Sabtu, 25 Pebruari 2017 WIB

Close

Keamanan Pengguna Kendaraan Umum Jadi Prioritas

Oleh : Mansyur Barus | Senin, 21 Maret 2016 | 12:02 WIB



 

Senin 14 Maret 2016 yang lalu sopir angkutan umum, terbanyak sopir taksi dan bajaj lakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta atau Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut infromasi Selasa 22 Maret 2016, tidak kurang dari 5.000 pengemudi taksi, bajaj dan angkutan umum lainnya kembali akan melakuka unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa dipusatkan di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan. Selain itu para pengunjuk rasa juga mengirim utusan ke Kantor Kemenkoinfo sebanyak 20 orang.

Tuntutan para pengemudi taksi dan angkutan umum ini jelas, yaitu agar pemerintah membekukan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal menggunakan plat hitam seperti Grab Car, Uber Car serta perusahaan aplikasi lain.  

Para pengemudi angkutan umum ini merasakan pendapatan mereka bekurang sejak angkutan menggunakan aplikasi ini beroperasi di Jakarta. Dengan adanya angkutan menggunakan aplikasi ini, para pengemudi angkutan umum tidak mampu memenuhi setoran kepada pemilik kendaraan, sehingga mereka harus menentukan pilihan mengurangi setoran atau tidak membawa uang untuk keluarga.

Namun apa yang mereka tuntut ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para pengguna angkutan umum berbasis aplikasi ini. Para pengguna merasa ada kenyamanan dan keamanan dengan adanya Grab Car maupun Urban Car atau Urban Taksi. Mereka merasa aman karena jelas mobil yang digunakan dan sopir yang menjadi pengemudi. Dan sampai saat ini belum pernah terjadi sesuatu yang merugikan para penumpang angkutan umum berbasis aplikasi ini.

Berbeda dengan angkutan umum lainnya, sudah banyak penumpang angkutan umum, apakah itu taksi, angkot dan sebagainya, menjadi korban dari pengemudi angkutan umum itu sendiri, seperti diperkosa, atau sopirnya bekerjasama dengan orang lain. Dan biasanya sulit melacak sopir angkutan umum yang telah melakukan kejahatan terhadap penumpangnya itu.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pemerintah sepertinya mengijinkan angkutan umum tidak resmi beroperasi di Jakarta. Padahal sudah jelas aturan yang mengatur mengenai angkutan umum ini. Dengan beroperasi tanpa ijin seperti sekarang ini, tentu saja perusahaan angkutan umum berbasis apalikasi ini tidak membayar pajak, sehingga mereka bisa menawarkan harga yang lebih murah. Di sinilah persaingan tidak sehat itu terjadi. Satu membayar pajak, yang satu lagi tidak membayar pajak, tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat terjadi.

Agar terjadi persaingan yang sehat, pemerintah harus segera membuat aturan mengenai angkutan umum berbasis aplikasi ini. Semua ketentuan mengenai angkutan umum harus berlaku untuk semua angkutan umum, termasuk yang berbasis aplikasi, jangan ada yang dianaktirikan. Semua harus berplat kuning, menjalani KIR, pengemudinya memiliki SIM A Umum atau aturan yang berlaku lainnya.

Rasa aman dan nyaman bagi penumpang, seperti yang dirasakan saat ini bagi pengguna angkutan berbasis aplikasi, seharusnya menjadi salah satu cara bagi angkutan umum untuk memberikan layanan kepada para penumpangnya. Semua angkutan umum harus meningkatkan pelayanannya, sehingga para penumpang merasa aman menggunakannya.

Masalah ini harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak berlarut-larut, pengemudi angkutan umum terus melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa sopir angkutan umum seperti ini sangat merugikan masyarakat pengguna angkutan umum, sekaligus tentunya meruginan negara, karena produktivitas para pekerja menurun akibat terganggu angkutan umum.

 

 


#Unjuk rasa #Taksi beraplikasi # menkominfo

Komentar


Jakarta Pusat - 43 menit yang lalu

Waspadai Hujan Disertai Petir Mulai Siang Di Jabodetabek

KEMAYORAN, PJ – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Jakarta dan..
Bodetabek - 5 jam yang lalu

HUT TMP ke-9 Gelar Kirab Budaya ‘Pancasila Rumah Kita’ di Karawang

KARAWANG, PJ – Kirab budaya bertajuk ‘Pancasila Rumah Kita’ akan digelar oleh organisasi sayap PDI..
Bodetabek - 6 jam yang lalu

Polresta Depok Tangkap, Tiga PNS Pemkot Depok Tersangka Pungli

DEPOK, PJ- Polresta Depok menetapkan tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tersangka dugaan pungutan liar ( Pungli)..
Jakarta Timur - 7 jam yang lalu

KPUD : Rekapitulasi Suara Pilkada DKI Jakarta Tingkat Kota Telah Rampung

RAWAMANGUN, PJ – Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota pada Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) DKI Jakarta..
Bodetabek - 8 jam yang lalu

Kubu Sa’duddin-Ahmad Dhani Tolak Hasil Pleno KPUD Bekasi

BEKASI, PJ – Kubu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bekasi, Sa’duddin - Ahmad Dhani menolak..
Jakarta Selatan - 9 jam yang lalu

Pengamanan Akan di Tambah Pada Sidang Lanjutan Ahok

KEBAYORAN BARU, PJ – Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama (Ahok)...
Jakarta Pusat - 10 jam yang lalu

Partai Golkar Akan Tetap Solid Menangkan Ahok-Djarot

MENTENG, PJ – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama-Djarot Saiful..
Jakarta Selatan - 12 jam yang lalu

Pemerintah Indonesia Siap Sambut Rombongan Raja Arab Saudi

KEBAYORAN BARU, PJ –Kementerian Luar Negri (Kemenlu) menyebut kedatangan Raja Arab Saudi, Salman Abdulaziz Al..
Nusantara - 14 jam yang lalu

Antisipasi Bencana di Jabar, Aher Minta Kepala BPBD Bentuk Tim URC

BANDUNG, PJ – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku saat ini belum menetapkan Provinsi Jawa Barat..
Nusantara - 15 jam yang lalu

Bupati Purwakarta : Masyarakat Sabar Tunggu Kepastian Konser Air Mancur Sri Baduga

PURWAKARTA, PJ – Garis Polis Line (Polisi) yang dipasang dipintu keluar dan pintu masuk Kompek Situ Bulued,..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close