Kamis, 13 Agustus 2020 WIB

Kasus Djoko Tjandra, Apa Itu “Cessie” Bank Bali?

Oleh : Mansyur Barus | Jumat, 31 Juli 2020 | 15:03 WIB


Djoko Tjandra ditangkap

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Terpidana skandal korupsi Bank Bali Djoko Tjandra akhirnya ditangkap Bareskrim Polri setelah lama bersembunyi di Malaysia. Kasus Djoko Tjandra sebenarnya terjadi di tahun 1999 terkait korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Apa itu cessie atau hak tagih dalam kasus Djoko Tjandra? Cessie artinya pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, di mana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain.

Secara khusus dalam istilah perbankan, cessie adalah pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur karena alasan tertentu. Bisa dikatakan, cessie adalah sebuah produk hukum yang melandasi sebuah perjanjian pengalihan hak penagihan piutang dari sebuah perusahaan (A) ke perusahaan lain (B). Perjanjian semacam itu biasanya ditindaklanjuti dengan penyerahan dana sejumlah tagihan yang dialihkan oleh perusahaan B ke perusahaan A tersebut.

Cessie berawal dari kebutuhan modal kerja di sebuah perusahaan karena macetnya tagihan piutang atau penerimaan. Untuk menjembatani, muncul bisnis anjak piutang (factoring) dengan balas jasa komisi yang didasari dengan cessie tersebut.

Dikutip dari laman resmi DJKN Kementerian Keuangan, Jumat (31/7/2020), hak tagih muncul karena perjanjian utang piutang. Menurut hukum perdata, pengertian utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih," bunyi Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Dalam perjanjian kredit, seorang kreditor akan mempunyai hak tagih terhadap debitornya. Pada dasarnya, hak tagih dapat diagunkan dengan ikatan jaminan fudusia. Hak tagih (piutang) dapat dialihkan kepada pihak kreditor baru, yang mana pengalihan tersebut lazim dilakukan dengan cara cessie.

Kronologi Skandal Korupsi Bank Bali

Singkatnya, cessie artinya penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A (bank/kreditor) mempunyai piutang kepada B (debitor). Akan tetapi, A (bank/kreditor) menyerahkan piutangnya itu kepada C dengan cara mengalihkan/menjual piutang tersebut kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. C adalah kreditor baru, sedangkan B adalah debitornya.

Kronologi kasus Djoko Tjandra Dilansir dari Kontan, skandal cessie Bank Bali bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada 1997. Total piutang Bank Bali di tiga bank itu sekitar Rp 3 triliun. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tagihan tersebut tak kunjung cair.

Di tengah keputusasaannya, akhirnya Rudy Ramli menjalin kerja sama dengan PT Era Giat Prima (EGP), di mana Djoko Tjandra duduk selaku direktur dan Setya Novanto yang saat itu Bendahara Partai Golkar menjabat direktur utamanya. Januari 1999, antara Rudy Ramli dan Era Giat menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih. Disebutkan, Era Giat bakal menerima fee yang besarnya setengah dari duit yang dapat ditagih.

Bank Indonesia (BI) dan BPPN akhirnya setuju mengucurkan duit Bank Bali itu. Jumlahnya Rp 905 miliar. Namun, Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar. Sisanya, sekitar 60 persen atau Rp 546 miliar, masuk rekening Era Giat. Konon, kekuatan politik turut andil mengegolkan proyek ini. Saat itu sejumlah tokoh politikus disebut-sebut terlibat untuk ”membolak-balik” aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil.

Isu ini terus menggelinding bak bola liar, setelah pakar hukum perbankan Pradjoto angkat bicara. Pradjoto mencium skandal cessie ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana untuk politik. Perlahan-lahan, kejanggalan itu mulai terkuak. Cessie itu, misalnya, tak diketahui BPPN, padahal saat diteken, BDNI sudah masuk perawatan BPPN.

Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat. Ketua BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf sadar akan kejanggalan cessie Bank Bali dan kemudian membatalkan perjanjian cessie.

