Minggu, 22 Januari 2017 WIB

Close

Komisi III DPR Berang Polri Main Panggil Eko Patrio

Otto Ismail | Jumat, 16 Desember 2016 | 18:36 WIB


Muhammad Syafi’i, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra. (Foto/Ist)

SENAYAN, PJ - Kalangan Komisi III DPR berang dengan langkah Polri yang main panggil anggota Fraksi PAN DPR Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang dianggap telah mengeluarkan pernyataan penangkapan kasus bom di Bekasi pengalihan kasus Ahok.

Komisi III pun mengadakan pertemuan membahas isu tersebut, dan isu hukum lainnya. Dari pertemuan itu dihasilkan tiga poin kesepakatan, dan kemudian mengadakan konferensi pers, Jumat (16/12/2016).

Dalam poin ketiga dinyatakan, pemanggilan oleh Bareskrim itu melanggar UU MD3 (Undang-undang Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI. Di sana disebutkan bahwa, anggota DPR memiliki hak imunitas terkait pernyataannya.

“Ketiga, terkait pemanggilan Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) oleh Bareskrim dinilai bertentangan dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (UU MD3), yang menyebutkan kalau setiap Anggota DPR dilindungi oleh Hak Imunitas dalam menyampaikan sikap atau pandangan “ ujar Muhammad Syafi’i, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Jumat.

Tokoh yang melejit karena doanya saat sidang di MPR tempo sangat tajam itu menyatakan, ada mekanisme yang harus ditaati Polri. “Perlu diketahui, kalai memanggil anggota DPR, seharusnya izin dulu kepada Presiden,” tandasnya.

“Saya tidak tahu apakah Kapolri mengerti hukum. Pasal 224 UU MD3, anggota DPR punya hak imunitas dalam membuat pernyataan dan menyatakan sikap dalam kapasitasnya tidak bisa dituntut hukum,” kata dia.

Dikatakannya, seharusnya Kepolisian melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada dengan meminta keterangan terlebih dahulu melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “Lalu bagaimana kalau pidana seperti korupsi, teroris dan narkoba maka hukum ditegakkan dan pemanggilannya perlu ijin presiden. Itu prosedur yang harus ditempuh,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak main-main dengan pernyataan yang dilontarkan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di media.

“Sementara kita undang. Kita lihat, punya data tidak? Enggak main-main kita. Kalau tidak punya data, pertanggungjawabkan. Bisa dipidana, bisa juga minta maaf ke publik. Tapi saya dengar yang bersangkutan tidak mengatakan,” kata Tito di Mabes Polri, Jumat (16/12/2016).


#Komisi III DPR #Polri Main Panggil Eko Patrio

Komentar


Jakarta Pusat - 13 menit yang lalu

Transjakarta Symphoni Akan Hibur Penumpang di Halte Busway

GAMBIR, PJ – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan memberikan kesempatan pengamen jalanan..
Jakarta Pusat - 1 jam yang lalu

Simulasi Pencoblosan Pilkada DKI di Pulau Seribu

SENEN, PJ - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menggelar simulasi pencoblosan surat suara Pemilihan Kepala..
Jakarta Utara - 2 jam yang lalu

Malam Mingguan Bareng Ahok Nobar Film Soekarno

KELAPA GADING,PJ – Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) menonton film Soekarno..
Balaikota - 3 jam yang lalu

Sumarsono: Tahun Ini Kuota Umrah Marbut di Tambah

KOJA, PJ - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun ini berencana menambah jumlah kuota ibadah umrah..
Jakarta Timur - 4 jam yang lalu

Ke Arab Saudi, BNPT Perkaya Ilmu Deradikalisasi

CAWANG,PJ - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH melakukan..
Jakarta Pusat - 5 jam yang lalu

Program Pemberantasan Narkoba di Sisipkan Dalam Debat Cagub DKI

MENTENG,PJ – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, program pemberantasan..
Jakarta Pusat - 6 jam yang lalu

Moderator Debat Kedua Cagub-Cawagub DKI Belum Ditentukan

CIKINI, PJ - KPU DKI Jakarta hingga saat ini masih menggodok nama moderator yang akan memandu jalannya debat kedua..
Jakarta Pusat - 7 jam yang lalu

Debat Cagub-Cawagub DKI Babak Kedua Ditambah Menjadi 120 Menit

CIKINI, PJ - Durasi debat valon gubernru dan calon wakil gubernur DKI Jakarta babak kedua tanggal 27 Januari 2017..
Bodetabek - 8 jam yang lalu

Mensos Apresiasi Polisi Ungkap Prostitusi Online di Bekasi

BEKASI, PJ - Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa menanggapi pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan..
Balaikota - 9 jam yang lalu

Pemprov DKI Bahas Usulan Revisi UU nomor 29 tahun 2007

BALAIKOTA, PJ - Usulan revisi undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus..
Lihat Semua

Close
Close




Indeks

Close
Close