pemerintahan tidak boleh berhenti untuk tetap bisa menjaga keselamatan rakyat. Tentu dengan tetap disiplin menerapkan protocol covid 19”, ungkap Arief. 

Meski demikian Arief Wibowo menyoroti potensi turunnya partisipasi pemilih. “Walupun kemungkinan tingkat partisipasi pemilih akan merosot. Harapannya agar kita bisa melakukan pilkada seperti normal walaupun dalam keadaan tidak normal”, pungkas Arief yang sekaligus wasekjen PDI Perjuangan ini.

Anggota Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan berbeda. “Dengan adanya wabah Covid 19, penyelenggaraan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bagaimanapun kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan dengan pertimbangan untuk menuju pemilu di 2024. Demokrasi tetap berjalan dengan protokol keselamatan dan kesehatan rakyat tetap terjaga. Pemanfaatan IT akan didorong untuk membantu keberlangsungan pilkada di tahun 2020. KPU sebagai penyelenggara akan fokus pada penyelenggarannya dan saat ini kami sedang mepersiapkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) nya”, tutur Wiarsa.

Anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja menyampaikan temuan politisasi bansos di banyak daerah menjelang Pilkada serentak 2020. “Kami menemukan politisasi bansos dengan modus penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban covid. Kasus ini terjadi di hampir 9 propinsi dan 23 kabupaten/kota. Yang menarik adalah upaya beberapa gubernur seperti surat edararan gubernur lampung dan jawa tengah yang membuat surat edaran yang meminta bupati dibawahnya tidak mempolitasi bansos. Kami mengapresiasi langkah itu. Kita berharap tidak ada politisasi bansos, tetapi kalaupun ada harus ditindak”, ungkap Rahmad Bagja.

Sementara itu Peneliti LIPI, Sri Nuryanti menyampaikan, banyak negara-negara lain yang bisa melaksanakan pemilu ditengah pandemi dengan tetap mengedepan protocol covid. “beberapa negara yang tetap melakasanakan pemilu diantaranya Korea Selatan, pemilu pendahuluan di USA, Israel, Perancis, Moldova, Jerman, Australia, Srilanka, Jepang, Rusia dan Australia”, ungkap Sri Nuryanti.

Sri Nuryanti juga menyarankan agar dibuat payung hukum penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan mitigasi bencana covid serta mempertimbangkan solusi kombinasi antara memperhatikan keselamatan rakyat dan penyelenggara dengan melindungi hak pilih warga negara. “Pengembangan metode lain yang dimungkinkan meminimalkan penyebaran pandemi yang bisa dipertimbangkan adalah melalui pos atau e-election”, pungkasnya Diskusi menghadirkan narasumber Arief Wibowo (Komisi II DPR RI/Wasekjen PDI Perjuangan), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Komisioner KPU RI), Rahmad Bagja (Anggota Bawaslu RI) Sri Nuryanti (Peneliti LIPI) dan Wempy Hadir (Direktur Eksektuf Indopolling Network). Antusiasme untuk mengikuti diskusi terlihat dari tingginya partisipan webinar yang hampir mencapai 300 peserta. 

 Webibar diikuti oleh berbagai kalangan diantaranya KPUD, Bawaslu daerah, dosen, pengamat, media, aktivis, mahasiswa serta masyarakat umum yang berasal dari berbagai penjuru daerah. Kegiatan Webinar Indopolling Network akan dilanjutkan di seri dikusi berikutnya dengan mengangkat tema aktual yang menjadi perhatian masyarakat luas.


Komentar


Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

Sidang PHK PT Tech Data, Bukti Surat Tambahan Penggugat Salah

POROSJAKARTA.COM, SENEN - Persidangan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

LIRA Buka Kantor Baru Brikom, Bentengnya Pancasila

POROSJAKARTA.COM, KELAPA GADING - Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal mengucapkan terima kasih kepada Gubernur LSM LIRA..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Jadi Narasumber Talk Show, Rusli Ingin Hidupkan Beleuto Gantikan Masker

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Keberhasilan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam hal pencegahan dan penekanan kasus..
Jakarta Timur - 2 minggu yang lalu

Suasana Kondusif di Papua Jangan Diganggu Oleh Rencana Putusan Bagi 7 Warga Papua

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Suasana kondusif di Papua saat ini diharapkan tidak diganggu oleh rencana pembacaan..
Metro - 3 minggu yang lalu

Webinar Indopolling : Pilkada Serentak 2020 Sebuah Keniscayaan

 POROSJAKARTA.com-Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada Serentak..
Metro - 3 minggu yang lalu

Hasanuddin Bantah Pernyataan Ahmad Yani Soal Ketua Panja RUU HIP

POROSJAKARTA,SENAYAN- Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin membantah pernyataan mantan Politisi Partai Persatuan..
Jakarta Pusat - 1 bulan yang lalu

FKBN Kemhan RI Gelar Apel Khusus Halal Bi Halal

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Keluarga Besar Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kemhan RI menggelar apel pasukan sekaligus..
Sosok - 1 bulan yang lalu

Begini Kisah Perjalanan Hidup Rusli Habibie Hingga Jadi Gubernur

POROSJAKARTA.COM, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membagikan kisah perjalanan hidupnya sejak ia kecil..
Jakarta Selatan - 1 bulan yang lalu

Kirim Puluhan Karangan Bunga, Korban KSP Indosurya Cipta Dukung Polisi Tuntaskan Kasus

Porosjakarta.com, Kebayoran Baru – Ada pemandangan berbeda di halaman gedung Bareskrim Polri di Jalan..
Nusantara - 1 bulan yang lalu

Diduga Korupsi, Walikota Sorong Klarifikasi Ke KPK Dengan Membawa Buktinya

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, melakukan klarifikasi ke KPK Pusat atas dugaan korupsi..
Lihat Semua

Close





Close
Close