Mulai saat itu, penyelidikan dimulai. Setya Novanto lalu menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menang. Walau tetap menang di tingkat banding, Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasinya pada November 2004, memenangkan BPPN. Tak cukup di situ, Era Giat juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan BI agar mencairkan dana Rp 546 miliar. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan Era Giat berhak atas dana lebih dari setengah triliun rupiah itu.

Kasus ini terus bergulir ke tingkat selanjutnya. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memutuskan duit itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama: duit itu hak Bank Bali.

Di saat bersamaan, Kejagung mengambil alih kasus ini dan menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Djoko Tjandra, Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), Rudy Ramli, dan Tanri Abeng (Menteri Pendayagunaan BUMN). Mereka dituding telah melakukan korupsi yang merugikan kantong negara. Kejaksaan menyita dana Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (escrow account) di Bank Bali.

Dari kesekian banyak tersangka, akhirnya hanya tiga orang yang diadili, yaitu Djoko Tjandra, Syahril, dan Pande Lubis. Pande Lubis dihukum empat tahun penjara atas putusan MA tahun 2004. Adapun Syahril Sabirin, kendati pengadilan negeri menjatuhkan vonis penjara tiga tahun, belakangan hakim pengadilan banding dan hakim kasasi menganulir putusan itu. Yang kontroversial adalah Djoko. Selain hanya dituntut ringan, hanya 11 bulan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutusnya bebas. Di tingkat kasasi, lagi-lagi Djoko dinyatakan bebas.

Satu-satunya hakim kasasi yang saat itu melakukan dissenting opinion atas putusan Djoko adalah Hakim Agung Artijo Alkostar. Kejaksaan tak menyerah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni melalui mekanisme peninjauan kembali (PK). Hasilnya memang tak sia-sia. MA akhirnya memutuskan Djoko dan Sjahril Sabirin bersalah dan mengukum keduanya dua tahun penjara. Namun belakangan, Djoko Tjandra sudah terlebih dahulu kabur ke luar negeri. Dikutip dari Kompas.com


Komentar


Jakarta Utara - 20 jam yang lalu

Steven Setiabudi Musa : Walau Kebakaran, Warga Pademangan Harus Tetap Semangat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA -  Anggoat DPRD Jakarta Fraksi  PDIP, Steven Setiabudi Musa (SSM) mengirimkan..
Jakarta Pusat - 1 hari yang lalu

Sebaran Kasus Covid-19 10 Agustus, Tertinggi di Pademangan Barat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta per Minggu 9 Agustus 2020 adalah 25.714..
Jakarta Utara - 1 hari yang lalu

Permukiman Terbakar, 300 Jiwa di Pademangan Barat Kehilangan Tempat Tinggal

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Sekitar 300 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang menghanguskan..
Jakarta Pusat - 2 hari yang lalu

FKMPP Menghendaki Orang Asli Papua Menjadi Ketua DPD Partai Golkar

POROSJAKARTA.COM, TANAHABANG – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP) menghendaki agar orang asli..
Jakarta Pusat - 3 hari yang lalu

Wagub DKI: Situasi Jakarta Bahaya, Gugus Tugas RW Harus Tambah Kinerja

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan Gugus Tugas Percepatan..
Jakarta Pusat - 3 hari yang lalu

Aturan Ganjil Genap Motor Bakal Jika yang Tertular Covid-19 Meningkat

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Saat ini regulasi ganjil genap baru berlaku untuk kendaraan roda empat,..
Nusantara - 4 hari yang lalu

Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dapat Asuransi dan Uang Transport Rp 200.000

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Relawan uji klinis tahap 3 calon vaksin virus corona (Covid-19) tidak akan..
Nusantara - 4 hari yang lalu

6 Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama PT Bio Farma, Badan POM, dan Balitbangkes mulai..
Nusantara - 4 hari yang lalu

Ridwan Kamil Ingin Ikut Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap menjadi salah satu relawan uji..
Lihat Semua

Close





Close
Close