16 Rencana Aksi Berantas Korupsi di DKI Jakarta

0
14

BALAI KOTA, PJ – Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Pemberantasan Korupsi  Bambang Widjojanto mengatakan ada 16 rencana aksi pemberantasan korupsi dan penanggulangan gratifikasi di lingkungan pemerintah DKI.

“Rencana aksi ada 16, tidak bisa dibilang mana yang prioritas karena dibikin terintegrasi,” kata Bambang Widjojanto di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Menurut Bambang, TGUPP bidang KPK telah mendata 16 permasalahan yang ada di pemerintah DKI. Beberapa di antaranya menyangkut pengelolaan aset daerah, pendidikan, pengelolaan air bawah tanah, dan integrasi sistem aplikasi. Rencana aksi itu akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Umum Perangkat Daerah (BUMD).

Misalnya, TGUPP menemukan permasalahan banyaknya aset DKI yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi nilai kerja samanya tidak menguntungkan pemerintah DKI. Rencana aksi atas persoalan ini yaitu renegosiasi kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Biro Hukum.

Ditambahkan, peluncuran rencana aksi pemberantasan korupsi dan penanggulangan gratifikasi ini menandai kerja sama pemerintah DKI dengan KPK. KPK ibu kota akan berkoordinasi dengan KPK RI apabila mendapati masalah yang perlu penindakan.

Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang, melakukan  pendampingan pencegahan korupsi kepada pemerintah daerah. Senada dengan Bambang, Saut mengakui penataan aset masih menjadi persoalan di Indonesia.[]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here