Sabtu, 21 Januari 2017 WIB

Close

Keamanan Pengguna Kendaraan Umum Jadi Prioritas

Oleh : Mansyur Barus | Senin, 21 Maret 2016 | 12:02 WIB



 

Senin 14 Maret 2016 yang lalu sopir angkutan umum, terbanyak sopir taksi dan bajaj lakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta atau Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut infromasi Selasa 22 Maret 2016, tidak kurang dari 5.000 pengemudi taksi, bajaj dan angkutan umum lainnya kembali akan melakuka unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa dipusatkan di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan. Selain itu para pengunjuk rasa juga mengirim utusan ke Kantor Kemenkoinfo sebanyak 20 orang.

Tuntutan para pengemudi taksi dan angkutan umum ini jelas, yaitu agar pemerintah membekukan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal menggunakan plat hitam seperti Grab Car, Uber Car serta perusahaan aplikasi lain.  

Para pengemudi angkutan umum ini merasakan pendapatan mereka bekurang sejak angkutan menggunakan aplikasi ini beroperasi di Jakarta. Dengan adanya angkutan menggunakan aplikasi ini, para pengemudi angkutan umum tidak mampu memenuhi setoran kepada pemilik kendaraan, sehingga mereka harus menentukan pilihan mengurangi setoran atau tidak membawa uang untuk keluarga.

Namun apa yang mereka tuntut ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para pengguna angkutan umum berbasis aplikasi ini. Para pengguna merasa ada kenyamanan dan keamanan dengan adanya Grab Car maupun Urban Car atau Urban Taksi. Mereka merasa aman karena jelas mobil yang digunakan dan sopir yang menjadi pengemudi. Dan sampai saat ini belum pernah terjadi sesuatu yang merugikan para penumpang angkutan umum berbasis aplikasi ini.

Berbeda dengan angkutan umum lainnya, sudah banyak penumpang angkutan umum, apakah itu taksi, angkot dan sebagainya, menjadi korban dari pengemudi angkutan umum itu sendiri, seperti diperkosa, atau sopirnya bekerjasama dengan orang lain. Dan biasanya sulit melacak sopir angkutan umum yang telah melakukan kejahatan terhadap penumpangnya itu.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pemerintah sepertinya mengijinkan angkutan umum tidak resmi beroperasi di Jakarta. Padahal sudah jelas aturan yang mengatur mengenai angkutan umum ini. Dengan beroperasi tanpa ijin seperti sekarang ini, tentu saja perusahaan angkutan umum berbasis apalikasi ini tidak membayar pajak, sehingga mereka bisa menawarkan harga yang lebih murah. Di sinilah persaingan tidak sehat itu terjadi. Satu membayar pajak, yang satu lagi tidak membayar pajak, tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat terjadi.

Agar terjadi persaingan yang sehat, pemerintah harus segera membuat aturan mengenai angkutan umum berbasis aplikasi ini. Semua ketentuan mengenai angkutan umum harus berlaku untuk semua angkutan umum, termasuk yang berbasis aplikasi, jangan ada yang dianaktirikan. Semua harus berplat kuning, menjalani KIR, pengemudinya memiliki SIM A Umum atau aturan yang berlaku lainnya.

Rasa aman dan nyaman bagi penumpang, seperti yang dirasakan saat ini bagi pengguna angkutan berbasis aplikasi, seharusnya menjadi salah satu cara bagi angkutan umum untuk memberikan layanan kepada para penumpangnya. Semua angkutan umum harus meningkatkan pelayanannya, sehingga para penumpang merasa aman menggunakannya.

Masalah ini harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak berlarut-larut, pengemudi angkutan umum terus melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa sopir angkutan umum seperti ini sangat merugikan masyarakat pengguna angkutan umum, sekaligus tentunya meruginan negara, karena produktivitas para pekerja menurun akibat terganggu angkutan umum.

 

 


#Unjuk rasa #Taksi beraplikasi # menkominfo

Komentar


Jakarta Pusat - 35 menit yang lalu

Debat Cagub-Cawagub DKI Babak Kedua Ditambah Menjadi 120 Menit

CIKINI, PJ - Durasi debat valon gubernru dan calon wakil gubernur DKI Jakarta babak kedua tanggal 27 Januari 2017..
Bodetabek - 1 jam yang lalu

Mensos Apresiasi Polisi Ungkap Prostitusi Online di Bekasi

BEKASI, PJ - Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa menanggapi pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan..
Balaikota - 2 jam yang lalu

Pemprov DKI Bahas Usulan Revisi UU nomor 29 tahun 2007

BALAIKOTA, PJ - Usulan revisi undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus..
Balaikota - 3 jam yang lalu

Plt Gubernur Larang Pihak Sekolah Lakukan Pungutan

BALAIKOTA, PJ - Pihak sekolah dilarang keras menarik pungutan secara paksa terhadap para anak didiknya. Hal ini..
Jakarta Utara - 4 jam yang lalu

SSM Berbagi Baju dan Kaus Ahok - Djarot Lagi Di Sungai Bambu

TANJUNG PRIOK, PJ - Panas menyengat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat Steven Setiabudi Musa menyapa warga Sungai..
Jakarta Pusat - 4 jam yang lalu

DPRD Minahasa Pelajari Pelayanan Pemkot Jaktim

MENTENG, PJ – Belasan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara..
Jakarta Pusat - 5 jam yang lalu

Walikota Jakpus Minta Warga Optimalkan Fungsi RPTRA

TANAH ABANG, PJ - Pemkot Jakarta Pusat meminta fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) diminta ditingkatkan..
Jakarta Selatan - 6 jam yang lalu

Pemkot Jaksel Dirikan Posko Pemadam Kebakaran di Kompleks BIN

PANCORAN, PJ - Posko pemadam kebakaran didirikan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta..
Kepulauan Seribu - 7 jam yang lalu

Pemkab Kep. Seribu Gelar Pelatihan Teknik Mesin Kapal

KEPULAUAN SERIBU, PJ - Pelatihan teknik mesin kapal dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Pelatihan..
Jakarta Utara - 7 jam yang lalu

SSM Jelaskan Soal BPJS, KIP Dan KJP Pada Ratusan Warga Pademangan Barat

PADEMANGAN, PJ - Dalam setiap silaturahminya dengan warga, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close