Komisi III DPR Berang Polri Main Panggil Eko Patrio

0

SENAYAN, PJ – Kalangan Komisi III DPR berang dengan langkah Polri yang main panggil anggota Fraksi PAN DPR Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang dianggap telah mengeluarkan pernyataan penangkapan kasus bom di Bekasi pengalihan kasus Ahok.

Komisi III pun mengadakan pertemuan membahas isu tersebut, dan isu hukum lainnya. Dari pertemuan itu dihasilkan tiga poin kesepakatan, dan kemudian mengadakan konferensi pers, Jumat (16/12/2016).

Dalam poin ketiga dinyatakan, pemanggilan oleh Bareskrim itu melanggar UU MD3 (Undang-undang Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI. Di sana disebutkan bahwa, anggota DPR memiliki hak imunitas terkait pernyataannya.

“Ketiga, terkait pemanggilan Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) oleh Bareskrim dinilai bertentangan dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (UU MD3), yang menyebutkan kalau setiap Anggota DPR dilindungi oleh Hak Imunitas dalam menyampaikan sikap atau pandangan “ ujar Muhammad Syafi’i, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Jumat.

Tokoh yang melejit karena doanya saat sidang di MPR tempo sangat tajam itu menyatakan, ada mekanisme yang harus ditaati Polri. “Perlu diketahui, kalai memanggil anggota DPR, seharusnya izin dulu kepada Presiden,” tandasnya.

“Saya tidak tahu apakah Kapolri mengerti hukum. Pasal 224 UU MD3, anggota DPR punya hak imunitas dalam membuat pernyataan dan menyatakan sikap dalam kapasitasnya tidak bisa dituntut hukum,” kata dia.

Dikatakannya, seharusnya Kepolisian melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada dengan meminta keterangan terlebih dahulu melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “Lalu bagaimana kalau pidana seperti korupsi, teroris dan narkoba maka hukum ditegakkan dan pemanggilannya perlu ijin presiden. Itu prosedur yang harus ditempuh,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak main-main dengan pernyataan yang dilontarkan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di media.

“Sementara kita undang. Kita lihat, punya data tidak? Enggak main-main kita. Kalau tidak punya data, pertanggungjawabkan. Bisa dipidana, bisa juga minta maaf ke publik. Tapi saya dengar yang bersangkutan tidak mengatakan,” kata Tito di Mabes Polri, Jumat (16/12/2016).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here