Kamis, 30 Maret 2017 WIB

Close

Keamanan Pengguna Kendaraan Umum Jadi Prioritas

Oleh : Mansyur Barus | Senin, 21 Maret 2016 | 12:02 WIB



 

Senin 14 Maret 2016 yang lalu sopir angkutan umum, terbanyak sopir taksi dan bajaj lakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta atau Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut infromasi Selasa 22 Maret 2016, tidak kurang dari 5.000 pengemudi taksi, bajaj dan angkutan umum lainnya kembali akan melakuka unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa dipusatkan di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan. Selain itu para pengunjuk rasa juga mengirim utusan ke Kantor Kemenkoinfo sebanyak 20 orang.

Tuntutan para pengemudi taksi dan angkutan umum ini jelas, yaitu agar pemerintah membekukan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal menggunakan plat hitam seperti Grab Car, Uber Car serta perusahaan aplikasi lain.  

Para pengemudi angkutan umum ini merasakan pendapatan mereka bekurang sejak angkutan menggunakan aplikasi ini beroperasi di Jakarta. Dengan adanya angkutan menggunakan aplikasi ini, para pengemudi angkutan umum tidak mampu memenuhi setoran kepada pemilik kendaraan, sehingga mereka harus menentukan pilihan mengurangi setoran atau tidak membawa uang untuk keluarga.

Namun apa yang mereka tuntut ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para pengguna angkutan umum berbasis aplikasi ini. Para pengguna merasa ada kenyamanan dan keamanan dengan adanya Grab Car maupun Urban Car atau Urban Taksi. Mereka merasa aman karena jelas mobil yang digunakan dan sopir yang menjadi pengemudi. Dan sampai saat ini belum pernah terjadi sesuatu yang merugikan para penumpang angkutan umum berbasis aplikasi ini.

Berbeda dengan angkutan umum lainnya, sudah banyak penumpang angkutan umum, apakah itu taksi, angkot dan sebagainya, menjadi korban dari pengemudi angkutan umum itu sendiri, seperti diperkosa, atau sopirnya bekerjasama dengan orang lain. Dan biasanya sulit melacak sopir angkutan umum yang telah melakukan kejahatan terhadap penumpangnya itu.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pemerintah sepertinya mengijinkan angkutan umum tidak resmi beroperasi di Jakarta. Padahal sudah jelas aturan yang mengatur mengenai angkutan umum ini. Dengan beroperasi tanpa ijin seperti sekarang ini, tentu saja perusahaan angkutan umum berbasis apalikasi ini tidak membayar pajak, sehingga mereka bisa menawarkan harga yang lebih murah. Di sinilah persaingan tidak sehat itu terjadi. Satu membayar pajak, yang satu lagi tidak membayar pajak, tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat terjadi.

Agar terjadi persaingan yang sehat, pemerintah harus segera membuat aturan mengenai angkutan umum berbasis aplikasi ini. Semua ketentuan mengenai angkutan umum harus berlaku untuk semua angkutan umum, termasuk yang berbasis aplikasi, jangan ada yang dianaktirikan. Semua harus berplat kuning, menjalani KIR, pengemudinya memiliki SIM A Umum atau aturan yang berlaku lainnya.

Rasa aman dan nyaman bagi penumpang, seperti yang dirasakan saat ini bagi pengguna angkutan berbasis aplikasi, seharusnya menjadi salah satu cara bagi angkutan umum untuk memberikan layanan kepada para penumpangnya. Semua angkutan umum harus meningkatkan pelayanannya, sehingga para penumpang merasa aman menggunakannya.

Masalah ini harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak berlarut-larut, pengemudi angkutan umum terus melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa sopir angkutan umum seperti ini sangat merugikan masyarakat pengguna angkutan umum, sekaligus tentunya meruginan negara, karena produktivitas para pekerja menurun akibat terganggu angkutan umum.

 

 


Komentar


Jakarta Pusat - 4 jam yang lalu

Wiranto: Indonesia-Prancis Sepakati Kerjasama Brantas Terorisme Siber

GAMBIR, PJ – Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prancis, Francois Hollande di Istana Merdeka...
Jakarta Pusat - 5 jam yang lalu

M Iriawan: Pilkada Putaran Kedua, TNI Ikut Berjaga di Setiap TPS

SENEN, PJ – Saat pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April 2017 nanti, petugas pengamanan akan..
Nusantara - 6 jam yang lalu

Mulai 1 April, Gubernur Jatim Berlakukan Aturan Angkutan Berbasis Online

SURABAYA, PJ – Mulai 1 April 2017, guna mengatur dan menata angkutan berbasis aplikasi online. sehingga tidak..
Jakarta Pusat - 6 jam yang lalu

Triana: Upaya Nyata Ahok-Djarot Berkarya Bagi Umat Islam

MENTENG, PJ - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, selama ini..
Jakarta Barat - 7 jam yang lalu

Eceng Gondok di Waduk Puri Mansion Dibersihkan

GAMBIR, PJ – Eceng gondok di Waduk Puri Mansion di Jalan Lingkar Luar Barat, Kembangan Selatan, Kembangan,..
Jakarta Pusat - 7 jam yang lalu

Ahok Menerima Dukungan Ribuan Guru Swasta di DKI Jakarta

MENTENG, PJ - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerima dukungan dari ribuan guru swasta..
Bodetabek - 7 jam yang lalu

7 Kurir Sabu Antardaerah Menyelundupkan Sabu 5,9 Kg Digagalkan Petugas Bandara Soetta

TANGERANG, PJ - Seorang wanita, FB (26), nekat bergabung dalam jaringan narkotika dan menjadi kurir sabu antardaerah...
Jakarta Selatan - 8 jam yang lalu

Sebanyak 1.257 Ekor Sapi Telah Divaksin Sudin KPKP Jaksel

KEBAYORAN BARU, PJ – Suku Dinas Ketahan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan sudah memvaksin..
Jakarta Pusat - 8 jam yang lalu

Sobary : Ahok Tidak Menista Agama, Tapi Dinistakan Oleh Jubah-Jubah Agama

GAMBIR, PJ - Budayawan Mohamad Sobary menilai kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama..
8 jam yang lalu

Bangun TPA & Renovasi Masjid di Kampung Amrozi, Bukti Negara Hadir di Hulu Masalah Terorisme

CAWANG, PJ - Setelah membangun pesantren dan masjid Al Hidayah di Sumatera Utara, Badan Nasional Penanggulann..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close