Rabu, 21 April 2021 WIB

Bamus Papua dan Papua Barat Deklarasikan Dukungan Otsus Jilid II

Oleh : Mike Wangge | Rabu, 27 Januari 2021 | 20:19 WIB


(Foto: Ist) Benny Marthen Maran (kiri) bersama Ketua Bamus Papua dan Papua Barat Willem Frans Ansanay

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Sejumlah elemen masyarakat Papua di Jakarta melakukan deklarasi bersama mendukung pelaksanaan Undang-Undang Otsus Jilid II di Papua dan Papua Barat.

Pernyataan deklarasi tersebut dibacakan oleh Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay, disaksikan lima elemen masyarakat Papua lainnya di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021) siang.

Kelima elemen masyarakat Papua tersebut diantaranya, FKMPP (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua) yang diketuai oleh Benny Marthen Maran, Kompaja (Komunitas Masyarakat Papua Jakarta) diketuai oleh John Numberi, Forum Papua Muda Diaspora, Papua Connect dengan ketua Jovac Patay, Bamus Papua dan Papua Barat, dan lain-lain.

Dalam pernyataan deklarasi tersebut disampaikan bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU Otsus di seluruh Tanah Papua. Mereka juga berterima kasih kepada Pemerintah yang telah menyiapkan alokasi dana Otsus Jilid II dan menaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen.

Tentu saja harapan mereka ke depan adalah Pemerintah Indonesia melakukan pengawasan melekat dalam pelaksanaannya supaya tidak terulang kegagalan pembangunan bagi masyarakat asli Papua.

Berkaitan dengan dana Ostus tersebut, mereka sepakat agar para koruptor dana Otsus pada periode pertama supaya dihukum setimpal dengan permbuatannya. “Periksa semua pejabat Papua yang korupsi dana Otsus,” demikian bunyi salah satu spanduk yang dipampangkan dalam acara deklarasi bersama tersebut. Itu ternyata tidak sekadar spanduk, akan tetapi telah menjadi tekad mereka semua supaya koruptor dana Otsus masa lalu tetap menjadi target untuk diungkapkan.

Salah satu ketua elemen masyarakat yang hadir, Benny Marthen Maran, mewakili FKMPP mengatakan, salah satu dugaan mereka ialah para koruptor ini diduga menggerakkan berbagai elemen masyarakat Papua untuk menolak dana Otsus Jilid II ini. Maksudnya diduga tidak lain agar mereka tidak diperiksa dan masuk penjara.

Karena itu dalam deklarasi tersebut mereka juga menolak keras ajakan sekelompok kecil orang yang mengatas-namakan masyarakat Papua dengan membuat aksi-aksi penolakan UU Otsus dengan isu-isu disintegrasi bangsa Indonesia di Tanah Papua.

Menurut Willem Frans Ansanay, pihak yang menolak dana Otsus jilid II tidak banyak. Yang banyak justru yang setuju Ostus Jilid II, karena memang itulah jalan terbaik untuk membangun Papua.

“Kami tidak nikmati dana Otsus, sama sekali tidak. Tetapi sejak awal kami berjuang semuanya untuk kepentingan saudara-saudara kami di Papua dan Papua Barat,” jelas Willem Frans Ansanay.



Dalam kesempatan deklarasi tersebut mereka juga menyatakan mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia yang menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengganggu jalannya pembangunan di Tanah Papua.

Berkaitan dengan isu rasisme terhadap Natalis Pigai, mereka menyatakan mengutuk keras perilaku rasis yang terjadi pada Natalis Pigai. Mereka mendukung POLRI yang langsung menangkap pelakunya.

Tetapi untuk kasus rasis ini mereka menghimbau agar masyarakat Papua dan Papua Barat tidak terprovokasi oleh gerakan radikalisme, separatisme yang menunggangi isu rasis kepada Natalius Pigai dengan tujuan disintegrasi NKRI di Tanah Papua.

