Satgas COVID-19 Konfirmasi 59 Klaster Kantor Jakarta

POROSJAKARTA.COM- JAKARTA - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengkonfirmasi perkantoran di DKI Jakarta telah menjadi klaster penularan. Ia mengakui ada kenaikan kasus di wilayah perkantoran, hanya saja detailnya akan dikonfirmasi ulang ke kantor terkait.

"Memang terjadinya peningkatan kasus di wilayah perkantoran, namun angka pada slide tersebut masih ada yang perlu di-update dan diverifikasi," kata Dewi saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2020).

Berdasar data yang diterima, ada sejumlah perkantoran dari lembaga negara hingga swasta telah terdapat kasus COVID-19. Data berlogo Satgas COVID-19 per 25 Juli menunjukkan akumulasi data 59 klaster kantor dengan 375 kasus positif. Jumlah itu terhitung 4 Juni-25 Juli. Sedangkan sebelum 4 Juni, berdasar data tersebut, ada 43 jumlah kasus di kluster perkantoran.

Dewi mengatakan, satgas akan menyampaikan data secara detail dalam sesi pengumuman setiap sore. Sebab, mereka perlu mengklarifikasi data tersebut. Ia menjanjikan data tersebut akan dibuka pada Rabu (29/7/2020). "Insyaallah hari Rabu [lusa] pada saat sesi COVID-19 dalam angka akan kami berikan update-nya," kata Dewi.

Dari ke-59 klaster kantor DKI Jakarta, di antara ada 17 kementerian. Berikut daftar lengkapnya: Kementerian Keuangan 25 kasus, Kemendikbud 22, Kemenparekraf 15, Kemenkes 10, Kementerian ESDM 9, Litbangkes 8, Kementerian Pertanian 6, Kementerian Perhubungan 6, Kementerian Kelautan 6, Kementerian Luar Negeri 4, Kemenpan RB 3, Kemenkominfo 3, Kementerian Pertahanan 2, Kemenkumham 1, Kementistek/BRIN 1, Kementerian LHK 1, Kementerian PPAPP 1, Sudin KPKP Jakut 23, Samsat Polda 20, LAN 17, Dinkes DKI 15, PLN 7, Batan 5, BPOM 5, BRI 5, BPKD 4, Komisi Yudisial 3, LKPP 3, PTSP Wali Kota Jakbar 3, BPK RI 2, BNN 2, Kominfotik DKI 2, BBPK 1, Bhayangkara 1, BPAD 1, Kantor Kecamatan Cempaka Putih 1, Kelurahan CPB 1, Kantor Kecamatan Menteng 2, Suban Pendapatan 1, PAMDAL 1, Polres Jakut 1, PMI Pusat 6, Kantor Camat Kota 2, Dinas UMKM DKI 3, Dinas Kehutanan 1, Dispenda 1, Dishub MT Haryono 4, PT Antam 68, Kimia Famra Pusat 20, Samudera Indonesia 10, Pertamina 3, Indosat 2, PSTW Kelapa Dua Wetan 2, Kantin 2, Siemens Pulogadung 1, MY Indo Airland 1, PT NET 1, SMESCO (belum lapor), ACT (belum lapor). mb