Minggu, 22 Januari 2017 WIB

Close
Rumah Tak Layak Huni di Depok,

2.712 Rumah di Depok Tak Layak Huni, 2.151 Akan Terima Bantuan

Oleh : vania | ivek | Jumat, 16 Desember 2016 | 09:27 WIB



DEPOK, PJ – Di Depok tercatat 2.712 rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 11 kecamatan dan dari jumlah tersebut yang memenuhi kriteria menerima bantuan 2.151 rumah.

Kepala Sub Bidang Pertanian, UMKM dan Koperasi Bapeda Yuli Puspita Anggraini di Depok, Kamis (15/12/2016) mengatakan baru selesai merampungkan pendataan RTLH di Depok, untuk diperbaiki tahun depan.

Dikatakan, Pemerintah Kota Depok juga telah menggelontorkan Rp 36 miliar untuk memperbaiki 2007 RTLH sampai akhir tahun 2016. Pemerintah memberikan bantuan stimulus Rp 15 – Rp 20 juta.

Dikatakan, adanya pendataan RTLH yang baru, ke depan pemerintah bisa mengukur pemberian bantuan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Syarat rumah yang bisa dibantu di antaranya luas lantai perkapita kurang dari 8 meter persegi, sumber mata air tidak sehat dan akses memperoleh air bersih terbatas.

Selain itu, rumah tidak mempunyai akses MCK, serta bahan bangunan tidak permanen atau dinding dari bambu dan papan. Rumah tidak mempunyai pencahayaan matahari, ventilasi, tidak mempunyai pembagian ruangan, lantai dari tanah atau plesteran dan letak rumah tidak beraturan. "Yang mendapat bantuan harus dicek dulu dan harus sesuai kriteria," jelasnya.

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Pemukiman dan Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Suwandi menambahkan tahun ini dibangun 733 unit RTLH di Depok.

Selain Distarkim, pembangunan RTLH juga dianggarkan oleh program nasional penanggulangan kemiskinan, oleh Bappeda. "Dari Distarkim bantuan hanya Rp18 juta per unit," ujarnya.

Pembangunan telah dilakukan sejak Agustus sampai Desember 2016. Pemerintah mempunyai Pekerjaan Rumah agar Depok terbebas dari RTLH tahun 2021, seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Tahun ini, prosentase RTLH tinggal 1,04 persen. "Tahun 2017-2019 ditargetkan perbaikan 3.000 RTLH," jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Mazhaf H.M mengatakan dewan menargetkan Depok, terbebas RTLH tahun 2019. Untuk itu, dewan selalu mendorong anggaran untuk menuntaskan permasalahan RTLH di Depok.[]



 


Fokus : Rumah Tak Layak Huni di Depok


#Pembangunan rtlh

Komentar


Jakarta Pusat - 11 menit yang lalu

Transjakarta Symphoni Akan Hibur Penumpang di Halte Busway

GAMBIR, PJ – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan memberikan kesempatan pengamen jalanan..
Jakarta Pusat - 1 jam yang lalu

Simulasi Pencoblosan Pilkada DKI di Pulau Seribu

SENEN, PJ - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menggelar simulasi pencoblosan surat suara Pemilihan Kepala..
Jakarta Utara - 2 jam yang lalu

Malam Mingguan Bareng Ahok Nobar Film Soekarno

KELAPA GADING,PJ – Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) menonton film Soekarno..
Balaikota - 3 jam yang lalu

Sumarsono: Tahun Ini Kuota Umrah Marbut di Tambah

KOJA, PJ - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun ini berencana menambah jumlah kuota ibadah umrah..
Jakarta Timur - 4 jam yang lalu

Ke Arab Saudi, BNPT Perkaya Ilmu Deradikalisasi

CAWANG,PJ - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH melakukan..
Jakarta Pusat - 5 jam yang lalu

Program Pemberantasan Narkoba di Sisipkan Dalam Debat Cagub DKI

MENTENG,PJ – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, program pemberantasan..
Jakarta Pusat - 5 jam yang lalu

Moderator Debat Kedua Cagub-Cawagub DKI Belum Ditentukan

CIKINI, PJ - KPU DKI Jakarta hingga saat ini masih menggodok nama moderator yang akan memandu jalannya debat kedua..
Jakarta Pusat - 7 jam yang lalu

Debat Cagub-Cawagub DKI Babak Kedua Ditambah Menjadi 120 Menit

CIKINI, PJ - Durasi debat valon gubernru dan calon wakil gubernur DKI Jakarta babak kedua tanggal 27 Januari 2017..
Bodetabek - 8 jam yang lalu

Mensos Apresiasi Polisi Ungkap Prostitusi Online di Bekasi

BEKASI, PJ - Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa menanggapi pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan..
Balaikota - 9 jam yang lalu

Pemprov DKI Bahas Usulan Revisi UU nomor 29 tahun 2007

BALAIKOTA, PJ - Usulan revisi undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close