Bahwa pelaku yang menyamakan Natalis dengan gambar/foto bersifat rasis, itu harus diproses, tetapi itu pribadi, bukan umum orang Papua. Dia barharap pihak tertentu tidak “menggoreng” isu ini untuk kepentingan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Di samping itu mereka juga mendukung pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat.Dalam rangka pemekaran tersebut mereka mendesak pemeritah dan DPR RI untuk melakukan pemekaran berdasarkan 5 suku besar di Provinsi Papua dan 2 suku besar di Provinsi Papua Barat.

Usulan tersebut dengan penekan usulannya bahwa calon Provinsi Pegunungan Tengah untuk suku Lapago, calon Provisi Papua Utara untuk suku Tabi/Saireri, calon Provinsi Papua Tengah untuk suku Meepago, calon Provinsi Papua Selatan untuk suku Animha dan calon Provinsi Papua Barat Daya untuk suku Bomberai. Bila usulan kemudian diterima maka di Papua dan Papua Barat semuanya akan terdapat 9 provinsi. [] PJ/Mike Wangge


Komentar


Jakarta Utara - 2 hari yang lalu

Warung Bersaudara, Buka Kembali Dengan Nama 'WARSO', Waroeng Basodara, Sediakan Beragam Menu

POROSJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Toleransi dalam beragama membuat hidup lebih indah, rukun dan damai, tidak..
Nusantara - 5 hari yang lalu

Rencana Membangun Bandara Antariksa Di Biak Indonesia Targetkan Ekonomi Keantariksaan Salah Satu Penggerak Pertumbuhan Menuju Indonesia Emas 2040

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA -  Dalam rangka  persiapan Kabupaten Biak menuju Kota Antariksa, Bupati Biak..
Bodetabek - 6 hari yang lalu

OmnibusLaw Watch Bela Rakyat dalam Bidang Pertanahan

POROSJAKARTA.COM, BOGOR - Memenuhi rasa keadilan dan meminimalisir adanya penguasaan lahan oleh sekecil kelompok..
Musik - 1 minggu yang lalu

Band Baru dengan Rasa Rindu

POROSJAKARTA.COM - Pendatang baru di pentas musik Indonesia dan belum memiliki payung label rekaman, memberanikan..
Jakarta Pusat - 2 minggu yang lalu

Ditjen Pothan Kemhan Gelar Rakor dan Konsolidasi Kader Bela Negara Se-Indonesia

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Dalam rangka mendukung Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta terwujudnya pemahaman..
Bodetabek - 3 minggu yang lalu

Ketum Kosgoro 1957 Tekankan untuk Terus Berbagi di Tengah Pandemi Corona

POROSJAKARTA.COM, BOGOR - Ketua Umum (Ketum) Kosgoro 1957 sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Kegiatan Art Jo Golf..
Jakarta Timur - 3 minggu yang lalu

FKMPP : Para Koruptor Jangan Bersembunyi Dibalik Separatis – KKB di Papua dan Papua Barat

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP), Benny Marthen Maran, menyeruhkan..
Jakarta Timur - 1 bulan yang lalu

CV.Mida Mas Gugat Pailit PT.Gaya Makmur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

POROSJAKARTA. COM- Tidak punya itikad baik untuk membayar hutang CV.Mida Mas ajukan Gugatan Pailit terhadap PT. Gaya..
Jakarta Selatan - 2 bulan yang lalu

Indeks Korupsi Turun, Pemerintah Optimalkan Pencegahan Sistem OSS

POROSJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Pemerintah mengingatkan kepada pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) agar..
Nusantara - 2 bulan yang lalu

Semangat Hulondtalo Moawota, Pengurus Lamahu Terbentuk

POROSJAKARTA.COM, CAWANG -Setelah melewati berbagai tahap dinamika, organisasi paguyuban Gorontalo rantau Huyula..
Lihat Semua

Close





Close
Close
Close