Kadin : Stabilitas Garam Petani Lokal Jangan Diganggu Dengan Keran Impor

0
Yugi Prayanto (tiga dari kanan) dan Edi Ruswandi (kedua dari kanan), pada Focus Group Discussion dengan tema "Regulasi Dalam Melindungi Usaha Garam Nasional" di Menara Kadin, Jl. Rasuna Said, Jaksel, Jumat (2/2). (Foto : PJ/Zaki)

POROSJAKARTA.COM, KUNINGAN – Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Bidang Kelautan dan Perikanan,  Yugi Prayanto, meminta pemerintah untuk menetapkan regulasi yang tepat mengenai importasi garam dan tetap melindungi usaha garam nasional.

Menurutnya, jika pemerintah membuka keran impor garam, sebaiknya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai berdampak pada kelangsungan usaha dan menjatuhkan harga dipetani garam.

“Sebenarnya ini yang menjadi perhatian kami, “kata  Yugi disela-sela Focus Group Discussion dengan tema “Regulasi Dalam Melindungi Usaha Garam Nasional”, Jumat (2/2/2018.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah menerbitkan izin impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 2,37 juta ton untuk tahun 2018.

Yugi Prayanto (tengah) pada Focus Group Discussion di Menara Kadin Jakarta. Jumat (2/2). (Foto : PJ/Zaki)

Sedangkan Kementerian Perekonomian telah mengeluarkan keputusan impor garam industri 3,7 juta ton. Volume impor itu bahkan lebih tinggi dari rekomendasi dan estimasi kebutuhan versi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 2,2 juta ton.

Kata dia, perbedaan data tersebut dapat menimbulkan ketidaktepatan regulasi. Maka dari itu, harus ada pengkajian lebih jauh, seberapa besar kebutuhan untuk Industri dan seberapa besar kebutuhan untuk kensumsi.

“Ketersediaan garam sebagai komponen bahan baku menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberlanjutan produksi dan investasi disektor industri yang memang terus berkembang, “ujar Yugi.

Selama ini tambahnya,  garam banyak digunakan  untuk industri chlor alkali plant (kndustri kertas dan petrokimia), aneka pangan, farmasi, kesmotik dan industri lainnya, seperti pengasinan ikan, penyamakan kulit, pakan ternak, tekstil dan resin, pengoboran minyak, sabun dan deterjen .

Sebenarnya, katanya, eran impor bisa saja dibuka, tapi pihaknya berharap, pemerintah tetap memantau pendistribusian agar tepat sasaran serta tetap menjaga kestabilan garam petani lokal.

“Jadi, jumlah yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan industri, terutama yang non pangan. Jangan sampai masuk dan beredar diwilayah konsumsi yang selama ini menjadi pasar lokal, “ungkap Yugi.

Sementara itu, Ketua Himpunan Masyarakat  Petambak Garam Indonesia, Edi Ruswandi, mempertanyakan sinergitas regulasi terkait importasi garam yang menggunakan Permendag No.52/2017 tentang perubahan Permendag No 125/2015, tentang ketentuan impor garam dengan UU No. 7/2016.

Dan kemudian Permen KP No 66/2017 tentang pengendalian impor garam, dimana undang-undang No 7/2016 tidak dipakai sebagai dasar hukum untuk importasi garam yang digunakan kebijakan oleh kementerian terkait .

“Kalau saja ada pelanggaran hukum ujung dari peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu UU dipaksa maka konsekwensinya sudah tidak benar dan mencederai kedaulatan pangan rakyat Indonesia sendiri, “kata Edi.

Suasana Focus Group Discussion di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/2). (Foto : PJ/Zaki)

Pihaknya berharap, pemerintah memperhatikan penegakkan hukum. Selain itu, pemerintah dapat menjamin tersedianya pasar garam, menciptakan stabilitas harga, permodalan yang mudah dan pengawasan yang benar yang melibatkan unsur Asosiasi/Himpunan.

Berdasarkan catatan HMPGI, stok garam nasional produksi petani garam pada tahun 2017 yang belum terserap pasar awal 2018, menyisakan 25 persen dari total produksi sebesar 1,6 juta ton.

HMPGI menilai, dengan jumlah tersebut dapat mencukupi kebutuhan industri dan konsumsi sampai bulan April 2018.

Menurut Edi, keseriusan pemerintah untuk dapat menyerap garam petani saat ini belum begitu diperhatikan. Sebaiknya, tambah dia, pemerintah cenderung lebih fokus memberikan kebijakan importasi garam sekalipun dapat diduga melanggar UU No.7/2016.

Kedepan, dirinya berharap pada pemerintah untuk memberikan program solusi mengatasi sektor kekurangan garam nasional dengan membuat suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Kawasan ekonomi terpadu yang dapat menumbuhkan kesejahteraan ekonomi dan memiliki produksi garam yang dapat berdaya saing dengan impor, “tandas Edi.  [PJ/Abuzakir Ahmad]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here