Rabu, 12 Desember 2018 WIB

Keamanan Pengguna Kendaraan Umum Jadi Prioritas

Oleh : Mansyur Barus | Senin, 21 Maret 2016 | 12:02 WIB



 

Senin 14 Maret 2016 yang lalu sopir angkutan umum, terbanyak sopir taksi dan bajaj lakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta atau Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut infromasi Selasa 22 Maret 2016, tidak kurang dari 5.000 pengemudi taksi, bajaj dan angkutan umum lainnya kembali akan melakuka unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa dipusatkan di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan. Selain itu para pengunjuk rasa juga mengirim utusan ke Kantor Kemenkoinfo sebanyak 20 orang.

Tuntutan para pengemudi taksi dan angkutan umum ini jelas, yaitu agar pemerintah membekukan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal menggunakan plat hitam seperti Grab Car, Uber Car serta perusahaan aplikasi lain.  

Para pengemudi angkutan umum ini merasakan pendapatan mereka bekurang sejak angkutan menggunakan aplikasi ini beroperasi di Jakarta. Dengan adanya angkutan menggunakan aplikasi ini, para pengemudi angkutan umum tidak mampu memenuhi setoran kepada pemilik kendaraan, sehingga mereka harus menentukan pilihan mengurangi setoran atau tidak membawa uang untuk keluarga.

Namun apa yang mereka tuntut ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para pengguna angkutan umum berbasis aplikasi ini. Para pengguna merasa ada kenyamanan dan keamanan dengan adanya Grab Car maupun Urban Car atau Urban Taksi. Mereka merasa aman karena jelas mobil yang digunakan dan sopir yang menjadi pengemudi. Dan sampai saat ini belum pernah terjadi sesuatu yang merugikan para penumpang angkutan umum berbasis aplikasi ini.

Berbeda dengan angkutan umum lainnya, sudah banyak penumpang angkutan umum, apakah itu taksi, angkot dan sebagainya, menjadi korban dari pengemudi angkutan umum itu sendiri, seperti diperkosa, atau sopirnya bekerjasama dengan orang lain. Dan biasanya sulit melacak sopir angkutan umum yang telah melakukan kejahatan terhadap penumpangnya itu.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pemerintah sepertinya mengijinkan angkutan umum tidak resmi beroperasi di Jakarta. Padahal sudah jelas aturan yang mengatur mengenai angkutan umum ini. Dengan beroperasi tanpa ijin seperti sekarang ini, tentu saja perusahaan angkutan umum berbasis apalikasi ini tidak membayar pajak, sehingga mereka bisa menawarkan harga yang lebih murah. Di sinilah persaingan tidak sehat itu terjadi. Satu membayar pajak, yang satu lagi tidak membayar pajak, tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat terjadi.

Agar terjadi persaingan yang sehat, pemerintah harus segera membuat aturan mengenai angkutan umum berbasis aplikasi ini. Semua ketentuan mengenai angkutan umum harus berlaku untuk semua angkutan umum, termasuk yang berbasis aplikasi, jangan ada yang dianaktirikan. Semua harus berplat kuning, menjalani KIR, pengemudinya memiliki SIM A Umum atau aturan yang berlaku lainnya.

Rasa aman dan nyaman bagi penumpang, seperti yang dirasakan saat ini bagi pengguna angkutan berbasis aplikasi, seharusnya menjadi salah satu cara bagi angkutan umum untuk memberikan layanan kepada para penumpangnya. Semua angkutan umum harus meningkatkan pelayanannya, sehingga para penumpang merasa aman menggunakannya.

Masalah ini harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak berlarut-larut, pengemudi angkutan umum terus melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa sopir angkutan umum seperti ini sangat merugikan masyarakat pengguna angkutan umum, sekaligus tentunya meruginan negara, karena produktivitas para pekerja menurun akibat terganggu angkutan umum.

 

 


Komentar


Jakarta Selatan - 9 jam yang lalu

Sisca Dewi : Saya Lebih Takut Dosa

PJ, PASAR MINGGU – Usai sidang kasus pencemaran nama baik dan pemerasan, terdakwa Sisca Dewi mengaku tidak..
Jakarta Pusat - 11 jam yang lalu

Silaturahim Bersama Ajak Relawan WIN Jaga Kerukunan dan Toleransi

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Relawan WAhana Cinta NKRI atau (WIN) berkumpul Menyanyi, menari serta berjoget bersama..
Jakarta Timur - 2 hari yang lalu

Menteri Yohana : Lansia Belum Diperhatian Secara Optimal

POROSJAKARTA.COM, TMII - Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) Yohana Yambise..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

Ketua PKRI, Stevanus Wetipo Mengutuk Keras Kelompok KKP Membunuh 31 Karyawan Pekerja Jalan Trans Papua

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Ketua Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Stevanus S. Wetipo mengutuk keras tindakan..
Jakarta Pusat - 1 minggu yang lalu

Kuasa Hukum Hutomo Mandala Putra, Erwin Kallo: Kami bukan Pemilik Gedung Granadi, Kami Hanya Penyewa

POROSJAKARTA.COM, JAKARTA - Maraknya berita-berita yang tidak benar tentang disitanya gedung Granadi terkait..
Jakarta Timur - 1 minggu yang lalu

PKRI MENOLAK RENCANA AKSI MAHASISWA PAPUA SE JAWA BALI TANGGAL 1 DESEMBER 2018

POROSJAKARTA.COM, CAWANG - Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) menolak keras semua bentuk aksi..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Panglima TNI: Latihan Operasi Gabungan Tingkatkan Profesionalisme TNI

POROSJAKARTA.COM, SITOBONDO - Latihan Operasi Gabungan di Puslatpur Marinir 5 Baluran Situbondo, yang digelar dalam..
Sosok - 1 minggu yang lalu

Prof YK : Satgas Peradilan RI Hadir di Gorontalo Kawal Pelanggaran Hukum dan HAM

POROSJAKARTA.COM, MENTENG - Kehadiran Satuan Tugas Peradilan Rakyat Indonesia atau Satgas Peradilan RI dibawah..
Nusantara - 1 minggu yang lalu

Bagikan Buku Gratis Dalam Rangka Peduli Pendidikan di Puncak Jaya

POROSJAKARTA.COM, PAPUA -Tim Pembinaan Masyarakat TNI bersama Kodim 1714/Puncak Jaya berkunjung  ke pemukiman..
Film - 2 minggu yang lalu

Film One Cut Of The Dead (2018): Horor Thriller Zombie dari Jepang

POROSJAKARTA.COM -  Film One Cut of the Dead, yang memiliki judul lain Camera wo Tomeru na, adalah film Jepang..
Lihat Semua

Close



Indeks


Close